tirto.id - Salah satu persaingan skala internasional yang paling dramatis, sekaligus menguras kantong kas negara, adalah status sebagai tuan rumah Piala Dunia—puncak kompetisi sepakbola, selaku olahraga paling populer di jagad raya.
Bukan perkara gengsi semata, melainkan juga sarana meraih lonjakan pertumbuhan ekonomi negara. Setidaknya, demikian teorinya.
Piala Dunia diyakini mampu menjadi objek wisata yang menarik limpahan turis baik dari dalam maupun luar negeri. Gelaran empat tahunan ini dinilai sebagai kesempatan untuk menggaet investor dan para pebisnis kelas dunia, juga cara ampuh untuk mendorong makin masifnya pembangunan beragam infrastruktur vital.
Ketiga pencapaian pokok itu memang selaku dijajaki tiap tuan rumah, namun dalam persentase yang berbeda-beda tentunya. Menariknya, sejumlah analis menemukan sisi lain yang patut menjadi perhatian negara-negara berkembang.
Max Ehrenfreund dari Washington Post pernah membahasnya dengan mengutip publikasi ilmiah Thomas Peeters dan kawan-kawannya sesama ahli finansial, bertajuk Tourism and the 2010 World Cup: Lesson for Developing Countries (2014, Journal of African Economies).
Tujuannya untuk mengulik dampak ekonomi Piala Dunia 2010 bagi tuan rumahnya, Afrika Selatan. Peeters berkesimpulan bahwa meski ada pertumbuhan pariwisata ke Afsel, namun keuntungannya tidak sebanding dengan biaya pembangunan stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2010.
Mirele Matsuoka De Arago pernah meneliti hal yang sama untuk tesisnya di Western Michigan University, bertajuk Economic Impacts of FIFA World Cup in Developing Countries (2015).
Pariwisata, tulis De Arago, adalah salah satu penyumbang pendapatan Afsel, lebih tepatnya 8,7 persen PDB pada 2009. Pemerintah memprediksikan akan ada 450.000 penonton dan turis yang berkunjung ke Afsel selama Piala Dunia.
Kenyataannya, hanya dua per tiga dari prediksi yang benar-benar memenuhi ekspektasi. Lebih tepatnya 306.600 wisatawan yang menghabiskan $44 juta terutama untuk belanja, makan, dan akomodasi.
Belanja rata-rata pengunjung ke Afsel pada 2010 memang lebih tinggi 24 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, lanjut De Arago, kenaikan tersebut baru memulihkan sekitar sepersepuluh dari total $3,12 miliar yang pemerintah Afsel investasikan untuk Piala Dunia 2010.
Total dana tersebut dipakai untuk transportasi, telekomunikasi, dan stadion. Sumbangan ke PDB cukup signifikan. Demikian juga untuk ekonomi rumah tangga dan buruh, berkat terciptanya seratusan ribu pekerjaan baru sebagai dampak dari berbagai proyek infrastruktur.
Meski tampak memuaskan, catat De Arago, pencapaian tersebut mengundang debat. Hitung-hitungan proyek pembangunan stadion dan aktivitas komersil selama Piala Dunia yang digunakan pemerintah memakai angka kotor, bukan angka bersih. Efek ke komunitas lokal kemudian diragukan, dan kalkulasi keuntungan De Arago simpulkan telah dilebih-lebihkan.
Kembali ke analisis Peeters dan kawan-kawan, Afsel mengalami persoalan klasik: stadion megah yang dibangun dengan dana melimpah banyak tak terpakai dengan maksimal usai kompetisi berakhir.
Di banyak kasus, tak hanya stadion, fasilitas baru kerap bernasib sama sebab dana perawatannya tinggi sekaligus susah diprofitkan lagi. Pengelola stadion kesulitan menarik untung dari laga klub lokal selaku tuan rumah, sebab jumlah penonton yang hadir jelas kalah jauh dibanding jumlah penonton saat Piala Dunia.
Dilema ini tak terlalu dirasakan oleh negara-negara maju yang biasanya sudah punya stadion berkapasitas besar, yang sesuai aturan FIFA. Ada sumber daya, semangat olahraga, dan iklim bisnis yang menjadikan stadion tersebut berfungsi secara normal.
Ekonomi Afsel dan negara berkembang lain, terutama di tingkat regional, tidak cukup besar untuk menjalankan ekosistem yang serupa.
Argumen Piala Dunia berdampak positif pada komunitas lokal juga makin diragukan Peeters sebab keuntungan dari tiket yang terjual sesungguhnya masuk ke kantong FIFA.
Stadion Termegah di Piala Dunia Brazil jadi Lahan Parkir
Pada 2014 adalah tahun yang paradoks bagi Brazil. Mereka harus menyiapkan acara yang ditunggu-tunggu para penggemar sepakbola, dengan sebaik-baiknya, namun di sisi lain krisis ekonomi mulai menghantam negeri.
Pemerintah Brazil kemudian percaya bahwa Piala Dunia bisa dipakai untuk memperbaiki situasi. Kebijakan represif pun diterapkan kepada mereka yang kritis, yang tidak percaya asumsi dan kalkulasi tersebut. Pemerintah Brazil tutup telinga. Piala Dunia harus tetap jalan.
Dana yang digelontorkan, mengutip data yang diperoleh De Arago, berkisar di antara $10-15 miliar. Pemerintah Brazil mengklaim Piala Dunia membantu usaha kecil. Namun Peeters dan kawan-kawan kembali meragukannya dengan menyatakan:
“Sebagian besar belanja yang dilakukan oleh penduduk lokal sepanjang berlangsungnya perhelatan Piala Dunia tidak menghasilkan kegiatan ekonomi baru, tetapi hanya merealokasikan pengeluaran dalam perekonomian.”
Brazil turut bermasalah dengan perkara stadion. Meski dikenal sebagai negara penggemar bola, menyediakan 12 stadion beserta infrastruktur penunjang dengan standar Piala Dunia tetap menyita gelontoran dana yang amat besar.
Sebenarnya FIFA menyediakan tiga opsi: delapan, 10, atau 12. Semua tergantung kesiapan pemerintah agar tak terlalu membebani namun kompetisi bisa berjalan dengan lancar. Pemerintah Brazil yang ambisius memilih opsi jumlah stadion yang terbanyak.
Pemilihan kota tempat pertandingan berlangsung menuai pro-kontra. Misalnya Kota Brasilia, yang merekonstruksi stadionnya hingga mampu menampung 70.000 penonton. Brasilia adalah satu dari sekian kota penyelenggara yang tidak punya tim sepak bola papan atas. Lainnya antara lain Manaus dan Cuiaba.
Mereka akan kesulitan untuk memfungsikannya dengan optimal usai kompetisi berakhir. Tanpa ada pemasukan yang cukup dari laga reguler, stadion lama-kelamaan akan terbengkalai.
Meski ada yang bilang stadion bisa dipakai untuk acara kultural atau konser, namun sifat penyelenggaraannya yang tidak tetap tidak akan mencukupkan biaya perawatan. Biaya perawatan ini besar sebab stadionnya berstandar FIFA, bukan standar nasional apalagi lokal.
Satu tahun usai Piala Dunia 2014, NPR melaporkan stadion dengan biaya pembangunan paling mahal yang terletak di Kota Cuiaba dialih fungsikan menjadi lahan parkir.
Biaya $550 juta memang pernah sukses mengubah Stadion Mane Garrincha menjadi tempat menonton yang nyaman. Namun, tanpa kompetisi akbar, kompleks bangunan itu cuma jadi tempat pemberhentian sementara bus.
Sebelumnya stadion Cuiaba pernah ditutup karena konstruksinya yang keliru, dan tak lama kemudian muncul berita bahwa orang-orang tunawisma tidur di ruang loker yang terbengkalai.
Pengelola stadion juga dikabarkan harus berburu perusahaan swasta untuk mengambil alih proyek pemeliharaan stadion. Dananya terbilang amat menguras kas pemerintah kota.
Stadion Arena de Amazonia di Kota Manaus turut berakhir sebagai kisah sedih. Pengelola stadion kesulitan mencari dana perawatan sebesar $233.000 per bulan. Meski pembangunannya memakai pajak rakyat banyak, pada akhirnya stadion tersebut dijual ke sektor swasta.
Bagian paling sedih: beberapa pejabat ada yang diselidiki untuk proyek kereta api penghubung bandara dan pusat Kota Cuiaba.
Dana pembangunan proyek itu mencapai $800 juta. Harusnya jalur sepanjang 22 kilometer kelar sebelum Piala Dunia dimulai, namun hingga setahun berselang baru selesai 8 km.
Pejabat korup adalah risiko paling berbahaya lain saat sebuah negara berkembang mendapat proyek kompetisi olahraga skala internasional.
Dananya yang melimpah ruah sangat rawan dipermainkan. Alih-alih menyejahterakan rakyat biasa di sekitar venue, keuntungan terbanyak bisa masuk ke kantong pejabat korup dan kroni-kroninya di korporasi penyedia jasa pembangunan infrastruktur.
Binyamin Appelbaum dari New York Times pernah meminta pendapat Philip Porter, ahli ekonomi dari University of South Florida, yang telah lama mempelajari dampak multi-dimensi dari digelarnya sebuah ajang kompetisi olahraga. Jawabannya tipikal:
“Pada dasarnya, setiap kali kita menengok masalah ini, berdasarkan pendapat puluhan akademisi dari zaman ke zaman, kita tidak menemukan perubahan yang nyata dari aktivitas ekonomi masyarakat.”
Meski demikian, hitung-hitungan kuantitatif ini tidak pernah menggeser opini mayoritas masyarakat, baik di negara maju maupun berkembang. Dasarnya adalah patokan kualitatif: mereka menyukai Piala Dunia di tempat tinggalnya sebab membahagiakan, sekaligus berlimpah prestise.
Appelbaum mengutip ahli lain yang ia mintai pendapat, Victor Matheson selaku ekonom College of the Holy Cross. Massachusetts, AS. Untuk mengukur seberapa patut dan bernilainya penyelenggaraan Piala Dunia, Matheson memakai analogi sederhana.
“(Piala Dunia) itu seperti sebuah pernikahan. Biayanya besar, tidak akan membuat Anda kaya, tetapi bisa membuat Anda bahagia.”
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Windu Jusuf
