Menuju konten utama

Menteri Yohana Larang Sekolah Keluarkan Siswa Bermasalah

Menteri Yohana Yambise melarang sekolah untuk mengeluarkan anak bermasalah dan mengimbau untuk memindahkannya ke sekolah lain.

Menteri Yohana Larang Sekolah Keluarkan Siswa Bermasalah
Ilustrasi perundungan. Getty Images/iStockphoto

tirto.id - Setiap sekolah mulai saat ini tidak diperbolehkan mengeluarkan siswa yang bermasalah. Imbauan ini dikemukakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise. Ia menilai hal tersebut melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

"Mengeluarkan siswa dari sekolah tidak menyelesaikan masalah, sebaiknya siswa tersebut dipindahkan ke sekolah lain," kata Menteri Yohana sebagaimana dilansir Antara, Rabu (26/7/2017).

Siswa yang dipindahkan ke sekolah lain, menurut Yohana, tidak akan berani nakal karena mereka baru memasuki lingkungan yang baru.

Menurut dia, siswa yang melakukan kenakalan seperti perundungan, terjadi karena anak sudah mengenal lingkungan sekolah dan dirinya merasa senior di sekolah tersebut.

"Kalau mereka dipindahkan ke sekolah lain, biasanya mereka langsung ciut karena harus berhadapan dengan lingkungan baru, jadi jangan mengeluarkan anak dari sekolah," kata dia menegaskan.

Sementara itu, sekolah baru yang dituju tidak boleh menolak siswa tersebut karena anak 0-18 tahun berhak mendapatkan pendidikan, sekalipun dia dalam keadaan disabilitas.

"Tidak ada sekolah yang boleh menolak, semua anak berhak mendapatkan pendidikan, termasuk anak dengan disabilitas, bahkan anak perempuan yang sedang hamil, jika mereka selesai melahirkan mereka harus belajar lagi dan tidak boleh sekolah menolak kehadiran mereka," kata Yohana.

Kementerian PPPA pun terus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas sekolah ramah anak, yang saat ini sudah berjumlah 3.000-an sekolah.

Dia mengimbau bagi para orang tua atau masyarakat yang mengetahui penolakan sekolah kepada anak dapat melaporkan ke Kementerian PPPA atau lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, atau lembaga swadaya lainnya.

Baca juga artikel terkait BULLYING atau tulisan lainnya dari Yuliana Ratnasari

tirto.id - Pendidikan
Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari