tirto.id - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah menghitung skenario kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan melakukan pembatasan volume untuk menekan angka subsidi BBM yang membengkak.
“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. [...] Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi, Minggu (21/8/2022).
Luhut menegaskan, harga BBM Indonesia tergolong murah dibandingkan dengan negara lain. Di sisi lain, ketimpangan harga keekonomian minyak mentah dunia dengan harga BBM saat ini (Pertalite dan Solar) membuat pemerintah menanggung biaya subsidi dan kompensasi dalam jumlah besar.
Saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi sebesar Rp502 triliun. Pemerintah memprediksi, angka subsidi akan membengkak hingga Rp550 triliun di akhir tahun 2022.
Luhut memastikan, pengambilan opsi kenaikan harga BBM akan memperhatikan sejumlah variabel seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Ia pun mengatakan, angka subsidi akan dialihkan ke sektor lain yang membutuhkan.
“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” kata Luhut.
Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.
“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," kata dia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
