tirto.id - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan jika saat ini pemerintah sudah mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) dan juga para pengusaha batu bara untuk membahas masalah keamanan pengiriman komoditas itu ke Filipina.
Retno berpendapat, masukan dari pengusaha tentang situasi di lapangan sangat membantu pemerintah untuk mematangkan pengamanan pengiriman komoditas. Hal tersebut dijelaskan Retno ketika ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta pada Rabu (13/7/2016).
"Kita juga perlu mendapat masukan di lapangan mengenai masalah keamanan, ekspor batu bara dan sebagainya," kata Retno.
Pemerintah, jelas Menlu, akan kembali melakukan koordinasi dengan asosiasi dan pengusaha pada Kamis (14/7) untuk mematangkan rencana pengamanan pengiriman komoditas.
"Yang diperlukan adalah bagaimana kita mendapatkan pengamanan, karena kita juga tidak mau ekspor kita dilakukan tapi berisiko nyawa. Jadi itu yang ingin kita pastikan," ujar Retno.
Kementerian Luar Negeri juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait masalah tersebut.
Kementerian Luar Negeri juga mempelajari peraturan yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengenai pengamanan pelayaran niaga.
"Sementara hal lain yang dapat kita lakukan adalah menetapkan koridor di laut," jelas Menlu.
Dia mengatakan penentuan koridor aman pelayaran di laut itu dilakukan untuk menjaga keamanan karena situasi di laut lebih mudah diawasi.
Pilihan skema keamanan yang dapat dilakukan adalah dengan berlayar secara konvoi atau pun dikawal patroli militer di koridor tersebut.
Sebelumnya, penyanderaan kepada WNI kembali terjadi perairan Lahad Datu Negeri Sabah, Malaysia dan pelakunya diduga anggota kelompok separatis Abu Sayyaf.
Tiga orang dari tujuh anak buah kapal (ABK) yang dipekerjakan oleh warga negara Malaysia untuk menangkap ikan disandera oleh lima orang yang membawa senjata laras panjang.
Majikan kapal tersebut, Chia Tong Len, melaporkan kejadian kepada kepolisian Malaysia atas kejadian itu.
