tirto.id - Tahun 2018 adalah saksi betapa cairnya politik Indonesia selama pilkada dan menjelang pemilu.
Di tingkat nasional, perhatian publik tertuju pada pertarungan antara kubu nasionalis yang diwakili oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dengan kekuatan oposisi yang dimotori oleh koalisi erat dengan panji-panji identitas Islam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dinamika di daerah rupanya berbeda.
Berdasarkan catatan Tirto, pada Pilkada 2018, PDI-P, misalnya, berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) di 58 daerah. Jumlah ini adalah salah satu yang tertinggi dan hanya kalah dengan jumlah koalisi PDI-P dengan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 61 daerah.
Di tingkat nasional, PDI-P dan PAN adalah dua kubu yang berseberangan, demikian pula PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meski berseteru di tingkat nasional, kedua partai masih menjalin koalisi di tingkat daerah. Tirto mencatat keduanya berkoalisi di 33 daerah di Indonesia.
Yang menarik, situasi tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pemilihan umum, strategi yang kerap digunakan adalah menjodohkan kubu nasionalis dengan kekuatan partai-partai yang berwajah Islam.
Strategi tersebut juga diterapkan oleh petahana Joko Widodo (Jokowi) dengan menggaet Ma’ruf Amin sebagai kandidat cawapres untuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019, sebuah langkah yang mengejutkan publik.
Masih populernya gerakan 212 yang dibuktikan dengan ramainya reuni gerakan tersebut pada Desember lalu mengindikasikan bahwa identitas keislaman masih menjadi salah satu senjata utama politikus untuk menggaet suara.
Menuju Populisme 2019?
Berdasarkan "Catatan Akhir Tahun 2018" yang dirilis Alvara Research Center, pemilih milenial telah berhasil menjadi motor utama dari Pilkada 2018, tidak hanya dari segi pemilih tetapi juga dari segi aktor politik itu sendiri.
Dari segi demografi, jumlah generasi muda yang boleh memilih dalam Pilkada 2018 cukup signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi jumlah pemilih milenial pada Pilkada 2018 mencapai 35 persen. Yang menarik, Alvara mencatat, sejumlah generasi milenial yang ikut dalam pesta politik tersebut juga mampu “menarik simpati dan memenangkan kontestasi”.
Alvara merujuk kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin di Jawa Tengah, Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum di Jawa Barat, serta pasangan Khofifah Indarparawangsa-Emil Dardak di Jawa Timur. Kendati pengaruh sosok senior seperti Ganjar dan Khofifah tak dapat disangkal, akan tetapi mulai masuknya tokoh-tokoh muda tersebut menandakan generasi milenial sudah mulai menancapkan pengaruhnya di kalangan elite politik.
Menurut Alvara, situasi itu mengindikasikan pergeseran fenomena politik di mana milenial mulai memiliki peran yang cukup vital dalam kontestasi politik di Indonesia. Maka kemudian tidak salah jika para politisi juga mulai membidik segmen generasi tersebut. BPS memprediksi, pada 2019, usia penduduk generasi milenial bisa mencapai 86 juta, atau sekitar 32 persen dari total proyeksi jumlah penduduk sebanyak 268 juta jiwa pada 2020.
Pertanyaannya: bagaimana karakteristik generasi muda Indonesia sendiri saat ini? Apakah isu konservatisme Islam menarik bagi mereka?
Survei Alvara pada Oktober lalu mungkin dapat memberikan gambaran. Survei tersebut menemukan bahwa sebesar 40,9 persen responden generasi milenial muslim Indonesia berorientasi "nasionalis-religius".
"Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas generasi milenial Indonesia masih menunjukkan keberpihakannya terhadap sistem kenegaraan yang dianut sekarang yaitu negara yang berdasar Pancasila dan UUD 1945," kata Hasanuddin Ali, Direktur Alvara Research Center pada November lalu.
Survei tersebut dilakukan pada Oktober 2018 dan melibatkan 1.097 responden milenial di 33 provinsi di Indonesia.
Yang dimaksud dengan golongan nasionalis-religius di sini adalah mereka memandang bahwa agama dan negara dapat saling melengkapi. Penerapan perda syariah, misalnya, merupakan salah satu contohnya. Secara garis besar, generasi milenial nasionalis-religius mendukung penerapan perda tersebut.
Dalam demografi yang lebih luas, indikasi semakin lekatnya identitas Islam dalam masyarakat juga memang sudah tampak, setidaknya seperti yang nampak pada survei nasional yang dilakukan oleh program studi Indonesia di ISEAS–Yusof Ishak Institute pada 2017 lalu.
Sebanyak 49 responden mendukung pemerintah untuk memprioritaskan Islam di atas agama yang lain. Sementara itu, sebanyak 41 persen mendukung diizinkannya pemerintah daerah untuk menerapkan hukum syariah di tingkat lokal dan sebanyak 39 persen mendukung penerapan hukum syariah di seluruh Indonesia.
Survei yang bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini dilakukan dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia melalui wawancara tatap muka terhadap 1.620 responden di atas 17 tahun dan/atau sudah menikah.
Ideologi Partai Mengambang
Dalam politik praktik sendiri, survei oleh Australian National University (ANU) dengan LSI pada akhir 2017 dan awal 2018 terhadap responden dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 31 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa partai-partai politik di Indonesia tidak memiliki posisi yang cukup tegas: progresif atau konservatif.
Temuan survei tersebut menunjukkan perspektif para politisi politis terhadap partai mereka cenderung lebih kepada posisi tengah-konservatif, dengan penekanan lebih kepada posisi tengah.
Kendati demikian, dukungan para politisi dari sejumlah partai (terutama PKB, PAN, PKS, dan PPP) terhadap peran Islam dalam politik cukup besar.
PDI-P dan NasDem menjadi partai yang menginginkan peran Islam yang lebih sedikit meski mendekati posisi di tengah dalam spektrum yang ada. Sementara itu, Demokrat, Gerindra, Golkar dan Hanura berada di posisi tengah-kanan.
Survei tersebut menyimpulkan bahwa partai-partai di Indonesia hanya bisa dibedakan dari penyikapannya atas “peran Islam dalam kehidupan publik dan politik.”
“Secara umum tidak ada pembelahan ideologi yang berarti antar-parpol, kecuali dalam isu Pancasila dan Islam. Perbedaannya di titik itu,” jelas Burhanuddin Muhtadi, peneliti politik Indonesia yang menulis laporan awal survei tersebut bersama Edward Aspinall, Diego Fossati, dan Eve Warburton.
Sentimen keagamaan turut menggerus perolehan suara Jokowi dalam Pemilu Presiden 2014 dan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada Jakarta 2017. Hingga akhir 2018, politik identitas masih dimainkan oleh elite politik dari kubu-kubu yang berseberangan untuk menggaet pemilih.
Kemungkinan sentimen agama untuk terus dimainkan pada 2019 sangat terbuka lebar, utamanya mendekati bulan penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif pada April mendatang. Terlebih, posisi koalisi dengan komposisi nasionalis-Islam seolah telah menjadi kunci untuk menggaet simpati publik.
Dalam hal ini, gerakan 212 boleh jadi masih akan terus mewarnai politik Indonesia dalam setahun ke depan, meski analisis dari Insitute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) menunjukkan bahwa gerakan ini sudah terpecah-belah.
Dalam wawancara dengan Tirto pada Juni lalu, Greg Fealy, peneliti politik Islam dari Australian National University mengatakan bahwa status Muslim sebagai mayoritas di Indonesia memang menjadikan faktor keislaman pertimbangan utama dalam memilih pemimpin politik. Di sisi lain, pemilih juga menginginkan pemimpin yang memiliki kemampuan administratif-teknokratik untuk menjalankan pemerintahan.
Bintang Baru?
Mahalnya biaya politik Indonesia mempersulit aktor politik baru untuk melesat dan bersinar dengan dukungan yang besar. Kekerabatan dan modal masih menjadi isu dalam pencalonan kandidat. Sebagian politikus akhirnya memilih untuk lebih dulu maju sebagai calon kepala daerah demi membangun karier politik, seperti halnya yang dilakukan oleh Jokowi.
Dalam konteks tersebut, menarik untuk melihat kiprah para politikus muda seperti Emil Elestianto Dardak, Taj Yasin, serta Uu Ruzhanul Ulum yang menyertai aktor politik lama yang telah lebih dahulu populer seperti Ganjar dan Ridwan Kamil.
Sejauh ini, hanya Ulum yang mendapat pemberitaan kurang positif. Namanya sempat disebut dalam kasus korupsi dana hibah di Tasikmalaya. Di luar Ulum, para politikus muda berhasil menjadi wakil gubernur di provinsi dengan basis pemilih yang besar, sehingga kemungkinan untuk terekspos oleh media terbuka lebih lebar, terlebih jika mereka dapat menorehkan catatan prestasi yang baik.
Tentu tantangannya akan sama dengan yang sudah-sudah: bisakah mereka benar-benar membuat perubahan dan tak sekadar memanfaatkan kemudaan sebagai daya tarik?
Editor: Windu Jusuf
