tirto.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Hamka Haq menilai konflik mengatasnamakan agama yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh keluhuran ajaran agama. Menurut dia, konflik itu justru muncul akibat ambisi politik kelompok tertentu.
"Konflik di antara kita biasanya terjadi bukan karena ajaran agama, tetapi ambisi politik yang mengatasnamakan agama. Ambisi politik yang ingin menguasai kelompok lain, yang ingin hidup sendiri di negara ini dan mengabaikan kepentingan kelompok-kelompok lain," kata Hamka dalam simposium nasional bertajuk 'Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama' di Sekolah Partai DPIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
"Ambisi politik itulah yang merusak pertalian," sambung Hamka.
Hamka yang juga Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia mengajak umat Islam sebagai kelompok mayoritas untuk mendorong perdamaian dan persaudaraan. Ia tidak ingin terjadi kegaduhan di bumi Indonesia yang cinta damai.
"Jangan menjadi pelopor perpecahan. Jangan menjadi sumber kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia yang sudah damai," tuturnya.
Hamka menekankan bahwa Islam adalah agama damai. Hal itu dapat dilihat dari sejarah bagaimana Rasulullah hidup berdampingan dengan umat beragama lain di Madinah.
"Mereka hidup berdamai di Madinah, mengawal konstitusi. Dalam Konstitusi Madinah semua agama yang ada di Madinah khususnya kaum Nasrani dan Yahudi diakui eksistensinya," terangnya.
Oleh karena itu, Hamka mengajak semua umat beragama untuk melestarikan kebersamaan dan persaudaraan. Ia ingin semua umat beragama tidak berkonflik sebagaimana ajaran luhur agama masing-masing.
"Marilah kita umat beragama dan aliran kepercayaan apa pun untuk bersama-sama melestarikan kenikmatan, meneruskan tradisi persaudaraan kebangsaan ini dengan menghayati dan mengamalkan secara benar agama kita masing-masing. Karena saya yakin semua agama mengajarkan kedamaian. Tidak ada agama yang mengajarkan konflik,” tegasnya.
Pemilu Damai Tanpa Politisasi Agama
Sejumlah perwakilan tokoh agama turut hadir dalam acara simposium nasional bertajuk Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama. Mereka menyampaikan deklarasi bersama.
Pembacaan deklarasi dilakukan oleh Syafiq A. Mughni yang merupakan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri. Ia didampingi Kiai Syafiq, Fatah S Massinai dari Ahlul Bait Indonesia, Rio Sidauruk dari sekretaris DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Hafizurrahman Danang PB dari Ahmadiyah dan Romo Hans Jeharut dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).
Lalu, Pendeta Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Hamka Haq dari Baitul Muslimin Indonesia. Sedangkan Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dari Parisada Hindu Dharma Indonesia dan WS. Budi Santoso Tanuwibowo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia hadir secara virtual.
Salah satu poin yang dibacakan yakni bagaimana bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa Pancasila benar-benar menjadi ideologi yang telah memersatukan kesadaran sebagai satu bangsa, dalam sebuah negara yaitu Republik Indonesia.
"Untuk menjaga tegaknya negara Pancasila, maka kami peserta simposium nasional umat beragama, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama," demikian isi deklarasi yang dibacakan Syafiq Mughni.
Selain itu, para tokoh agama menyadari bahwa diskriminasi dan politisasi agama, sangat bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, dan pada gilirannya akan melahirkan disintegrasi bangsa. Untuk itu, segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama, atau politik identitas diskriminatif atas nama agama, seharusnya dihindari.
"Demi tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky
