Objektivitas Tergadai Kala Ribuan Rektor Dukung Program Prabowo

tirto.id - Sebanyak 4.014 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta mendeklarasikan dukungan terhadap berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Deklarasi dukungan tersebut disampaikan melalui Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTN) dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat yang digelar di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/8/2025) lalu.

Deklarasi tersebut dibacakan dan ditandatangani oleh Ketua MRPTN Indonesia sekaligus Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Eduart Wolok. Beberapa rektor perguruan tinggi yang turut hadir dalam forum itu di antaranya Ketua FRI sekaligus Rektor UNESA, Nurhasan; Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad Alim Bachri; Rektor Universitas Nusa Cendana, Maxs. U. E. Sanam; hingga Rektor Universitas Palangka Raya, Salampak M.S.

Dalam deklarasi tersebut, para rektor menyatakan komitmen kampus-kampus yang mereka pimpin untuk mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga Program 3 Juta Rumah.

“Deklarasi ini dilandasi oleh semangat gotong royong, tanggung jawab akademik dan moral kebangsaan dalam mendukung akselerasi implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” kata Eduart membacakan deklarasi, dikutip dari keterangan pers resmi yang diterima Tirto pada Kamis (14/8/2025).

Dalam acara deklarasi itu, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar. Di hadapan para rektor, Muhaimin—atau yang akrab disapa Cak Imin—menyampaikan rasa terima kasihnya mewakili pemerintah. Menurutnya, dukungan perguruan tinggi dapat membuat pemerintah makin optimistis berbagai program prioritas bisa terlaksana dengan baik.

Cak Imin juga mengatakan deklarasi itu bisa menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah dan para ilmuwan dari perguruan tinggi. Selain berkolaborasi dalam memajukan program-program prioritas, pemerintah disebutnya juga berkeinginan untuk membentuk peta jalan riset yang berdampak.

“Deklarasi ini akan bisa kita jalankan sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah dengan para guru besar, para ilmuwan, para pemangku kepentingan pendidikan,” ujar Cak Imin.

Ini bukan kali pertama pemerintah mendekati perguruan tinggi atau kalangan akademisi. Tak hanya melalui menterinya, Presiden Prabowo Subianto sendiri pun ikut melakukan “pendekatan” dengan perguruan tinggi.

Pada Maret 2025 lalu, misalnya, Prabowo mengumpulkan ratusan rektor dan dekan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Istana Kepresidenan. Agenda yang dipublikasikan adalah berdiskusi tentang keadaan Bangsa Indonesia.Tak ketinggalan, Presiden Prabowo turut memberikan penjelasan terkait program-program yang akan dikerjakan pemerintah selama masa jabatannya.

"Saudara sekalian, saya mengundang Saudara-saudara sore hari ini untuk memberi penjelasan. Tentang apa yang sudah kami kerjakan, apa yang akan kami kerjakan dalam waktu yang akan datang, dan tentang keadaan, keadaan yang berlaku, di bangsa kita," ucap Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa dirinya juga membahas keadaan global. Menurutnya, diskusi tersebut dilakukan dari hati ke hati.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, salah satu rektor yang diundang pada hari itu, mengungkapkan bahwa Prabowo sempat menyinggung isu “Indonesia Gelap” di hadapan para rektor.

Menurut Arif, Prabowo meminta agar semua pihak tetap bersikap optimistis dan meyakini bahwa perubahan Indonesia tengah diupayakan. Bahkan, Prabowo disebut sempat menyampaikan bahwa kondisi Indonesia saat ini lebih baik daripada Amerika Serikat dan Jepang.

Terkait pemanggilan seluruh rektor perguruan tinggi itu, Arif berpandangan hal itu bukan bentuk intervensi terkait mengemukanya gerakan “Indonesia Gelap” yang diinisiasi para mahasiswa. Dia memandang pertemuan itu memang sudah seharusnya dilakukan untuk menyamakan visi dan misi bangsa ke depan.

"Jadi, sebenarnya inti hari ini adalah kami ingin mendengar bagaimana visi presiden untuk membangun bangsa kita ini. Dan, saya yakin kita sudah jelas menangkap bagaimana visi presiden untuk bisa membuat Indonesia ini benar-benar maju. Itu intinya," tutup Arif.

Apakah Dukungan Kampus pada Program Pemerintah Suatu BentukKooptasi?

Ketua Serikat Pekerja Kampus (SPK), Dhia Al Uyun, menilai dukungan yang diberikan para rektor terhadap pemerintahan Prabowo berisiko mengancam independensi perguruan tinggi. Dengan memberikan dukungan kepada pemerintah, perguruan tinggi rentan dikooptasi dan menjadi tidak objektif dalam memantau kinerja pemerintah.

Alih-alih sesuatu yang organik, menurut Dhia, deklarasi dukungan itu merupakan bentuk pembungkaman secara struktural terhadap para dosen dan tenaga pendidik di perguruan tinggi. Pasalnya, rektorat kampus kemudian akan “meminta” para dosen bertindak sesuai dengan kepentingan rektorat.

Sepanjang 2025, kata Dhia, SPK sudah menangani setidaknya 4 kasus pembungkaman terhadap sejumlah dosen di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

“Sudah terjadi [pembungkaman itu]. SPK menangani setidaknya 4 kasus di tahun ini. Kasus pengajar di UNAIR yang dipanggil untuk pembinaan karena mengkritik militerisme di kampus. Kasus di UGM, diminta untuk tidak melanjutkan kasus yang dianggap mencemarkan nama baik kampus,” kata Dhia saat dihubungi reporter Tirto, Rabu (20/8/2025).

Menurut Dhia, ancaman pembungkaman tidak hanya dihadapi oleh para dosen, melainkan juga para mahasiswa. Berdasarkan temuan SPK, banyak perguruan tinggi mengancam mahasiswanya yang melakukan aksi demonstrasi dengan sanksi drop out (DO).

Dhia menduga bahwa deklarasi dukungan para rektor itu berkaitan dengan jatah 35 persen suara yang diberikan oleh menteri pada saat pemilihan rektor. Dengan begitu, para rektor menjadi merasa perlu mendukung program-program pemerintah untuk mengamankan jabatannya.

Selain itu, mencari dukungan ke perguruan tinggi juga disinyalir menjadi upaya pemerintahan Prabowo untuk merasionalisasi program-program unggulannya, seperti MBG.

“[Dukungan perguruan tinggi untuk menyatakan] bahwa MBG adalah program yang rasional. Karena [telah] dilegitimasi ilmuwan. Padahal, kenyataannya program ini lebih pada proyek pengadaan yang menguntungkan kolega politik atau partai,” tegasnya.

Upaya Merasionalisasi Program Politik

Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menyebut deklarasi dukungan perguruan tinggi itu sebagai bentuk endorsement agar program-program prioritas Presiden Prabowo mendapatkan citra yang positif dari masyarakat.

Meski begitu, dia belum mampu menilai apakah dukungan itu datang secara organik dari para rektor perguruan tinggi ataukah ada instruksi khusus dari pemerintah.

“Saya pikir hal demikian [tentang siapa yang memulai inisiasi dukungan itu] masih ambigu karena bisa inisiatif [perguruan tinggi] sendiri atau sebaliknya,” ucapnya kepada reporter Tirto, Rabu (20/8/2025).

Bagi Wasisto, deklarasi dukungan perguruan tinggi itu bisa dibaca sebagai upaya pemerintahan Prabowo untuk “mencuci” unsur politis dalam program-program prioritasnya. Selama ini, narasi yang beredar di masyarakat tentang program-program itu memang selalu kental dengan isu politis. Dengan mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi, unsur teknokratis bisa lebih mencuat ketimbang unsur politisnya.

Perguruan tinggi, disebut Wasisto, juga menjadi institusi yang strategis bagi pemerintahan Prabowo. Pasalnya, perguruan tinggi selalu dikenal sebagai pusat intelektual dan juga penjaga moral publik.

“Saya pikir itu lebih kepada alasan teknokratis karena selama ini mayoritas program Prabowo lebih kental unsur politisnya di mata publik. Sehingga, perlu dicari legitimasi teknokratisnya,” ungkap Wasisto.

Sepenting Apa Dukungan Perguruan Tinggi?

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menganggap bahwa dukungan ribuan perguruan tinggi itu bisa terjadi karena para rektor melihat bahwa program-program prioritas Prabowo sangat populis dan prorakyat.

Adi menjelaskan bahwa program-program, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, sejatinya adalah program yang sangat dekat dengan rakyat. Oleh karena itu, perguruan tinggi disebutnya tertarik untuk bersinergi lebih lanjut dengan pemerintah dalam mensukseskan program-program itu.

“Satu hal yang jelas bahwa ada kecenderungan dunia kampus lebih banyak bersinergi dan mendukung program pemerintah. Mungkin karena kampus melihat program-program populis pemerintah,” tutur Adi kepada reporter Tirto, Rabu.

Kedekatan pemerintah dan perguruan tinggi juga dinilai Adi sebagai suatu sinyal positif. Kedekatan itu menjadi tanda bahwa pemerintahan Prabowo tidak antikritik dan membuka diri terhadap kalangan akademisi.

Menurut Adi, secara kalkulasi politik, dukungan perguruan tinggi juga menjadi penting. Pasalnya, dukungan itu akan dilihat sebagai bukti bahwa program-program prioritas Prabowo diterima dan didukung oleh berbagai unsur masyarakat, termasuk perguruan tinggi.

Namun, Adi menegaskan bahwa perguruan tinggi harus tetap bisa berdiri secara objektif dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah. Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi harus bisa memberikan arahan kepada pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat.

“Kampus tentu diharapkan bersikap objektif terhadap semua persoalan. Jika program pemerintah prorakyat, harus didukung full, total. Tapi sebaliknya, jika ada program pemerintah yang kontroversial, kampus dan mahasiswa harus perankan fungsi checks and balances,” katanya.