Menkeu: Pertemuan IMF-World Bank Bukan karena Indonesia Mau Utang

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali bukan karena Indonesia mau berutang kepada IMF. Menurut Sri Mulyani, kapasitas Indonesia hanyalah sebagai satu dari 189 negara anggota organisasi internasional tersebut.

“Kami tidak sedang meminjam [uang] ke IMF. Sama seperti di Bank Dunia dan PBB, kami berupaya menjadi anggota yang baik dan berkontribusi terhadap pemikiran-pemikiran untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang aman serta meningkatkan kesejahteraan bersama,” jelas Sri Mulyani saat jumpa pers di Hotel Westin Nusa Dua, Bali pada Senin (8/10/2018).

Lebih lanjut, Sri Mulyani memastikan bahwa perekonomian Indonesia dalam kondisi yang baik. Meski Indonesia tengah mengalami sejumlah penyesuaian karena gejolak perekonomian global, Sri Mulyani mengatakan IMF bahkan telah mengakui ketahanan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian itu.

“IMF hanya melakukan pinjaman bagi negara yang mengalami krisis pada neraca pembayaran,” ungkap Sri Mulyani.

Ia pun lantas meminta agar Pertemuan Tahunan IMF-World Bank ini tidak dilihat sebagai ajang pemborosan. Menurut Sri Mulyani, penting bagi sejumlah negara untuk beradaptasi terhadap fenomena “the new normal” yang kerap ia sampaikan. Pertemuan semacam ini dinilainya mampu memberikan pemahaman bagi para pembuat kebijakan untuk memahami isu perekonomian global.

Dari pertemuan yang berlangsung mulai 8 hingga 14 Oktober 2018 mendatang, para gubernur bank sentral dan menteri keuangan akan berdiskusi ihwal kebijakan fiskal dan moneter yang diambil masing-masing negara. Menkeu pun melihat hal tersebut penting dilakukan guna memberikan antisipasi, khususnya bagi Indonesia sendiri dalam menentukan kebijakan perekonomian ke depannya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan bahwa penyelenggaraan pertemuan ini sarat dengan aksi yang bermewah-mewah. Ia pun mengklaim pemerintah sangat hemat dalam menyerap anggaran yang dialokasikan untuk acara ini.

“Pendanaannya berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2017 dan 2018 sebesar Rp855,6 miliar. Kami menggunakan sekitar Rp566 miliar, dan dari angka sekian itu yang sudah dilakukan pembayaran Rp192,1 miliar,” jelas Luhut.