Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, pada Selasa (1/9/2026).
Forum tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”, dengan melibatkan unsur humas dari kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Membuka forum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan bahwa medan digital saat ini memiliki posisi strategis dalam membentuk opini, cara berpikir, dan karakter masyarakat.
Karena itu, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus memiliki kemampuan yang kuat untuk mengelola arus informasi.
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” ujar Djamari.
Djamari mengingatkan bahwa Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK), narasi negatif, kata-kata kasar, dan konten tidak senonoh saat ini banyak beredar di media sosial.
Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap pola pikir dan karakter masyarakat.
“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter. Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, mengatakan, forum tersebut bertujuan untuk menyatukan narasi yang disampaikan baik oleh K/L maupun Pemda.
Menurut Meutya, pemerintah sangat penting untuk memiliki narasi dan diseminasi program-program yang tersampaikan hingga ke pelosok-pelosok daerah.
“Dan tentu dalam kerangka melawan disinformasi dan juga hoaks kita perlu kerja sama yang kuat, koordinasi yang kuat dengan humas-humas, baik antar K/L maupun juga di daerah-daerah,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, juga menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, turut dibahas peran tim media monitoring dalam setiap instansi.
Bima Arya menyebut, tim media monitoring harus aktif untuk memonitor dan menganalisis berbagai informasi yang beredar setiap harinya.
“Begitu muncul hoaks, begitu muncul tendensi DFK, itu dimitigasi secara cepat. Karena ketika lambat itu, ruang kosong itu kemudian diisi oleh
video pendek, diisi oleh komentar-komentar yang tidak benar,” katanya.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, turut menambahkan, bahwa salah satu strategi untuk menyatukan informasi dan meningkatkan kepuasan publik pemerintah adalah dengan cara setiap lembaga harus rutin menggelar konferensi pers.
Qodari mengusulkan agar konferensi pers tersebut digelar pada setiap hari Rabu oleh setiap lembaga, untuk menjelaskan berbagai program pemerintah yang tengah dijalani.
“Kalau dari wacana misalnya, tiap hari Rabu kita mengadakan press conference untuk meng-update perkembangan program-program strategis pemerintah, juga mengundang K/L-K/L secara bergiliran untuk menceritakan, menyampaikan perkembangan dari program-program dari K/L-nya masing-masing,” ucap Qodari.
Qodari juga meminta tiap instansi untuk menyiapkan poin-poin hasil kinerja dalam bentuk rilis pers, agar kemudian dapat dimanfaatkan oleh media untuk keperluan publikasi.
“Kemudian kita juga meminta atau membuat jadwal agar setiap K/L pada tanggal tertentu setiap bulannya bisa merilis program-program kerja dan kegiatan-kegiatan dari K/L-K/L,” pungkasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto
