tirto.id - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi merespons arahan Presiden Jokowi yang meminta kepala daerah untuk melakukan lockdown mini. Sebab, kata Jokowi, jika lockdown dilakukan di satu kabupaten/kota hingga tingkat provinsi akan merugikan banyak orang.
Menanggapi hal itu, Suhaimi mengklaim jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah melakukan kebijakan tersebut sejak dulu. Buktinya, kata dia, banyak komplek hingga perkampungan di Jakarta ditutup, kecuali akses tertentu dengan pemantauan langsung dari warga atau petugas secara ketat.
"Artinya kalau ini yang disebut mini lockdown, maka DKI sudah melaksanakan kebijakan tersebut," kata Suhaimi kepada Tirto, Selasa (29/9/2020).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menuturkan apabila kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat Jakarta merugikan banyak orang, sebaiknya Presiden Jokowi mengundang oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk membahas hal tersebut.
"Pak Gubernur [Anies] diundang saja [oleh Jokowi] untuk menyampaikan reasoning-nya. Ini hal yang terbuka, fakta dan datanya bisa dibicarakan dan diputuskan kebijakannya," ucapnya.
Ia menyarankan, sebaiknya Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI kompak dengan strategi yang tepat dalam menangani COVID-19 di Jakarta.
"Melibatkan dan berdasarkan rekomendasi para ahli di bidangnya, sehingga tahapannya konkret, terarah dan komprehensif," ucapnya.
Selain itu, kecepatan dan ketepatan penanganan COVID-19 pemerintah merupakan hak yang penting dalam menangani pandemi COVID-19.
"Sehingga masyarakat merasakan keberadaan dan kepedulian pemerintah pusat maupun daerah," jelas dia.
- Mampukah Bank Bertahan Jika Restrukturisasi Kredit Diperpanjang?
- Update COVID-19 DKI 29 September: Total Positif 73.039 Kasus
- Nasib Nakes: Nihil Data Infeksi Sejawat tapi Diminta Bersolidaritas
- Update Corona 29 September: Kasus Baru 4.002, Suspek 132.496 Orang
- Serangan Balik Lemah Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Ibrahim Malik
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
