tirto.id - Warga Muslim Filipina mendukung Undang-Undang Bangsamoro atau Bangsamoro Organic Law (BOL) yang memberi otonomi khusus bagi Bangsamoro di wilayah Filipina selatan, menurut survei terbaru dari Social Weather Stations.
Dikutip dari Philstar, hasil survei itu menunjukkan bahwa 79 persen Muslim Filipina mendukung BOL, dengan 67 persen mengatakan mereka pasti menginginkan BOL sementara 12 persen mengatakan mereka agak menginginkan BOL.
Di antara responden Muslim, 14 persen ragu-ragu soal BOL, 4 persen mengatakan mereka tidak menginginkan BOL, sementara 3 persen mengatakan mereka tidak menginginkan BOL.
Survei juga menemukan bahwa 78 persen Muslim tahu tentang BOL, dengan 10 persen memiliki pengetahuan luas, 35 persen memiliki pengetahuan parsial tetapi cukup dan 33 persen hanya memiliki sedikit pengetahuan.
Mayoritas Muslim juga percaya bahwa Front Pembebasan Islam Moro (MILF) mampu mengatur Daerah Otonomi Bangsamoro. Sekitar 76 persen Muslim mengatakan MILF mampu memerintah di wilayah otonomo itu.
Sedangkan 56 persen mengatakan MILF pasti mampu memerintah di wilayah otonomi dan 21 persen mengatakan agak mampu memimpin di wilayah yang meliputi Mindanao itu.
Apa Itu BOL?
Dikutip dari CNN Filipina, BOL merupakan otonomi khusus bagi Bangsamoro di Mindanao atau Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (OLBARMM).
UU tercipta usai negosiasi panjang dan memakan waktu puluhan tahun antara kelompok pemberontak Filipna terutama MILF dengan pemerintah. Presiden Filipina Rodrigo Duterte pun menandatangani BOL pada Juli 2018.
Hadirnya OLBARMM guna menggantikan Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) yang dibentuk pada tahun 1989 melalui Republic Act No. 6734 dan diperkuat Republic Act No. 9054 pada tahun 2001.
Pemerintah menyebut ARMM sebagai sebuah kegagalan karena penuh dengan korupsi. BOL kemudian hadir sebagai undang-undang daerah otonomi Bangsamoro yang bakal menjangkau lebih banyak Muslim di Filipina yang juga mengatur hak-hak pengangguran, pendapatan, sumber daya alam, administrasi peradilan dan pelayanan sipil.
Duterte dalam pidatonya menyampaikan bahwa ia akan membantu orang-orang Moro (suku yang mendiami Filipina Selatan) menyelesaikan perselisihan yang terjadi di wilayah itu hingga pengabaian oleh pemerintah terhadap etnis minoritas Filipina tersebut.
Warga Muslim Filipina hanya 10 persen dari keseluruhan populasi Filipina, yang mayoritas beragama Katolik. Minoritas Muslim di Filipina selatan kerap diabaikan oleh pemerintah pusat.
Pembangunan di Mindanao juga terhambat karena pertempuran selama beberapa dekade antara pemerintah dan kelompok pemberontak MILF. Ratusan ribu orang tewas dalam konflik itu.
BOL juga menjadi salah satu cara Duterte untuk meredam konflik dan pemberontakan yang terjadi di wilayah selatan itu. Konflik yang berkepanjangan telah menyebabkan kemiskinan parah di wilayah itu.
Dalam kesepakatan damai, MILF berjanji akan menonaktifkan pasukannya dan mengakhiri pemberontakan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sementara pemerintah berkomitmen untuk menjadikan wilayah Bangsamoro yang baru.
MILF kemudian akan membuat partai politik sendiri untuk terlibat dalam tata kelola wilayah otonomi baru.
Wakil Ketua MILF Ghazali Jaafar mengatakan puas dengan UU Otonomi yang baru ini.
"Kami puas, karena ada proses yang baik di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan yang kami inginkan kurang lebih termasuk dalam Hukum Organik Bangsamoro," ujarnya, dikutip dari CNN Filipina.
Dia menambahkan MILF akan bekerja dengan MNLF untuk mencapai pemerintah yang bersatu di wilayah tersebut.
Warga Cotabato Setuju Masuk Wilayah Otonomi Bangsamoro
Pada Selasa (22/1/2019), warga Cotabato -bersama dengan Kota Isabela di Basilan dan daerah-daerah lain melakukan pemungutan suara untuk menetukan posisinya menjadi bagian otonomi Bangsamoro atau tidak.
Hasilnya, sebanyak 36.682 memilih "ya," sementara 24.994 memilih "tidak".
Pada 6 Februari nanti komisi pemilihan umum filipina (Comelec) bakal melakukan pemungutan suara untuk Lanao del Norte tidak termasuk Kota Iligan, Cotabato Utara dan 28 area yang mengajukan petisi untuk dimasukkan ke wilayah Bangsamoro yang baru.
Editor: Yantina Debora
