tirto.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mempertahankan keputusan pemerintah untuk tak menaikkan cukai rokok usai rapat terbatas di Istana Presiden Jumat lalu.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai ada kepentingan politis yang menyebabkan dibatalkannya kenaikan cukai produk berbahan tembakau tersebut.
"Pembatalan ini pada akhirnya hanya dijadikan kepentingan politik jangka pendek (Pilpres)," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Tirto, Minggu (4/11/2018).
Menurut Tulus, mandeknya pungutan cukai telah diintervensi kepentingan industri rokok dan mengorbankan kepentingan perlindungan konsumen dan kesehatan publik.
Sebab, pembatalan kenaikan cukai mengakibatkan produksi rokok meningkat dan makin terjangkau oleh anak-anak, remaja, dan rumah tangga miskin. Artinya, pemerintah menjerumuskan mereka dalam ketergantungan konsumsi rokok dan, lebih parah lagi, menjerumuskan mereka dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam.
Sebab, menurut Tulus, cukai adalah instrumen kuat untuk melindungi konsumen, agar tidak semakin terjerumus oleh bahaya rokok, baik bagi kesehatan tubuhnya bahkan kesehatan finansialnya.
"Kebijakan pembatalan ini membuktikan juga bahwa pemerintah tidak mempunyai visi terhadap kesehatan publik," tuturnya.
Di sisi lain, YLKI juga menilai bahwa pembatalan kenaikan cukai juga akan mengakibatkan kinerja BPJS Kesehatan akan semakin berdarah dari sisi finansial. Data yang diacu YLKI menunjukkan, dominasi konsumsi rokok di tengah masyarakat yang mencapai lebih dari 35 persen dari total populasi, menjadi salah satu pemicu utama berbagai penyakit katastropik.
"Dan jenis penyakit inilah yang mengakibatkan kinerja finansial BPJS Kesehatan berdarah-darah," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yandri Daniel Damaledo
