Masalah Stunting akan Ditekan Melalui Program Padat Karya Tunai

tirto.id - Data terakhir Kementerian Kesehatan menyatakan, ada 27,5 persen balita di Indonesia menderita stunting. Survei itu dilakukan terhadap 167.532 balita di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi pada tahun 2016.

Stunting adalah kurang gizi kronis yang disebabkan rendahnya asupan gizi sejak dalam kandungan dan tanda-tandanya baru tampak saat anak berusia dua tahun.

Angka penderita stunting memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 37,2 persen dan sebesar 35,5 persen pada 2010. Kendati demikian, risiko dari adanya stunting ini masih berbahaya.

.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan, ada beberapa masalah yang akan timbul akibat stunting ini seperti: kemiskinan antar generasi, mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur hidup, mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen, dan hilangnya 11 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan persoalan stunting dan gizi buruk akan ditekan melalui program Padat Karya Tunai di berbagai daerah.

"Dengan metode bantuan (dana desa) yang sudah ada sebelumnya, kita afirmasi dengan Padat Karya Tunai di daerah yang paling parah stuntingnya," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada Kamis (1/2/2018).

Pemerintah menargetkan akan menurunkan angka gizi buruk (stunting) menjadi 10 persen untuk tiga tahun ke depan. Target tersebut akan direalisasikan melalui program Padat Karya Tunai (cash for work).

Eko mengatakan tujuan pemerintah mengeluarkan program Padat Karya Tunai adalah untuk memberikan tambahan upah kepada warga desa, sehingga daya beli dan kesejahteraan bisa meningkat. Harapannya, asupan gizi dapat terpenuhi sehingga dapat menekan angka stunting.

Anggaran Program Padat Karya Tunai diambil dari 30 persen dana desa Rp60 triliun yang akan dialokasikan untuk masyarakat desa secara langsung dalam bentuk upah kerja.