tirto.id - Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa aksi militer Amerika Serikat ke Suriah dan timbulnya konflik antar-negara Timur Tengah akan mempengaruhi harga minyak mentah dunia dan akan berimbas ke harga BBM dalam negeri.
"Syria is one thing," ujar Sri di Kementerian Keuangan Jakarta pada Senin (17/4/2018).
Namun, menurutnya, konflik tersebut bukan menjadi faktor tunggal yang dapat mempengaruhi kenaikan. Faktor lainnya adalah komitmen kerja sama Rusia dengan Arab Saudi sebagai anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) dalam menjaga produksi minyak mentah.
Sri Mulyani juga menyebutkan faktor internal dalam negeri, meliputi pertumbuhan ekonomi, jumlah produksi dan permintaan BBM, juga dapat mempengaruhi stabilitas harga BBM di dalam negeri.
"Semua faktor akan kami lihat terus. Harga minyak bisa meningkat karena dari berbagai faktor yang objektif, yaitu suplai, demand dan geopolitik," ungkapnya.
Ia menerangkan pemerintah selalu berusaha menjaga secara seimbang berbagai faktor kenaikan harga BBM. Sementara itu, instrumen APBN juga tetap dijaga supaya bisa mengintervensi dampak kerugian yang disebabkan oleh gejolak harga minyak mentah dunia.
"Kalau APBN bisa dipakai untuk menjaga masyarakat, tenaga kerja, perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Itu semua yang kami lakukan," ujarnya.
Menurutnya, adanya berbagai faktor dinamis yang mempengaruhi harga minyak mentah dunia, membuatnya tidak bisa memproyeksikan secara pasti sampai di level mana harga minyak mentah dunia dapat bertengger dan sejauh apa pengaruhnya ke harga BBM dalam negeri.
"Yang jelas ada rentang (kisaran) harga yang harus kami jaga. Itu pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat dan APBN kita," terangnya.
Kisaran harga tersebut menjadi landasan pemerintah untuk mengukur dampak yang dihasilkan, kerugian maupun manfaat. Fokus perhatian pemerintah adalah kemampuan daya beli atau konsumsi masyarakat serta tingkat kemiskinan.
"Dan juga menjaga confidence (kepercayaan diri) dari para pelaku ekonomi, sehingga kepastian kalau ada perubahan policy kami bicarakan baik agar tidak menjadi negatif," kata dia.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatat dari Januari hingga Maret rata-rata harga acuan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar USD63,02 per barel. Sementara di APBN 2018, pemerintah mematok harga ICP di level USD 48 per barel.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan dalam triwulan I-2018, Kementerian Keuangan sudah membayar tunggakan subsidi tahun sebelumnya sebanyak Rp9,3 triliun. Terdiri dari BBM dan LPG sebesar Rp6,3 triliun dan PLN Rp3 triliun.
Realisasi subsidi energi 2017 sebesar Rp97,6 triliun. Angka tersebut membengkak dari target awal sebesar Rp89,9 triliun.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yulaika Ramadhani
