Mengapa Jokowi & Prabowo Libatkan Para Ulama untuk Berebut Kuasa?

tirto.id - Deretan nama tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga telah beredar. Masing-masing kubu itu, merekrut pemuka agama Islam atau alim ulama untuk terlibat dalam persaingan politik praktis Pilpres 2019.

Di tim pemenangan Prabowo-Sandiaga, ada lebih dari 20 ulama yang bukan kader partai politik, masuk dalam tim pemenangan. Jumlah tersebut masih bisa berubah karena belum diputuskan secara resmi. Sandiaga Salahuddin Uno, telah membenarkan munculnya beberapa nama ulama tersebut saat dikonfirmasi para pewarta di KPU, Jumat (21/9/2018).

Para ulama itu ditempatkan Prabowo-Sandiaga sebagai dewan penasihat hingga juru debat. Beberapa nama sudah dikenal dekat dengan kubu Prabowo sejak rententan Aksi 212 bergulir di Jakarta, seperti misalnya Thoha Yusuf, Ahmad Cholil Ridwan, dan Muhammad Al-Khatat atau Muhammad Gatot Saptono. Ketiganya berada pada posisi anggota dewan penasihat.

"Nanti teman-teman bisa lihat di KPU. Ada tambahan," ujar Sandiaga usai pengundian nomor urut capres-cawapres di Gedung KPU, Jakarta.

Daftar nama figur ulama lainnya dalam struktur dewan penasihat Prabowo-Sandi antara lain: Syamsuri Arsyad, Didin Hafiduddin, Ridwan Ibrahim Lubis, Ahmad Haikal Hasan, Haris Taher, Nuri Taher, Abah Raodl Bahar Bakry, Tamam Achda, Fathul Adzim, Natsir Zubaidi, Mahmudi, hingga Tubagus Ali Ma’mun.

Selain itu ada pula dewan pakar yang diisi oleh dua orang ulama yakni, Bukhori Yusuf dan Muslih Abdul Karim. Selain itu pentolan FPI Slamet Ma'arif berposisi sebagai wakil ketua dewan pakar. Sementara di posisi juru debat ada Ahmad Haikal Hasan, pemuka agama yang video-video ceramahnya banyak dijumpai di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube.

Sandiaga membantah jika "gemuknya" postur tim pemenangan dari unsur ulama tak akan membuat kampanye Prabowo-Sandiaga penuh dengan sentimen keagamaan. Termasuk, kata dia, soal pemanfaatan ruang-ruang ibadah seperti masjid untuk menyampaikan ceramah politik yang berpotensi memecah belah.

"Yakinlah pada kontestasi ini. Kita ingin berkontestasi adu gagasan, tidak ada itu perpecahan," tutur salah satu pendiri Saratoga Investama tersebut.

Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif menyebut bahwa penarikan sejumlah ulama terutama di dewan penasihat tim pemenangan, merupakan implementasi dari kontrak politik yang diteken Prabowo pasca Itjma Ulama II. Sebab dalam kontrak tersebut, satu poin penting yang membuat dukungan aktivis gerakan 212 tetap mendukung Prabowo-Sandi adalah menghormati posisi ulama dan bersedia mempertimbangkan pendapatnya.

"Jadi ini dalam rangka kawal Ijtima Ulama [GNPF] dan taat kepada Komando HRS [Habieb Rieziq Shihab]," kata Slamet saat diwawancarai reporter Tirto.

Penempatan nama-nama para ulama di struktur tim pemenangan tersebut, telah disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Misalnya penempatan Ahmad Haikal Hasan di juru debat.

"Di Persaudaraan Alumni 212 Ustaz Haikal kan ketua bidang keumatan jadi pas di sana, Kyai Khattat [Muhammad Gatot Saptono] kawakan di lapangan jadi masukannya sebagai penasihat akan jitu," tuturnya.

Sedangkan di kubu Pasangan Calon (Paslon) lawannya, Jokowi-Ma'ruf, ada beberapa nama yang memiliki pengaruh besar di kalangan muslim. Salah satunya adalah Dimyati Rois, Kiai asal Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah yang merupakan anggota dewan penasehat (Mustasyar) PBNU serta pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadhlu Wal Fadhilah. Ia juga menjabat sebagai ketua dewan Syura DPP PKB hingga 2020.

Dukungan Mbah Dim, sapaan akrabnya di kalangan muslim Jawa Tengah, terhadap Jokowi terlihat sejak pesantrennya menerima kedatangan Presiden untuk bersilaturahmi pada Januari 2017.

Ketua DPP PBNU Robikin Emhas melihat bahwa keterlibatan Dimyati Rois dalam struktur tim kampanye merupakan hal yang wajar. Sebab Dimyati memang sudah lama terlibat dalam politik praktis di PKB. Menurut Robikin, Dimyati juga memiliki kekuatan untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi-Ma’ruf.

"Beliau [Dimyati] memang ulama yang sangat berpengaruh dan sebagai ketua dewan syuro DPP PKB sudah seharusnya beliau memperkuat pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf di Pilres [2019] ini," ungkap Robikin kepada reporter Tirto.

Sentimen Keagamaan yang Masih Terjaga

Penempatan alim ulama di dua kubu yang bersaing di Pilpres 2019, tak lepas dari arah pendulum politik yang bergerak ke "kanan". Hal ini merupakan warisan dari Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Saat itu Jokowi diterpa isu SARA dengan tudingan keturunan Cina, Komunis dan anti-Islam. Sementara kubu Prabowo kerap memanfaatkan masjid sebagai panggung kampanye.

Bara pertikaian kedua kubu pun kembali memanas saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2016-2017. Kipasnya adalah blunder Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal surat Al-Maidah 51, saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

Hal ini segera dimanfaatkan kelompok penentang Ahok di Jakarta. Aksi Bela Islam pun muncul sebagai reaksi keras atas ucapan Ahok yang dianggap telah menista Al-Qur'an dan ulama. Puncaknya adalah Aksi 212 yang diwarnai penangkapan sejumlah aktor dengan tuduhan "makar".

Tudingan yang diarahkan ke mantan bupati Belitung Timur itu merembet ke barisan parpol pengusungnya di Pilkada DKI, yang juga merupakan partai pendukung pemerintah. Label anti-Islam, mau tak mau, akhirnya juga disematkan lagi kepada Jokowi.

Sentimen agama yang berhasil menumbangkan dan memenjarakan Ahok itu terus dipelihara hingga Pilkada DKI Jakarta usai. Situasi ini membuat Jokowi sadar bahwa dirinya harus lebih menjangkau kelompok Islam. Dalam laporan analisis Tirto awal pekan lalu, perkara ini jadi salah satu penyebab terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi.

Sebaliknya Prabowo yang lekat dengan para aktivis 212, justru tidak mengakomodasi rekomendasi figur cawapres yang berkali-kali diajukan kelompok tersebut. Ia justru memilih Sandiaga yang merupakan anak buahnya sendiri di Partai Gerindra.

Kendati demikian, menurut Robikin, para ulama yang kini berada di sisi Jokowi tidak akan mengkapitalisasi sentimen Islam sebagai alat kampanye. Dimyati Rois, misalnya, disebut sebagai figur yang tak pernah memberikan ceramah memecah belah dan berbicara politik di mimbar-mimbar keagamaan.

"Ya sekarang lihat lah, kalau Kiai Dimyati Rois itu kan sudah lama di politik. Justru sekarang ulama-ulama yang sebelumnya tidak terjun ke politik terus masuk ke timses itu untuk apa," ungkap Robikin kepada reporter Tirto.

Presiden PKS, Sohibul Imam, menyebut bahwa para ulama yang tergabung dalam barisan tim pemenangan Prabowo-Sandiaga merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu dianggap sebagai "komodifikasi" agama dalam politik. Dia meminta para pemilih tak khawatir.

"Kan nanti diatur oleh Bawaslu. Jadi kita enggak perlu khawatir siapapun boleh, asal taat aturan. Nanti Bawaslu yang mengawasi," ujarnya saat ditemui usai pengundian nomor capres-cawapres semalam. Dia yakin betul para ulama yang dituangkan Prabowo-Sandiaga dalam tim pemenangan, bisa mengerek elektabilitas untuk memenangkan Pilpres 2019.