tirto.id - Pemerintah resmi menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,3 hingga 5,9 persen pada 2023. Pemerintah juga menetapkan bahwa angka defisit yang ditentukan di bawah 3 persen sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Usai sidang Kabinet Paripurna secara Hybrid tentang Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Rabu (16/12/2022), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan mendorong sektor produksi untuk direformasi dan ditransformasi agar produksi meningkat.
"Dari sisi pertumbuhan ekonomi tadi disepakati dilaporkan ke bapak presiden kisaran di 5,3 sampai 5,9 persen," kata Airlangga dalam keterangan pers usai rapat dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Airlangga menuturkan sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran konsumsi diprediksi di angka 5 persen, pertumbuhan investasi sekitar 6 persen dan ekspor di angka 6 hingga 7 persen. Pemerintah juga mengedepankan soal hilirisasi sambil memperhatikan permintaan global (global demand).
"Sedangkan dari belanja pemerintah diprioritaskan kepada peningkatan kualitas SDM, yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi dari infrastruktur, revitalisasi industri, reform birokrasi, ekonomi hijau tentunya dengan berbagai insentif yang mendukung agar ekonomi hijau bisa berjalan," kata Airlangga.
Sementara itu, dari sisi permintaan, pemerintah memprediksi sektor industri pengolahan akan mengalami tantangan karena pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan kinerja di atas pertumbuhan ekonomi 2023.
Pemerintah juga mendorong peningkatan di sektor perdagangan, sektor informasi komunikasi, akomodasi makanan minuman serta setkor pertanian.
Airlangga mengakui, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2023 akan mempunyai sejumlah tantangan. Pertama adalah soal ketidakpastian COVID-19 dan varian baru. Kemudian pemerintah melihat ada masalah inflasi global hingga masalah normalisasi kebijakan moneter berkaitan tingkat suku bunga serta potensi pertumbuhan ekonomi yang melambat di 2023.
"Di tahun 2023 diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh lebih rendah dibandingkan 2022. Oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk pertumbuhan ekonomi," kata Airlangga.
Pemerintah juga memastikan bahwa angka defisit akan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, yakni di bawah 3 persen.
Demi memenuhi agenda tersebut, pemerintah berharap ada reformasi struktural karena sumber keuangan akan berasal dari luar APBN dan mendorong sektor investasi. Pemerintah berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan soal realisasi kredit.
Pemerintah juga memprediksi penurunan cadangan dari sisi perbankan karena kredit sektor perbankan masih tinggi. Saat ini, realisasi kredit masih 3 persen, sementara dana pihak ketiga mencapai 12 persen.
Pemerintah juga mendorong peningkatan investasi PMA dan PMDN 2023 di level 1800-1900 demi peningkatan daya saing. Pemerintah juga ingin agar inflasi terjaga di tahun 2023 mulai dengan mengharapkan peran BI lewat SBN atau optimalisasi pajak.
"Kita melihat inflasi menjadi tantangan ke depan dan ini juga harus kita perhatikan agar inflasi terus terjaga dan di tahun 2023 skema peran BI diharapkan dikembalikan untuk menangani secondary market, terutama untuk surat berharga negara dimana perbankan yang akan memberi kredit harus switch aset artinya harus melepas SBN," kata pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
"Kemudian peningkatan tax ratio dengan peningkatan tax base dan percepatan tax reform dan tentu seperti yang kita alami sekarang cadangan anggaran bila ada varian-varian baru covid kita punya kesiapan bantalan anggaran," tambah Airlangga.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
