tirto.id - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak petani milenial bergabung dalam Brigade Swasembada Pangan. Dia berharap dengan ini, pihaknya dapat menarik minat para kaum muda untuk mencetak sawah.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, meyakini, kontribusi petani milenial terhadap Brigade Swasembada Pangan ini dapat memberikan produktivitas terhadap kaum muda. Bahkan, Amran menyebut mereka bisa memiliki pendapatan tinggi, lebih dari karyawan.
“Mudah-mudahan inilah cara untuk menarik minat generasi Z, generasi milenial bergerak sektor pertanian, yaitu pendekatannya pertama adalah mereka harus untung jauh lebih tinggi daripada menjadi pegawai atau menjadi karyawan, minimal kita target 10 juta pendapatannya per bulan,” ujar Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Brigade Swasembada Pangan ini akan beroperasi di 12 provinsi strategis yang menjadi wilayah optimalisasi lahan rawa (OPLAH), yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.
Kementan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membentuk Brigade Swasembada Pangan ini.
Dia menyebut, pihaknya menargetkan sebanyak 20 ribu lahan tanah untuk Brigade Swasembada Pangan ini. Kini, dia mengatakan telah terdaftar sebanyak 23 ribu tanah.
“Caranya sistemnya adalah setiap satu brigade itu 15 orang, mengelola 200 hektare,” jelas Amran.
Lebih lanjut, dia juga mengatakan pihaknya akan memfasilitasi mesin pertanian dari hulu ke hilir, mulai dari tanam, bibit, dan segala macam yang dibutuhkan. Pemberian tersebut menurutnya sebagai hibah.
“Kemudian bagi hasil dengan petani 70-30. Jadi nilai alat mesin ini kurang lebih Rp3 miliar. Nanti kalau bagi hasil petaninya 70 persen, pendapatannya minimal kalau produksi 5 tahun itu minimal Rp10 juta pendapatannya, bukan gaji, pendapatannya. Bisa lebih tinggi, bisa Rp20 juta, tergantung kerjaan mereka,” tutur Amran.
Pembentukan Brigade Swasembada Pangan ini, katanya, akan berada di 12 provinsi dengan luas masing-masing lahannya 1,3 juta hektare. Amran mengatakan lahan ini akan mulai digarap pada 2025.
“Dan kita memulai dari sekarang. Pengenalan dan selanjutnya pelatihan, dan selanjutnya di lapangan,” sambungnya.
Amran menyebut program ini berdasarkan atas arahan Presiden Prabowo Subianto dengan memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengurangi pengangguran. Kedua, menekan angka kemiskinan. Ketiga, meningkatkan produktivitas pangan. Keempat, bertransformasi dari pertanian tradisional ke modern.
Maka dari itu, Amran menyebut Presiden Prabowo telah memberikan anggaran sebesar kurang lebih Rp30 triliun.
“Ada tiga instrumen, ada tiga pilar yang kita gerakan sumber daya alam, sumber daya manusia, ada teknologi,” pungkas Amran.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
