Hamka menilai konflik yang terjadi bukan disebabkan ajaran luhur agama, akan tetapi didalangi ambisi politik kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama.
Din Syamsuddin minta capres-cawapres hentikan penggunaan kata khilafah. Pernyataan ini ditafsirkan berlainan oleh pengurus ormas lain dan pengamat politik.
Perda syariah justru lahir dari politikus partai sekuler-birokratis seperti PDI-P & Golkar. Bahkan perolehan suara di atas rata-rata partai Islamis juga berasal di wilayah yang tidak menerapkan perda syariah.
Buta politik yang berujung matinya nalar, fanatisme tak sehat kepada tokoh/partai/kubu, dan politisasi agama berakibat pada tafsir azab sebagai senjata untuk menyerang lawan.
Pelibatan anak dalam kampanye politik bukan soal melanggar UU Perlindungan Anak semata, tapi juga meningkatnya potensi jadi korban kekerasan psikis pun fisik.