Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memastikan 65 Sekolah Rakyat dapat beroperasi mulai tahun 2025. Sekitar 6.800 siswa dari keluarga miskin bisa belajar di 65 sekolah itu.
Jumlah tersebut lebih banyak dari rencana awal. Semula, Kementerian Sosial (Kemensos) akan membuka 53 Sekolah Rakyat pada Juli 2025.
Menurut Gus Ipul, penambahan titik lokasi Sekolah Rakyat bahkan berpotensi lebih banyak lagi. Namun, kepastiannya masih menunggu proses uji kelayakan lokasi.
"Sekarang terus berproses, masih ada sekitar 35 yang sedang didalami, dan kemungkinan lebih dari 30 dinyatakan layak," kata Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Apabila Kementerian Pekerjaan Umum menilai 35 lokasi tadi layak menjadi tempat Sekolah Rakyat, jumlah anak keluarga miskin yang bisa bersekolah melalui program ini bisa tembus angka 10 ribu siswa.
Saat ini Kemensos bersama Kementerian PU sedang bekerja keras agar pada Juli 2025 bisa memenuhi target 100 titik Sekolah Rakyat.
"(Tiap) Sekolah Rakyat ada yang menampung 100 siswa, ada yang masih 50 siswa. Mudah-mudahan kita masih bisa menambah lebih dari 65," kata Gus Ipul.
Ada 351 Usulan Lokasi Sekolah Rakyat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan hingga kini sudah ada 351 usulan lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun, mayoritas lokasi itu masih perlu diverifikasi kelayakannya.
Selain harus memiliki infrastruktur yang layak, kata Tito, lahan yang diusulkan juga harus dipastikan tidak sedang menjadi obyek sengketa. "Sehingga, bisa ditentukan skala prioritas yang bisa memenuhi syarat dari 351 usulan [tersebut]," kata dia dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri bareng Gus Ipul.
Pengecekan lahan ini pun melibatkan sejumlah kementerian terutama Kementerian Dalam Negeri, Kemensos, dan Kementerian PU. Sejauh ini menurut Tito, banyak dari lokasi usulan pemda masih belum memenuhi kriteria kelayakan.
"Kita harus bicara lagi supaya mereka mengajukan usulan-usulan baru," ujar dia.
Tito memastikan Kemendagri terus menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Koordinasi ini penting karena pemda memiliki peran dalam penyediaan lahan, perizinan, akses jalan, listrik, dan fasilitas Sekolah Rakyat lainnya.
"Kemudian juga berkaitan dengan guru, anak muridnya, perlu kerja sama dengan Pemda," kata Tito.
Tito juga berencana segera mengirim surat edaran kepada para kepala daerah agar mereka turut mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Jika diperlukan, kata dia, pemda dapat menerbitkan peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan program ini.
"Karena [penyediaan fasilitas buat Sekolah Rakyat] menyangkut aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya," ujar Tito.
Kemendagri pun telah menyiapkan draf peraturan daerah (Perda) dan perjanjian kerja sama antara Pemda dan Kemensos dalam pengadaan fasilitas Sekolah Rakyat. "Aset tetap milik Pemda, tetapi dipinjampakaikan kepada Kemensos," jelasnya.
Pemerintah Ajak Semua Pihak Dukung Sekolah Rakyat
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro menyerukan agar semua pihak, termasuk masyarakat, ikut mendukung program Sekolah Rakyat. Ia pun optimistis, dengan dukungan seluruh kementerian/lembaga dan pemda, program Sekolah Rakyat bisa dimulai pada Juli 2025.
"Mari sama-sama entaskan kemiskinan yang masih ada dengan cara menyiapkan generasi muda kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ujar Juri.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, turut menyampaikan apresiasi atas dukungan dari lintas-kementerian dan masyarakat luas terhadap Sekolah Rakyat. Dia berharap, ke depan, infrastruktur Sekolah Rakyat akan berbasis digital untuk mendukung manajemen, pengembangan kurikulum, hingga sistem presensi.
"Para menteri sudah menyampaikan dukungan dari masing-masing kementeriannya untuk mewujudkan gagasan mulia dari Pak Presiden, yaitu memuliakan kaum yang paling miskin atau dhuafa," katanya.
Selain para menteri dan pejabat di atas, rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri ATR Nusron Wahid, Wamen Sosial Agus Jabo Priyono, serta perwakilan dari PT Telkom, PLN, Nindya Karya, dan BPKP.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
