Pemerintah Target Realisasi Investasi Rp13.000 T dalam 5 Tahun

tirto.id - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menargetkan realisasi investasi sebesar Rp13.000 triliun dalam kurun waktu lima tahun. Target ini lebih ambisius dan memerlukan kerja cepat.

Todotua mengatakan, selama dua periode pemerintahan sebelumnya, total realisasi investasi sekitar Rp.9.900 triliun.

“Waktunya tidak terlalu panjang karena kalau kita melihat dua periode pemerintahan kemarin itu realisasi investasinya kurang lebih di sampe 9.900 triliunan tetapi dalam 5 tahun ke depan kita punya target realisasi investasi 13 triliun,” kata Todotua kepada wartawan setelah mengisi acara retret gelombang kedua pejabat daerah di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (25/6/2025).

Todotua menjelaskan, investasi menjadi salah satu faktor tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah mencapai 8 persen pada tahun 2029. Oleh karena itu, untuk menopang pertumbuhan ekonomi perlu kerja sama antara pusat dan daerah.

Momen retret kepala daerah ini menjadi penting bagi Todotua. Untuk membangun kolaborasi dan koordinasi, pemerintah pusat dengan daerah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan perizinan khususnya melalui platform OSS (Online Single Submission) yang ada di daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Todotua mengusulkan, pihaknya bisa dilibatkan agar dalam pengangkatan Kepala DPMPTSP di daerah.

“Karena teman-teman DPMPTSP daerah itu pun, dalam mengelola pelayanan perizinan itu melalui platform OSS yang dipegang dan dikelola oleh kami,” sebutnya.

Todotua juga menjelaskan mengenai kendala seputar perizinan. Menurutnya, yang paling dasar perusahaan kesulitan mendapatkan izin karena lokasi proyek berada di luar kawasan industri sehingga prosesnya lebih lama. Namun, pihaknya telah menyiapkan strategi mengarahkan setiap investasi bisa masuk ke kawasan industri.

Sehingga, perizinan dasar seperti lokasi, AMDAL, dan IMB bisa diselesaikan lebih awal. Todotua menyebut, langkah ini bisa berlajan tanpa hambatan saat investor masuk.

“Ke depan memang kita mengarahkan setiap investasi yang masuk langsung kita mengarahkan strategi kawasan dan daerah juga kita dorong apabila punya wilayah area rawan, ini bukannya untuk menjaga wilayah kawasan industri, supaya di depan nanti ini perizinan-perizinan dasar yang terkaitan terhadap lokasi ya kan, Amdal ini satu kali selesai di depan, jadi investor masuk pun bisa lebih cepat,” terangnya.

Investasi, sebagai pertumbuhan ekonomi, diharapkan oleh Todotua bisa memberikan efek terhadap UMKM lokal dan pengusaha daerah. Saat ini tata kelolanya sedang diperbaiki.

Dia mencontohkan, perbaikan fitur kemitraan usaha di OSS yang terjadi di Banten. Kemitraan usaha harus bisa timbal balik dan menyerap tenaga kerja lokal maupun bermitra dengan pengusaha lokal.

“Yang menjadi persoalannya ini tata kelolanya. Maka case bandeng kemarin kita selesaikan dalam di OSS ada platform namanya kemitraan usaha karena investasi foreign direct investment yang skala-skala besar itu pemerintah kasih insentif ya kemudahan, insentif seperti tax holiday, tax allowance, free tax untuk master listnya,” jelasnya.

“Tentunya ini ada feedback kontribusi terhadap mereka juga harus menyerap tenaga kerja dan juga memberikan kontribusi kepada pengusaha lokal,” tambahnya.

Todotua ingin memastikan, setiap investasi harus berdampak pada ekonomi lokal, dan sekarang sedang dirapihkan tata kelolanya.

“Tapi konteks dasarnya bahwa kita setuju dan harus dan wajib bahwa investasi yang masuk itu harus mempunyai efek kepada teman-teman pengusaha lokal, harus cuman yang terjadi cuman selama ini tata kelolaannya yang tidak tepat,” tegasnya.