tirto.id - “Jika ada tempat di Afrika di mana orang-orang China merasakannya bagai rumah, itu adalah Zambia,” tulis Jevans Nyabiage dalam artikelnya yang tayang di South China Morning Post, media yang dimiliki Jack Ma.
Dalam publikasi lain, Sheridan Prasso, yang membuat laporan untuk Bloomberg Businessweek, menyiratkan bahwa negeri di Afrika yang tidak memiliki wilayah lautan ini bagai negeri “made in China”. Katanya:
“Papan iklan pertama yang dilihat penumpang tatkala mendarat di bandara Lusaka, selain ‘Selamat datang di Zambia’ yang disponsori Pepsi, adalah iklan Bank of China. Dan tak jauh, terdapat terminal bandara yang sedang dibangun perusahaan China. Lalu, sepanjang perjalanan ke pusat kota, dekat kantor ZTE, papan iklan CCTV buatan Hangzhou Hikvision menggema. Terakhir, di pusat data nasional yang dibuat Huawei, banyak orang China lalu-lalang.”
Rasa “made in China” di Zambia bukan tanpa alasan. Negara Afrika yang berpenduduk sekitar 17 juta jiwa itu kini tengah membangun berbagai infrastruktur, yang mana banyak di antaranya dilakukan berkat bantuan China.
Brian Mushimba, pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Transportasi, menyebut kerjasama infrastruktur Zambia-China sebagai “China Way”.
Bantuan Infrastruktur
Merujuk laporan Prasso terkait pembangunan infrastruktur, khususnya untuk membangun dunia digital (yang mencakup telekomunikasi, penyiaran, hingga sistem pengawasan warga) Zambia menggelontorkan uang sekitar $1 miliar. Uang ini jelas tidak berasal dari kas negara Zambia, melainkan pinjaman dari Export-Import Bank of China.
Akan tetapi, uang yang digelontorkan China bagi Zambia, pada dasarnya, tidak benar-benar berakhir di kantong-kantong warga lokal, melainkan kembali ke perusahaan-perusahaan swasta China.
Huawei, misalnya, memperoleh $75 juta untuk membangun pusat data nasional Zambil. Lalu, ZTE, menangguk uang senilai $210 untuk memasang sistem pengawasan CCTV di Lusaka. Dan Topstar Communication, perusahaan digital China yang fokus pada infrastruktur penyiaran, memperoleh bagian dalam kerjanya mengalihkan sistem penyiaran analog ke digital di Zambia.
Secara menyeluruh, dengan mengikutsertakan biaya pembangunan non-digital, Zambia berhutang sekitar $3,1 miliar pada negeri Tirai Bambu. Namun demikian, jumlah tersebut tidaklah sia-sia.
Nikhil Sonnad, dalam laporannya berjudul “What Happens When China Builds Your Country’s Internet?” untuk Quartz menulis bahwa berkat bantuan tangan teknisi-teknisi Huawei dan ZTE, “bahkan di wilayah terpencil di Zambia, misalnya di Pulau Chilubi, sudah terkoneksi internet.”
Kunda Mwila, konsultan IT asal Pulau Chilubi, yang diwawancarai Sonnad, juga menegaskan: “Dahulu, sebelum pembangunan digital dilakukan, pengiriman pesan hanya dapat dilakukan secara fisik, dari orang ke orang menggunakan perahu atau kano. Kini, segalanya serba digital.”
Bukan hanya berkirim pesan via WhatsApp, warga Zambia di pedalaman bahkan mudah melakukan streaming konten video.
Meskipun sukses menghadirkan internet bagi warganya, ketergantungan Zambia pada China cenderung disoal. Warga Zambia khawatir, China mengendalikan kekayaan alam satu-satunya milik mereka: tembaga. Dalam hal ini, Gregory Chifire, direktur organisasi anti-korupsi di Zambia, mengatakan dengan tegas: “Zambia telah menjual jiwanya pada China."
Namun, masih merujuk laporan Prasso, Dora Siliya, Menteri Informasi Zambia, menyebut bahwa kerjasama Zambia-China “hanyalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah membangun infrastruktur. Model pembangunan Zambia, bukan soal Barat atau China, tapi yang terbaik di antara keduanya.”
Brian Mushimba menambahkan: “Pemerintah hanya memberikan solusi. Mereka, Huawei dan kawan-kawan, hanya operator saja.”
Sementara itu, Sonnad, masih dalam laporannya di Quartz, menyebut ada satu alasan utama mengapa Zambia memilih China untuk membantunya membangun infrastruktur:
“China tidak menghakimi dan bantuannya lebih fleksibel.”
Jalur Sutra Digital
Pada Mei 2017, dalam Belt and Road International Forum, Presiden Xi Jinping menyebut bahwa big data, tumpukan data dalam jumlah masif yang dihasilkan atas aktivitas warga di dunia maya, perlu masuk dan terintegrasi pada proyek ambisius Cina Belt and Road Initiative (BRI) atau proyek penciptaan jalur sutra baru.
Jinping kemudian memaparkan, China menghidupkan proyek pendukung bernama “Jalur Sutra Digital”: suatu proyek yang menciptakan konektivitas digital antar negara-negara yang masuk dalam peta “belt” alias daratan Eurasia dan “road” yang merujuk pada wilayah maritim di sekitar Asia Pasific.
Secara resmi, Pemerintah China mengklaim tujuan Jalur Sutra Digital ialah untuk membangun “komunitas bersama di dunia maya.”
Pembangunan infrastruktur digital di Zambia, yang bernilai $1 miliar itu, merupakan bagian dari Jalur Sutra Digital Cina. Sebagaimana kisah Zambia, Cina siap mengulurkan tangan membantu negara-negara dalam “belt” dan “road” membangun dunia digitalnya.
Untuk bantuan dana, bank-bank pemerintah China siap membantu, terutama dari Export-Import Bank of China. Tercatat, sejak 2012 hingga awal 2019 lalu, melalui berbagai banknya, China telah menggelontorkan pinjaman senilai lebih dari $38,9 miliar untuk berbagai negara di dunia. Dari jumlah itu India, ambil contoh, memperoleh pinjaman sebesar $5,9 miliar dan Indonesia memperoleh pinjaman sebesar $795,6 juta untuk membangun infrastruktur digitalnya.
Selain soal uang, Cina pun mengulurkan bantuan teknis, yang diserahkannya melalui perusahaan-perusahaan IT swasta Cina. Huawei misalnya, telah membantu membangun infrastruktur digital di 700 kota di 100 negara di dunia.
Secara menyeluruh, sejak 2013 hingga awal 2019 lalu, Beijing telah menjalin kerjasama membantu membangun infrastruktur digital di 125 negara di dunia.
Sebagai negeri yang terkenal dengan “The Great Firewall of China” alias negeri yang internetnya dipasangi tembok agar warga tidak leluasa berinternet, di mana WhatsApp harus mengalah pada WeChat, dan Google harus menyerah pada Baidu, uluran tangan Beijing membantu negara-negara dunia membangun infrastruktur digitalnya melahirkan tanya. Negeri Tirai Bambu mungkin dapat memaksa negara-negara yang dibantunya mengikuti kemauan mereka.
Pada Januari 2018 lalu, sebagaimana dilaporkan Freedom of The Net, pemerintah Zambia pernah mengancam memblokir Google dan Facebook karena dianggap sebagai biang “fake news”. Dan sikap tersebut dilakukan karena merujuk “China Way”.
China sendiri selama ini kerap mendapat kritikan, utamanya dari Amerika Serikat, terkait kebijakan dalam menjaga privasi para pengguna media sosial yang mereka ciptakan. Seperti yang diucapkan Robert Atkinson, presiden Information Technology and Innovation Foundation, lembaga riset teknologi asal Amerika Serikat, kepada Deutsche Welle:
“Seharusnya tiap negara wajib memastikan keamanan terkait penggunaan perangkat teknologi China.”
William Mayville, mantan wakil komandan Komando Dunia Maya AS, seperti dikutip dari The Wall Street Journal, juga menyebut Huawei dan ZTE mungkin digunakan oleh Beijing sebagai alat mata-mata, sekaligus menyatakan bahwa aksi China membangun infrastruktur digital dunia adalah sesuatu yang “tidak layak”.
Editor: Eddward S Kennedy
