tirto.id - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengaku pemerintah tengah fokus pada pengembangan digital di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah menargetkan agar para pelaku UMKM bisa masuk ekosistem digital.
"UMKM menjadi topik penting yang akan kita tangani agar menjadi bagian dari ekosistem digital. Mulai dari bagaimana teknologi produksinya, bagaimana juga pemasarannya, bagaimana pembiayaannya, dan bagaimana investasinya," kata Wimboh di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/10/2021).
Wimboh mengatakan langkah-langkah untuk pengembangan digitalisasi UMKM untuk masuk ekosistem digital sudah dirangkum dan tinggal diajarkan kepada publik.
"Semua kami rangkum yang kami sebut ekosistem digital dalam ekonomi dan sektor keuangan kita yang fokusnya lebih banyak kepada bagaimana masyarakat-masyarakat ini bisa masuk dalam platform itu sehingga memperbesar financial inclusion kita yang targetnya nanti 90 persen di 2024," kata Wimboh.
Wimboh menuturkan pemerintah punya kebijakan untuk mendigitalisasi seluruh sektor ekonomi dan sektor keuangan secara nasional. Pemerintah ingin seluruh sendi kehidupan bisa memanfaatkan kehadiran dunia digital serta memitigasi dampak buruk dari digitalisasi tersebut.
Ia pun optimis program digitalisasi ekonomi bisa terlaksana karena digitalisasi ekonomi membuat jual beli tidak perlu bertatap muka sementara warga Indonesia mencapai 272 juta orang.
Wimboh menuturkan pemerintah sudah memiliki indikator kesuksesan digitalisasi tersebut. Beberapa indikator yang digunakan adalah menurunkan pengangguran, perluasan akses keuangan kepada masyarakat serta peningkatan pemahaman publik terhadap digitalisasi ekonomi.
Wimboh pun mengaku, OJK sudah mulai berupaya menyongsong digitalisasi dengan memulai pelayanan secara daring, misalnya dokumen-dokumen diproses secara digital.
Merespon himbauan Presiden Joko Widodo soal ada dampak buruk digitalisasi ekonomi seperti pinjaman online (pinjol) berbunga tinggi, Wimboh mengaku sudah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, Kementerian UMKM, dan kepolisian untuk menangani dampak negatif dari digitalisasi ekonomi.
"Yang terpenting adalah bagaimana kita memperluas dan mempercepat edukasi dan literasi masyarakat. Ini menjadi hal yang penting sehingga kita punya program besar, bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat paham setiap produk ada risikonya dan juga ada konsekuensinya dan masyarakat bisa memilih produk mana yang bisa risikonya minimal bagi masyarakat," kata Wimboh.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
