tirto.id - Kementerian Sosial mendirikan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat diharapkan bisa memberdayakan masyarakat miskin agar siap menyongsong era Indonesia Emas 2045.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin agar bangkit dan berdaya.
“Pertama ini (Sekolah Rakyat) adalah bentuk konkret dari upaya presiden dalam rangka memuliakan orang miskin. Yang kedua juga mendorong orang miskin untuk bangkit, untuk lebih maju, lebih berdaya, dan nanti berperan signifikan pada Indonesia emas di tahun 2045,” ujar Gus Ipul usai memimpin rapat koordinasi dengan beberapa pihak, Rabu (6/3/2025).
Selaras dengan Gus Ipul, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menekankan pentingnya pendidikan bagi kaum duafa untuk mencapai Indonesia Emas.
“Kejayaan Indonesia itu yang pegang kunci adalah kaum dhuafa. Kalau kaum dhuafa sudah bangkit, maka jayalah Indonesia dan kita ingin membuktikan itu,” kata Nuh.
Menurut Nuh, berdasarkan kajian akademik dan empirik, program Sekolah Rakyat sudah tepat menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan.
Sekolah Rakyat akan mengadopsi konsep boarding school (asrama) dengan pertimbangan beberapa aspek mencakup perizinan sekolah, tenaga pendidik, serta kurikulum.
Dia berharap, dengan program ini, masyarakat miskin mampu bangkit dan memberikan kontribusi dalam membangun Indonesia ke depan.
“Saatnya sekarang kaum duafa bangkit. Punya self-confidence yang kuat, punya masa depan yang sangat jelas melalui dunia pendidikan kita,” ujar Nuh.
Koordinasi Lintas-Sektor di Program Sekolah Rakyat
Menurut Mohammad Nuh, tata kelola dan pengawasan kualitas Sekolah Rakyat menjadi fokus perhatian pemerintah. Untuk itu, pemerintah membentuk tim formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, hingga perguruan tinggi.
Di antara kementerian/lembaga yang terlibat menyokong pelaksanaan program ini adalah Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
Selain itu, ada pula Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, serta sejumlah Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi.
Semua kementerian/lembaga tersebut berkolaborasi untuk mewujudkan berbagai aspek yang dibutuhkan untuk menjalankan program Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mengatakan kolaborasi lintas sektor ini akan terkoordinasi di dalam Satgas yang fokus mempersiapkan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Jadi nanti Insya Allah didukung oleh kementerian, lembaga yang punya tugas dan fungsi di bidang tertentu,” tutupnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
