Mensos Dorong Pemkab Blitar Perkuat Akurasi Data Penerima Bansos

tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan persoalan utama dalam distribusi bantuan sosial (bansos) selama ini terletak pada akurasi data penerima. Menurutnya, jika data penerima sudah tertata lebih rapi, program sosial akan lebih mudah dijalankan.

“Selama ini PR-nya di data. Jadi datanya juga harus beres dulu,” kata Gus Ipul pada Kamis (7/5/2026), saat menerima audiensi Bupati Blitar, Rijanto, bersama rombongan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bansos tepat sasaran, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga pemberdayaan masyarakat.

Saat menyampaikan arahannya, Mensos Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran data perlu mempertimbangkan desil nasional, desil regional, sampai desil lokal.

Dalam proses pemutakhiran, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kategori desil serta memetakan warga yang telah menerima intervensi program, termasuk penerima PBI JKN dari pemerintah pusat.

Terkait pemutakhiran data ini, Gus Ipul mendorong kepala daerah, termasuk Bupati Blitar Rijanto, agar aktif memeriksa data warga penerima bantuan.

“Pak Bupati harus tahu data dan tahu siapa warga yang dapat bansos, termasuk PBI dari Kemensos. Kalau semisal ada yang tidak berhak, coret saja,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemutakhiran data bisa melalui jalur formal dan partisipatif. Pembaruan di jalur formal melewati proses berjenjang: mulai dari RT/RW, diteruskan ke desa, lalu ke bupati, dinas sosial, hingga terhubung dengan Kemensos via SIKS-NG. Dengan mekanisme tersebut, seluruh tingkatan pemerintah menggunakan basis data yang sama.

Gus Ipul juga mengingatkan, ketepatan sasaran bansos bukan sekadar tentang siapa yang berhak menerima. Pemberdayaan warga penerima manfaat pun perlu diperhatikan. Warga usia produktif yang menerima bansos harus didampingi supaya bisa tergraduasi dan tidak lagi bergantung pada bantuan.

“Ini waktunya kita berbuat untuk orang lain, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyinggung jumlah penerima bantuan di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025, total bantuan sosial yang disalurkan di Kabupaten Blitar mencapai Rp490,3 miliar dengan 187.348 keluarga penerima manfaat (KPM).

Berdasarkan data Kemensos, realisasi program bantuan Sembako di Kabupaten Blitar pada triwulan I 2026 mencapai Rp50,8 miliar dengan KPM sebanyak 84.718. Adapun realisasi di sepanjang 2025 senilai Rp160,2 miliar untuk 93.470 KPM bantuan Sembako.

Sementara itu, realisasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Blitar pada triwulan I 2026 tercatat Rp30,06 miliar untuk 40.406 KPM. Selama tahun 2025, realisasinya mencapai Rp127,3 miliar bagi 49.158 KPM PKH.

Selain itu, ada penyaluran bantuan YAPI di Kabupaten Blitar senilai Rp4,7 miliar bagi 3.359 penerima. Lalu, realisasi bantuan permakanan sebesar Rp35,6 miliar bagi 4.177 penerima. Untuk penyaluran BLTS, realisasnya mencapai Rp162,2 miliar untuk 180.312 KPM.

Untuk PBI JK/PBI JKN berdasarkan SK Februari 2026, estimasi bantuan selama satu tahun mencapai Rp224,8 miliar dengan 446.046 penerima manfaat.

Saat ini, program Kemensos di Kabupaten Blitar didukung oleh pilar sosial di lapangan yang terdiri atas 124 pendamping PKH, 35 Tagana, 22 TKSK, dua pendamping rehabilitasi sosial, dan dua Pordam.

Bupati Blitar, Rijanto, menyampaikan komitmen pemerintah daerahnya untuk memperkuat sinergi dengan Kemensos dalam menata pelaksanaan program-program sosial. Ia sekaligus menyinggung usulan pembangunan Sekolah Rakyat di daerahnya.

Rijanto mengatakan Pemkab Blitar sebelumnya telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, namun terkendala ketersediaan lahan. Ia berharap pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Blitar dapat difasilitasi lebih lanjut oleh Kemensos.

Ia mengatakan saat ini masih ada anak-anak di Blitar yang mengalami putus sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Sebagian dari mereka terpaksa bekerja membantu keluarga, seperti mencari pasir di sungai atau merawat ternak.

“Kondisi ini menjadi perhatian kami,” kata Rijanto.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah, Sekretaris Daerah Khusna Lindarti, Kepala Bappeda Litbang Sisilia Deka, Kepala Dinas PUPR Agus Zaenal, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Fia Laksono, dan Kepala Bidang Sumber Daya Alam PUPR Retiono Pratanto.

(INFO KINI)