Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hadir sebagai pembicara dalam acara Pameran Proyek Perubahan dan Seminar Nasional Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXIV Tahun 2025 di Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus Aparatur Sipil Negara (ASN) Corporate University Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Acara ini turut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Tri Widodo Wahyu Utomo, serta 40 peserta yang merupakan pejabat eselon I dan II dari berbagai instansi.
Saat menyampaikan materinya, Gus Ipul menekankan bahwa para birokrat di pemerintahan saat ini mesti mampu mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto ke dalam program pelayanan dan pemberdayaan yang berdampak langsung kepada warga miskin. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan kebijakan afirmatif yang lahir dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap keluarga miskin di desil 1–2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah rakyat ini menarik. Ini adalah gagasan Bapak Presiden, yang terus terang saya sangat terharu karena presiden punya atensi luar biasa terhadap kelompok bawah yang perlu dibela,” kata dia.
Gus Ipul menyoroti, lebih dari empat juta anak usia sekolah di Indonesia tidak bersekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.
Sebagian besar datang dari keluarga desil terbawah dan tinggal di lingkungan yang tidak layak. Kondisi inilah yang melatarbelakangi perlunya model pendidikan alternatif.
Atas dasar itu, presiden menetapkan Sekolah Rakyat sebagai pendidikan berbasis boarding school bagi anak-anak dari keluarga desil 1-2 agar mereka dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan terstruktur.
“Tidak ada pembukaan pendaftaran, yang ada adalah seleksi berdasarkan desil, dikunjungi rumahnya, [bila] cocok, masuk SD, SMP, SMA. Tentu ada proses pembelajaran yang sudah disiapkan,” jelas Gus Ipul.
Pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan akses pendidikan gratis, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Mengenai ini, Gus Ipul menerangkan, “Anaknya nanti sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya yang tidak layak huni dibantu. (Orang tuanya) didorong untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).”
“Kalau dia jadi anggota KDMP nanti dia sebagai pembeli sekaligus pemilik. Dia misalnya menerima bansos, belanjanya di KDMP, nanti setiap akhir tahun dia akan dapat sisa hasil usaha (SHU),” tambahnya.
Seluruh anggota keluarga murid Sekolah Rakyat juga memperoleh fasilitas sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI, Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga makan bergizi gratis (MBG) untuk lansia.
“Nanti juga ada MBG bagi keluarganya yang lansia maupun yang penyandang disabilitas. Jadi dengan demikian ini nanti kalau berhasil akan menjadi model,” kata Gus Ipul.
Hingga tahun ini, Sekolah Rakyat rintisan telah menampung 16-an ribu siswa. Pada 2026, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 40 ribu, lebih dari 100 ribu pada 2027, dan menembus 200 ribu siswa di tahun 2028. Presiden menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki satu Sekolah Rakyat.
“Harapan presiden setiap kabupaten/ kota memiliki satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas seribu siswa SD, SMP, SMA. Kalau sampai ada 500 sekolah permanen, maka bisa menampung 5 ribu atau 500 ribu siswa lebih,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa tujuan akhir program ini bukan hanya memastikan anak-anak menyelesaikan pendidikan, tetapi juga membuat keluarganya mampu naik kelas hingga tak lagi bergantung pada bansos.
“Intinya anaknya lulus keluarganya naik kelas, sudah tidak boleh terima bansos lagi, jadi bareng ini. Ini inovasi dan satu paradigma baru yang terintegrasi di era Bapak Presiden Prabowo,” jelasnya.
Gus Ipul juga mendorong para peserta acara memahami paradigma baru pembangunan sosial dan berani memimpin perubahan. Ia menekankan bahwa Kementerian Sosial sedang mendorong pergeseran cara pandang.
“Kita sedang bekerja bagaimana kita mengubah mindset publik, bahwa bansos sementara, berdaya selamanya,” tegas Gus Ipul.
Menutup presentasinya, Gus Ipul mengajak para pemimpin birokrasi dari berbagai instansi untuk bersatu menjadi penggerak pengentasan kemiskinan.
“Kemiskinan adalah isu yang menyatukan tanggung jawab. Birokrasi harus menjadi bahasa pemersatu, transformasi tidak terjadi di podium, tetapi terjadi di lapangan dan kepemimpinan birokrasi adalah penggeraknya,” tutup Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
