Pemerintah Akan Tingkatkan Belanja Produktif dan Prioritas

tirto.id - Kebijakan belanja negara akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Terkait kebijakan itu, pemerintah menganggarkan dana belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun.

Perlu diketahui, kebijakan strategis belanja negara meliputi, pertama, meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

Pemerintah akan meningkatkan belanja untuk pembangunan tol laut dan pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, serta pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian, serta penciptaan sawah baru.

Kedua, meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal.

Ketiga, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial yakni perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, serta perbaikan program beras untuk Keluarga Sejahtera. Selain itu, dilakukan penyempurnaan bantuan biaya pendidikan, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima.

Keempat, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.

Kelima, penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dan program bantuan sosial non-tunai. Pemerintah akan terus melakukan verifikasi identitas penerima, menambah kelengkapan data, dan memperbaiki alamat. Semua upaya ini untuk memastikan subsidi dan bantuan sosial non-tunai yang diberikan betul-betul sampai kepada rakyat yang

membutuhkan.

Terakhir, mendukung penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan. Pemerintah akan membangun kekuatan pertahanan sesuai dengan postur Kekuatan Pokok Minimum 2024, dengan modernisasi alutsista yang dilakukan sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional.