tirto.id -
"Sikap NU senafas dan juga dijiwai oleh PDI Perjuangan. Prinsip kesetaraan warga negara adalah pengejawantahan dari sila Persatuan Indonesia yang berdiri kokoh di atas prinsip kebangsaan," kata Hasto dalam siaran pers yang diterima Tirto, Sabtu (2/3/2019).
Hasto mengatakan atas prinsip kebangsaan maka segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Semuanya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hasto menilai hasil Musyawarah Alim Ulama NU tersebut adalah sebuah keputusan yang menginduk pada Pancasila demi memperkokoh kebangsaan Indonesia.
"NU selalu memahami suasana kebatinan bangsa, dan karenanya keputusan Munas Alim Ulama NU menjadi nur-ilahi yang menerangi kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Hasto.
Terkait untuk tidak lagi menggunakan kalimat kafir bagi yang beragama non-muslim, PDIP dan NU menganggap hal ini sangat penting untuk penghormatan terhadap prinsip kesetaraan warga.
"Keputusan Munas yang meneledani kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan membuat piagam madinah itu adalah bentuk nyata pembumian Pancasila. NU selalu kokoh memberikan arah dan pedoman bagi keutuhan dan kemaslahatan bangsa," kata Hasto.
