Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengatakan pemerintah tengah meningkatkan pola pengamanan di Papua menyusul sejumlah aksi kekerasan yang terjadi di Negeri Cenderawasih.
Kekerasan dimaksud, salah satunya, adalah penembakan oleh kelompok sipil bersenjata yang menyebabkan tewasnya lima pekerja proyek Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena di daerah Tolikara.
"Jadi, sekali lagi saya katakan, tidak ada perubahan pola, tapi ada peningkatan pola-pola yang sedang berlaku, itu silakan. Bersama-sama antara Panglima TNI maupun Kapolri, ya, yang berada di sana," ucap Djamari di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Djamari juga menegaskan bahwa desakan untuk menarik seluruh pasukan TNI-Polri dari Papua tak mungkin dapat dipenuhi. Sebab, aparat gabungan tersebut ditempatkan di Papua untuk menjaga masyarakat dari segala gangguan.
Lagi pula, menurutnya, tindakan yang dilakukan TNI-Polri di Papua selama ini cukup terukur dan merupakan bagian dari upaya memastikan program pemerintah bagi masyarakat di Papua terealisasi.
"Bahwa terjadi hal-hal kemarin seperti di Yahukimo, itu juga Panglima TNI sudah melakukan langkah-langkah yang tepat supaya tidak bertambah lagi korban-korban itu. Korban itu jatuh juga karena ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan," kata Djamari.
Sebagai informasi, sebelumnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengeklaim bertanggung jawab atas peristiwa pembakaran dan penembakan pekerja jalan di Tolikara.
Mereka menuding lima pekerja yang terbunuh merupakan intelejen militer, dan aksi penembakan dan pembakaran tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh Mayor Terinus Enumbi, Mayor Botak Wanimbo, serta pasukan TPNPB Kodap XXVIII Yambi Batalyon Yamo.
"Bahwa kami bertanggung jawab atas penembakan terhadap 5 orang agen intelijen militer Indonesia yang menyamar sebagai tukang bangunan di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara saat kami melakukan operasi pembersihan terhadap agen intelijen militer pemerintah Indonesia pada 2-3 Agustus 2026," tutur Sebby Sambom selaku Jubir TPNPB dalam keterangan resmi.
Sebby, dalam pernyataan resminya, juga mendesak agar seluruh agen intelijen militer pemerintah dan orang para imigran dengan berbagai profesi—tukang ojek, tukang bangunan, tenaga kesehatan, hingga guru-guru dan PNS—ditarik dari wilayah Papua.
Ini lantaran seluruh geriliyawan TNPB di bawah pimpinan Jenderal Goliath Tabuni dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen siap melangsungkan perang hingga 10 tahun kedepan demi merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua.
"Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengimbau kepada seluruh agen intelijen militer pemerintah Indonesia yang beroperasi di wilayah-wilayah konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua agar segera kembali ke kampung halamannya masing-masing demi keamanan dan perlindungan terhadap warga sipil. Hal ini perlu kami sampaikan sesuai dengan hukum humaniter internasional yang berlaku maka himbauan ini harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak," ungkap Sabby.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Hendra Friana
