Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus untuk bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT) sebesar Rp15.000 per liter. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Hambalang, Bogor, Senin (13/7/2026).
"Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan resmi.
Menurut Airlangga, berdasarkan rata-rata biaya produksi solar dalam negeri, harga BBM nonsubsidi seharusnya berada di kisaran Rp18.600 per liter. Namun, angka yang diputuskan berada di bawah harga BBM nonsubsidi yang sempat mencapai Rp21.300 per liter.
Karenanya, selisih sekitar Rp3.600 per liter akan ditutup menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dus, kebijakan tersebut dapat efektif menekan biaya operasional sektor perikanan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan mengeluarkan regulasi terkait subsidi tersebut, yang besarnya kira-kira Rp3.600 per liter dan akan dibiayai oleh BPDP," tutur Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan pendanaan melalui BPDP dimungkinkan karena lembaga tersebut memiliki dana yang mencukupi.
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pihaknya segera menerbitkan surat keputusan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui regulasi tersebut, pemerintah akan memastikan pembiayaan program berasal dari dana di luar APBN.
Tidak hanya itu, dukungan harga BBM ini akan diberikan dengan kuota sekitar 400 ribu ton untuk periode enam bulan. Bahlil berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian biaya operasional bagi pelaku usaha perikanan, terutama nelayan dengan kapal berukuran di atas 30 GT yang selama ini menggunakan BBM nonsubsidi.
"Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang harganya agak tinggi sekarang. Dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 GT ke atas," katanya.
Selain memberikan harga BBM khusus, pemerintah juga akan mengatur mekanisme distribusi agar penyaluran BBM tepat sasaran. Dalam hal ini, titik-titik penyaluran akan ditetapkan melalui koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mencegah penyalahgunaan.
"Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah dipergunakan," tukas Bahlil.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
