tirto.id - Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) Arrmanatha Nasir menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak memberikan uang tebusan terkait dengan pembebasan keempat Warga Negara Indonesia (WNI) Anak Buah Kapal (ABK) yang disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina.
Hal tersebut disampaikan Jubir Kemenlu guna menanggapi sejumlah pemberitaan yang beredar terkait dengan pemberian uang tebusan kepada kelompok penyandera untuk membebaskan keempat WNI ABK itu.
"Yang saya bisa sampaikan, seperti yang telah disampaikan Menlu (Retno Marsudi), bahwa baik pembebasan 10 WNI yang sebelumnya dan empat WNI ABK yang sekarang, pemerintah tidak ada kebijakan untuk melakukan pembayaran kepada penyandera," kata Arrmanatha di Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Arrmanatha mengatakan, saat ini keempat WNI ABK itu sedang menunggu proses pemulangan kembali ke Tanah Air.
"Siang ini keempat ABK akan diserahkan dari pemerintah Filipina ke pemerintah RI. Mereka diserahkan kepada kapal KRI kita yang berada di sekitar perairan perbatasan Indonesia dan Filipina. Harapannya sore ini atau besok keempat ABK bisa sampai di Jakarta," ujar dia.
Untuk diketahui, Berdasarkan data Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu, keempat WNI tersebut merupakan anak buah kapal tugboat bernama Kapal Henry milik perusahaan PT Global Trans-Energy.
Kapal tersebut telah dibajak oleh kelompok bersenjata Filipina di perairan Zamboanga wilayah Malaysia pada 15 April 2016 lalu.
Keempat WNI tersebut adalah Moch Aryani (master) asal Bekasi Timur, Jawa Barat, Loren Marinus Petrus Rumawi (chief officer) asal Sorong, Papua Barat, Dede Irfan Hilmi (second officer) asal Ciamis, Jawa Barat, dan Samsir (anak buah kapal) asal Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Abdul Aziz
