tirto.id - Usai resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), tiga pasangan calon (paslon) presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) masing-masing telah merilis dokumen visi-misi dengan beragam jargon yang sekaligus menggambarkan visi besarnya.
Paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menggunakan slogan “Indonesia Adil Makmur untuk Semua”, sementara Ganjar Pranowo - Mahfud MD memakai moto “Menuju Indonesia Unggul” dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mencantumkan frasa “Bersama Indonesia Maju”.
Tirto sebelumnya telah menganalisis sebaran kata yang mencuat di setiap dokumen visi-misi masing-masing. Dalam dokumen visi misi Anies - Cak Imin misalnya, mayoritas kata kunci yang muncul yakni “Indonesia”, “program”, “adil”, “makmur”, dan “masyarakat”.
Selain kata “Indonesia” yang juga banyak mengemuka di visi-misi dua paslon lainnya, dokumen visi dan misi Ganjar - Mahfud banyak diwarnai kata “ekonomi”, “unggul”, “digital” dan “pembangunan. Sedangkan Prabowo - Gibran banyak memunculkan kata “ekonomi”, “negara”, “program”, dan “meningkatkan” dalam dokumen visi-misinya.
Temuan sebaran kata kunci itu tentu kurang lengkap jika tak menelusuri deskripsi program yang dijabarkan. Menurut risetTirto bersama Jakpat pada 5 juli 2023 lalu, salah satu aspek penting yang dipertimbangkan pemilih pemula (usia 17 – 21 tahun) dalam mencoblos capres yakni isu dalam program yang diusung.
Lebih lanjut, survei dengan 1.500 responden tersebut pun mengungkap, beberapa karakter presiden yang diinginkan pemilih pemula di antaranya jujur dan tidak korupsi, tegas, dekat dengan masyarakat, taat beragama, adaptif, dan inklusif alias peduli dengan kelompok minoritas, marginal dan rentan, termasuk perempuan.
Hal itu dapat diartikan bahwa isu-isu kesejahteraan perempuan turut jadi sorotan anak muda. Pertanyaannya, seberapa banyak kata kunci “perempuan” disebut dalam visi-misi setiap paslon dan apa saja fokus perhatian program-program mereka terkait isu perempuan?
Hak atas Pendidikan, Pekerjaan, dan Politik
Hasil penelusuran terhadap kata kunci “perempuan” di setiap dokumen visi-misi capres-cawapres menunjukkan bahwa kata ini paling banyak disebut di dokumen pasangan Anies - Cak Imin, yaitu sejumlah 19 kali. Jika dibandingkan, paslon Prabowo - Gibran menyebut kata “perempuan” sebanyak 11 kali dan Ganjar - Mahfud hanya 5 kali, termasuk di daftar isi.
Namun demikian, Ganjar - Mahfud juga mempublikasikan dokumen penjelasan visi-misi, yang di dalamnya memuat kata “perempuan” sebanyak 23 kali.
Lantas, apa saja isi dari program dari ketiga paslon yang berkaitan dengan perempuan?
Dalam visi-misi paslon Ganjar - Mahfud, salah satu program yang menarik adalah program "Kartini Maju" yang meliputi upaya pemberian dukungan penuh terhadap pilihan perempuan di seluruh bidang pekerjaan dan profesi, serta penguatan afirmasi perempuan untuk mendapatkan akses wirausaha, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.
Program ini adalah bagian dari poin kelima misi pertama mereka yang berbunyi “Mempercepat Pembangunan Manusia Indonesia Unggul yang Berkualitas, Produktif, dan Berkepribadian”.
Ganjar - Mahfud juga menyatakan dalam dokumennya bahwa program mereka meliputi rencana untuk memperkuat industri rumah tangga dan memfasilitasi akses pemanfaatan digital kepada perempuan di seluruh pelosok tanah air, memperkuat akses pendanaan bagi aktivitas ekonomi produktif perempuan, serta menurunkan kesenjangan upah perempuan.
Wacana itu tak lepas dari realita bahwa hingga kini masih terjadi ketimpangan antara upah buruh perempuan dan laki-laki. Sebagaimana tampak dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022 persentase kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan mencapai 22,09 persen, merangkak naik ketimbang tahun sebelumnya sejumlah 20,39 persen.
Semakin besar nilainya, artinya rata-rata upah yang diterima oleh buruh laki-laki semakin tinggi dibandingkan buruh perempuan. Untuk memberi sedikit gambaran, pada 2022 saja, rerata gaji buruh laki-laki sudah menyentuh Rp3,33 juta sementara buruh perempuan hanya berada di kisaran Rp2,59 juta.
Lanjut ke visi-misi Prabowo - Gibran. Untuk paslon ini, isu kesetaraan gender dan penguatan perempuan disebutkan dalam misi Asta Cita nomor 4 mereka, yang menyatakan bahwa mereka ingin mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.
Namun, tak ada indikator pencapaian untuk program ini. Yang ada hanya komitmen untuk “memastikan kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”, serta menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Masih soal hak atas pendidikan, pekerjaan, dan politik, Anies - Cak Imin pun hanya menyebut ingin “menjamin kesetaraan perempuan dalam memperoleh pendidikan setinggi-tingginya”. Pernyataan itu tercantum dalam agenda misi 2 tentang pengentasan kemiskinan dengan penciptaan lapangan kerja dan perwujudan upah berkeadilan.
Beberapa hal mengenai kesempatan pekerjaan bagi perempuan dan partisipasi perempuan dalam politik yang bisa disorot dari program Anies - Cak Imin, di antaranya adalah dorongan untuk jumlah TNI dan polisi perempuan untuk mengisi jabatan perwira tinggi dan menaikkan persentase minimal perempuan dalam setiap rekrutmen TNI dan Polri.
Pasangan Anies - Cak Imin juga menyatakan dalam dokumen visi-misinya bahwa mereka akan meningkatkan keikutsertaan perempuan Indonesia dalam politik luar negeri nasional.
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka menilai bahwa secara umum, dari ketiga dokumen visi-misi paslon, kerangka analisa gender belum menjadi alat bagi pemerintah dalam menjalankan programnya.
“Jadi mungkin ini semua akan lebih membuat kita maklum, karena kan baru awal, mungkin tidak bisa sempurna. Tapi pemakluman itu akan terjadi ketika minimal, di program besarnya, itu menyebutkan bahwa dalam menjalankan agenda pembangunan itu bersandar pada, misalnya prinsip-prinsip HAM [Hak Asasi Manusia], kesetaraan gender, dan inklusivitas sosial, itu yang jadi cantolan,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Kamis (9/11/2023).
Meski sudah dideskripsikan secara detail, Mike berpendapat, tak ada kebaruan dalam program yang ditawarkan para capres-cawapres.
Cuti Hamil dan Melahirkan
Di samping isu pendidikan, pekerjaan, dan politik, topik mengenai cuti hamil dan melahirkan juga dikemukakan oleh dua paslon, yakni pasangan Ganjar - Mahfud dan Anies - Cak Amin.
Dokumen visi-misi Anies - Cak Amin menyebut program “Indonesia Ramah Ibu dan Anak” melalui penjaminan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu, serta cuti bagi ayah.
Pernyataan itu nampaknya secara tidak langsung menyinggung perihal Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang pembahasannya tak mulus. Sejumlah poin yang diatur dalam RUU KIA yakni adanya tambahan cuti bagi ibu hamil dan melahirkan menjadi 6 bulan dan cuti untuk pekerja lelaki yang istrinya melahirkan.
RUU itu tak lepas dari kritik, baik dari kalangan aktivis buruh perempuan dan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan lewat pernyataan sikapnya terkait RUU KIA menyebut kalau penerapan RUU ini membutuhkan alokasi anggaran yang cukup dan mensyaratkan pengawasan yang ketat, mengingat berbagai pelanggaran yang terjadi terhadap UU Ketenagakerjaan selama ini.
Kembali ke dokumen visi-misi Anies - Cak Imin, paslon ini menyebut rencana untuk menghadirkan tempat penitipan anak yang terjangkau dan membangun ruang laktasi di ruang publik. Dokumen paslon ini juga menyebut target untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui penguatan peran Posyandu dan Puskesmas termasuk aktivasi bidan dan kader kesehatan.
Mengenai penurunan AKI dan AKB, Mike dari KPI merespons bahwa plan seperti itu sudah ada sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
“Itu udah dari kapan, dari tahun jebot. Mulai dari saya masih jadi mahasiswa. Dan ini juga dalam tujuan SDGs [Sustainable Development Goals] bahkan sudah ada targetnya, di 2030 kita harus sudah menekan pada angka berapa. Nah kalau kita bicara agendanya capres cawapres ini, taruhlah itu 5 tahun ke depan ya, apasih sebenarnya terobosannya, inovasinya apa, nah, itu belum kelihatan menurut saya,” katanya.
Sama seperti visi-misi Anies - Cak Imin, Ganjar - Mahfud pun berencana menambah cuti melahirkan baik bagi ibu dan ayah dengan upah serta tunjangan 100 persen, dan memperbanyak penitipan anak yang berkualitas, baik di sektor formal maupun di sektor informal.
Meski Ganjar - Mahfud berkomitmen menjamin kesetaraan kepada perempuan maupun laki-laki untuk menjalankan peran pengasuhan dalam keluarga, mereka masih menggambarkan ibu sebagai penjaga kesehatan keluarga dan penjaga keberlangsungan tumbuh kembang anak dan kesejahteraan keluarga.
Adapun paslon Prabowo - Gibran tidak menyebut isu ini dalam dokumen visi-misinya.
Memang, Mike beranggapan program-program yang diusung dalam visi-misi capres-cawapres terkait perempuan masih menempatkan perempuan dalam posisi domestik, yang banyak berurusan dengan keluarga dan anak.
Padahal, menurutnya, ketika memastikan perempuan sehat itu bukan supaya dia bisa lebih baik merawat keluarganya, lebih baik untuk mendukung ekonomi keluarganya, tapi untuk dirinya sendiri agar kualitas hidup perempuan itu lebih sehat.
“ini ujung-ujungnya nanti perempuan harus disejahterakan, harus disehatkan, harus tinggi pendidikan, harus dapat pekerjaan yang layak, ujung-ujungnya supaya keluarganya baik gitu ya. Supaya itu tadi peran perempuan dalam keluarga bisa lancar. Nah, itu problem,” terang Mike lewat sambungan telepon, Kamis (9/11/2023).
Kekerasan terhadap Perempuan
Isu terakhir yang berkaitan dengan perempuan, yang banyak disinggung oleh ketiga paslon, adalah kekerasan terhadap perempuan.
Ganjar - Mahfud mengungkap dalam dokumennya, bahwa paslon ini mau menggelar program “Jaga Teman” untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya berpihak kepada korban kekerasan dan memberikan dukungan anggaran kepada satuan tugas (satgas) anti kekerasan seksual dan perundungan di seluruh lembaga.
Lebih jauh, mereka juga menegaskan untuk melakukan revitalisasi pendampingan terhadap korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Senada, terkait isu kekerasan terhadap perempuan, pasangan Anies - Cak Imin, dalam dokuman visi-misinya, menyebut bahwa mereka akan membuat layanan krisis terintegrasi, termasuk nomor layanan darurat 24 jam, Rumah Aman, visum, pengobatan dan layanan psikologis gratis, dan bantuan hukum gratis.
Anies - Cak Imin juga menyatakan bakal menegakkan aturan pelaksana UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk melindungi perempuan.
Namun, perlu diketahui bahwa pendirian mereka ini bertolak belakang dengan sikap partai koalisi pendukung paslon ini, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang santer menolak pengesahan UU TPKS pada April tahun 2022 lalu.
Seperti dilansir melalui laman resmi PKS, saat itu pihak PKS meminta pengesahan RUU TPKS dilakukan setelah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan atau keduanya dibahas secara bersamaan. Partai politik berbasis Islam itu juga mengusulkan untuk memasukkan ketentuan larangan hubungan seksual berdasarkan “orientasi seksual yang menyimpang”.
Berbicara tentang realisasi program-program yang diusung kandidat capres-cawapres ini, Mike berpendapat semua bergantung pada political will dan pembelajaran capres-cawapres terhadap setiap program, misalnya mana saja program yang tumpang tindih atau justru mendukung program yang sudah ada.
“Visible/nggak visible-nya itu kan kembali lagi ke soal goodwill ya. Selama perspektif gender dan inklusi sosial itu disalahkaprah, ini kepentingan perempuan, itu kan salah kaprah yang [sudah berlangsung] berabad-abad ya menurut saya, yang nggak selesai-selesai,” ujar Mike.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Periksa Data, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Farida Susanty
