tirto.id - Pemerintah menargetkan akan menurunkan angka anak penderita kurang gizi kronis (stunting) sebesar 29 persen pada 2018. Sementara di tahun 2019 angka penurunan stunting ditargetkan sebesar 28 persen. Hal itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Berdasarkan data terakhir Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2013, ada 37,2 persen penduduk Indonesia mengalami stunting. Dewan Pembina Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI), Fasli Jalal mengatakan angka sebesar 37,2 persen itu kurang lebih mencapai 9 juta orang anak.
Fasli menegaskan, angka penderita stunting bisa ditekan hingga 1,5 persen per tahun apabila pemerintah mampu bersinergi hingga ke tingkat bawah.
"Kalau sinergi dan konvergensi antara tingkat pemerintahan jalan, maka kita bisa penurunan 1,5 persen per tahun. Tapi, kita harus sadar karena dasarnya kita sudah tinggi yaitu 37,2 persen," ujar Fasli di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa (14/8/2018).
Menurut Fasli, Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari negara-negara tetangga dalam menurunkan angka penderita stunting. Misalnya, Peru dan Vietnam yang masing-masing mampu menurunkan angka stunting sebesar 2 persen per tahun.
Pasalnya, kata dia, capaian pemerintah dalam menurunkan stunting masih erat kaitannya dengan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat. "Bandingkan dengan Cina 1,35 miliar (penduduk), dia anak stuntingnya hanya 9 persen. Itu perbandingannya. Kita masih besar," ujar Fasli.
Untuk itu, ia menilai bahwa Indonesia harus mengejar ketertinggalan tersebut dengan melakukan sinergi antar kementerian/lembaga dan antar tingkat pemerintahan.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto mengatakan proses penganggaran untuk program-program stunting di setiap kementerian akan sejalan dengan hasil Riskesdas terbaru pada 2018.
"Proses anggaran sedang dalam proses disusun. Tanggal 16 Agustus nanti disampaikan di pidatonya pemerintah ke DPR. Setelah itu series pembahasan sampai akhir Oktober ke pihak penganggaran (untuk APBN 2019)," ujar Bambang.
Selain itu, Bambang mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo pada tahun 2018-2019 juga menekankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam upaya mengatasi persoalan stunting, terutama dari sisi anggaran.
"Persoalan stunting jadi salah satu yang menjadi concern di anggaran untuk peningkatan SDM," ujar Bambang.
Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Hidayat Amir mengatakan komitmen pemerintah dalam pembiayaan program stunting sudah sangat luar biasa. "Total pembiayaan Rp142 triliun, itu komitmen yang luar biasa," ujar Hidayat.
Komitmen itu dinyatakan dalam program nasional pencegahan stunting pada 2018 di 100 kabupaten dan 1.000 desa. "Poin besar bagaimana perhatian yang begitu besar tadi yang tersebar di berbagai K/L dan institusi dikonvergensi agar sampai tepat pada sasarannya di 100 kabupaten dan 1.000 desa. Itu persoalannya," ujar Hidayat.
Menurut Hidayat, pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga sudah mempersiapkan beberapa hal untuk memastikan anggaran tersebut tepat sasaran. "Misalnya data sasaran dipertajam untuk mau tau siapa, di mana alamatnya bisa didata," ujar Hidayat.
"Pertanyaannya bagaimana itu diimplementasikan ke tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Ini udah Agustus terus terang kami belum tahu dari 100 kabupaten itu yang mana aja yang sudah (mendapatkan bantuan program penanganan stunting)," ujar Hidayat.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Alexander Haryanto
