tirto.id - Pemerintah memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan COVID-19 baik kepada warga sendiri maupun warga asing.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, saat dikonfirmasi soal sikap pemerintah dalam merespons langkah Singapura yang tak membayar biaya pengobatan WNA yang terpapar Corona.
"Kalau kebijakan dirawat ditagihkan itu silahkan aja tagihkan ke negara Indonesia, kalau itu orang Indonesia tetapi kebijakan kita di sini kita enggak akan tagihkan WNA yang kita rawat di sini," kata Yuri di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Yuri mengatakan, anggaran yang digunakan pemerintah masuk ke dalam pagu penanggulangan bencana. Ia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang bencana yang mengatur penggunaan anggaran siap pakai tersebut untuk penanggulangan COVID-19.
Mekanisme penggunaan dana pakai diatur dalam Peraturan Pemerintah 21 tahun 2016 dan aturan khusus Kepala BNPB. "Setelah nanti akan dipertanggungjawabkan nanti akan masuk di dalam DIPA BNPB, jadi bukan dana program di kementerian," Kata Yuri.
Yuri pun mengatakan, pemerintah sudah mengantisipasi agar kasus kehabisan alat pelindung diri (APD) bisa ditangani. Menurut pria yang kini Dirjen Pengendalian dan Penularan Penyakit Kementerian Kesehatan tersebut, pemerintah akan menggalakkan sosialisasi untuk waktu penggunaan APD.
Ia juga meminta daerah mengontrol distribusi APD serta memantau penggunaan APD tersebut. "Alatnya sekarang kita penuhi semua ada di rumah sakit. Jadi APD itu sekarang ada di provinsi dan provinsi kita minta betul-betul memantau rumah sakit-rumah sakit yang ada di jajaran dia," Kata Yuri.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Hendra Friana
