tirto.id - Presiden Joko Widodo menyinggung permasalahan publik soal keberadaan pinjaman online (pinjol) dengan bunga tinggi yang meresahkan masyarakat. Jokowi ingin masalah pinjol yang meresahkan itu segera ditangani dengan baik demi membangun perekonomian masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi keynote speech OJK Virtual Innovation Day dari Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021). Jokowi mengakui gelombang digitalisasi diikuti pandemi COVID memicu perubahan di sektor ekonomi. Saat ini muncul bank digital, asuransi digital hingga penyelenggaraan fintech berbasis syariah. Namun di balik perkembangan digital ternyata memicu masalah baru.
“Fenomena sharing economy semakin marak, dari ekonomi berbasis peer to peer hingga bisnis to bisnis. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi," kata Jokowi dalam pidatonya.
Jokowi menambahkan, “Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karenanya perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita.”
Jokowi menilai pengawalan secara cepat dan tepat, maka Indonesia bisa menjadi raksasa digital setelah Cina dan India. Ia pun mengklaim, Indonesia bisa menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 2030.
"Momentum ini harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat dan berkelanjutan, ekosistem keuangan digital yang bertanggung jawab, memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat," kata Jokowi.
Mantan Wali kota Solo ini juga mendorong agar pembiayaan fintech dilakukan untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke goal digital.
Oleh karena itu, Jokowi berpesan kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi daring untuk memastikan inklusi keuangan. Inklusi keuangan juga harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital sehingga kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menerangkan, inklusi keuangan harus memberikan akses yang lebih luas kepada publik, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah. Ia ingin ekonomi digital juga menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional.
Di sisi lain, kata Jokowi, provider keuangan digital juga harus berorientasi indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok ke seluruh penjuru tanah air.
Jokowi meminta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran, bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah.
“Saya harap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan," kata Jokowi.
Komitmen, keberpihakan, dan kerja keras, kata Jokowi, sangat ditunggu oleh pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil khususnya juga usaha mikro kecil dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang yang bermunculan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
