tirto.id - “Kita harus tahu dari prediksi medical inteligence dan pemetaan lapangan, pemetaan secara medis oleh para ahli digunakan oleh kita dan WHO bahwa pandemi ini masih lama, masih panjang dan ujungnya nanti akan menjadi penyakit musiman.”
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dalam kunjungan vaksinasi door to door di Jawa Barat, Minggu (18/7/2021). Dalam kunjungan itu, pria yang akrab disapa BG ini mengaku aksi vaksinasi door to door dilakukan BIN di 6 wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Selatan.
Juru Bicara BIN Wawan Purwanto membenarkan bahwa Budi Gunawan menyampaikan soal COVID sebagai penyakit musiman. Hal tersebut, kata Wawan, sebagai upaya agar masyarakat waspada dengan COVID-19.
“[…] untuk early warning, agar masyarakat tetap disiplin diri,” kata Wawan saat dikonfirmasi ulang reporter Tirto, Minggu (18/7/2021).
Wawan menuturkan, vaksinasi door to door yang dilakukan BIN adalah tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo. Program ini merupakan upaya akselarasi target pemerintah yakni vaksinasi 3 juta vaksin per hari. Wawan mengatakan vaksinasi dilakukan di 6 provinsi dengan sasaran masyarakat dan pelajar. BIN juga membagikan bantuan sosial di 6 provinsi tersebut.
Wawan pun mengatakan, pernyataan Budi bukan isapan jempol belaka. Ia mengatakan, temuan tersebut sudah berdasarkan pandangan para akademisi dan epidemiolog. Ia juga menilai pernyataan itu sudah dihitung secara akurat sehingga tidak berdampak buruk bagi masyarakat dalam penanganan COVID.
“Tapi itu tentu sudah menjadi pertimbangan beliau [BG] sebelum disampaikan ke publik,” kata Wawan menegaskan.
Sebagai catatan, penelitian bahwa COVID sebagai penyakit musiman pernah dirilis PBB. Dalam laporan pertamanya, tim ahli PBB yang ditugaskan mencoba menjelaskan salah satu misteri tersebut dengan memeriksa potensi pengaruh meteorologi dan kualitas udara pada penyebaran COVID-19. Hasilnya, PBB menemukan beberapa indikasi penyakit tersebut akan berkembang menjadi ancaman musiman.
Respons Epidemiolog soal COVID jadi Endemik
Epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Mouhammad Bigwanto mengakui soal penelitian bahwa COVID akan berubah menjadi penyakit endemik. Menurut dia, perubahan itu bukan hal yang tidak mungkin selama masyarakat mulai kebal dan menganggap penyakit tersebut seperti flu biasa.
“Iya, ada kemungkinan di masa depan COVID ini jadi endemik, biasanya setelah sebagian besar masyarakat sudah punya kekebalan tubuh dan penyakit ini sudah dianggap biasa karena hanya menimbulkan gejala ringan seperti flu," kata Bigwanto kepada reporter Tirto, Senin (19/7/2021).
Bigwanto mengatakan, kasus serupa pernah terjadi, misal flu Spanyol. Dulu, penyakit flu Spanyol berubah menjadi endemik dalam kurun waktu 2 tahun. Akan tetapi, kata dia, COVID berbeda. Ia mengatakan, prediksi COVID menjadi penyakit musiman bisa lebih lama karena mobilitas antar negara lebih tinggi dibanding flu Spanyol saat itu.
Di sisi lain, kata Bigwanto, COVID menjadi lebih lama karena proses mutasi lebih cepat. Meski tidak menjelaskan dampak buruk jika posisi COVID sebagai endemik disampaikan ke publik, ia memastikan bahwa status COVID menjadi endemik lebih lama karena mutasinya. Mutasi tersebut memengaruhi kekebalan yang harusnya bisa diperoleh sebagai upaya menghitung status COVID sebagai endemik atau tidak.
“Prediksi untuk COVID akan lebih lama karena tingkat mobilitas antarnegara yang lebih tinggi dibanding ketika dunia terkena wabah flu Spanyol sehingga varian-varian baru COVID terus bermunculan. Musuh kita sekarang ini mutasi," kata Bigwanto.
Sementara itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai situasi saat ini sudah membuktikan prediksi bahwa COVID akan menjadi penyakit musiman dan berstatus endemik. Hal ini sudah ia prediksi sejak 2020.
“Kalau menyampaikan enggak masalah, tapi menyampaikan itu dalam artian bahwa ini sudah bukan prediksi. Ini sudah terjadi. Menjadi endemik sudah sekarang,” kata Dicky kepada reporter Tirto, Senin (19/7/2021).
Ia menambahkan,"Beda ketika saya misalnya Mei 2020 lalu menyampaikan itu namanya prediksi. Kalau sekarang sih sudah memang akan terjadi, bukan satu keraguan lagi sebagaimana nanti flu yang lain.”
Dicky mengatakan, status endemik telah memberikan dua alasan. Pertama, negara harus mengantisipasi jauh-jauh hari sebelum berstatus endemik. Saat ini ia melihat negara belum menjelaskan status COVID sebelum menjadi endemik.
“Jadi ada penjelasan yang belum lengkap nih, penjelasan yang belum lengkap bahwa sebelum menjadi endemik, ya kalau kita gagal dalam atau tidak memadai dalam meresponsnya akan banyak jatuh korban yang sakit, yang punya potensi long covid termasuk angka kematian,” kata Dicky.
Kedua, kata dia, Indonesia harus melakukan strategi 3T yang luar biasa termasuk 5M dan vaksinasi untuk mengarah, mengembalikan pola kehidupan ke arah new normal, serta memulihkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Menurut Dicky, langkah tersebut harus dibangun dari sejak saat ini bila Indonesia ingin menjalani fase yang disebut dengan endemik.
“Gak masalah menjelaskan, tapi harus utuh, harus utuh supaya jelas bahwa ya ada perjuangan yang harus kita lakukan sebagai bangsa,” kata Dicky.
Laporan Intelijen Semestinya untuk Presiden
Direktur Eksekutif ISESS Khairul Fahmi menilai omongan Budi Gunawan memang merupakan pernyataan yang pernah disampaikan epidemiolog. Akan tetapi, ia menilai timing penyampaian BG justru dikhawatirkan ditangkap lain oleh publik di tengah lonjakan kasus saat ini.
“Bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus ini, pada suatu saat juga bakal mereda. Tapi masalahnya kan korbannya akan sangat banyak. Makanya negara harus menangani secara sistematis untuk mengurangi korban dan dampak sampai herd immunity yang luas bisa tercapai," kata Fahmi saat dihubungi reporter Tirto.
Fahmi memahami, BIN sudah mendapatkan rangkuman pendapat ahli. Rangkuman yang dikumpulkan dan diolah oleh BIN menjadi sebuah naskah intelijen, sebagai mitigasi, kajian kebijakan, maupun bahan evaluasi dampak kebijakan. Namun, Fahmi menilai semestinya laporan tersebut tidak perlu dibuka ke publik sesuai aturan BIN.
“Menurut regulasi, BIN mestinya hanya wajib menyampaikan laporannya pada presiden. Tidak ada kewajiban bagi BIN untuk menyampaikan data, informasi, pendapat dan hasil analisisnya pada publik. Artinya, hal-hal yang termuat dalam sebuah laporan intelijen, mestinya bukanlah informasi publik,” kata Fahmi.
Fahmi sepakat bahwa BIN bisa saja di waktu-waktu tertentu menyampaikan sebuah informasi publik sebagai bentuk peringatan dan penggalangan kewaspadaan dini masyarakat. Namun, ia meminta segala penyampaian harus dipertimbangkan secara bijak, ruang lingkup dan batasan informasi yang disampaikan.
Ia mengingatkan, informasi yang tidak utuh atau dangkal justru dapat menimbulkan potensi kepanikan atau sebaliknya, dapat mengurangi efektivitas kebijakan.
“Saya kira sebaiknya Kepala BIN tidak mengulangi pernyataan-pernyataan semacam itu. Sebagaimana untuk prediksi cuaca, kita bersandar sepenuhnya pada informasi BMKG, untuk urusan pandemi ini mestinya informasi apa pun sebaiknya satu pintu saja melalui Satgas COVID, baik di pusat maupun di daerah," kata Fahmi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
