Menuju konten utama

Menilik Efektivitas Penempatan Komcad sebagai Garda Penjaga IKN

Penempatan Komponen Cadangan (Komcad) di IKN dianggap sebagai pertanda kesiapan negara dan TNI dalam melaksanakan pertahanan semesta.

Menilik Efektivitas Penempatan Komcad sebagai Garda Penjaga IKN
Upacara penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (7/10/2021). FOTO/Tim Dokumentasi Menhan Prabowo Subianto

tirto.id - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mewacanakan penempatan 500 komponen cadangan (Komcad) untuk menjaga pertahanan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebanyak 500 anggota Komcad tersebut dilantik di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Rabu (11/9/2024).

Warga sipil yang dilantik menjadi anggota Komcad berasal dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Mereka menjadi anggota Komcad Gelombang I Tahun Anggaran 2024 yang dilantik oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakil KSAD), Letjen TNI Tandyo Budi Revita.

Mereka dilantik usai mengikuti acara latihan dasar kemiliteran (latsarmil) di Rayon Induk Militer VI/Mulawarman selama dua bulan.

“Pembentukan komponen cadangan di Kodam VI/Mulawarman merupakan upaya membangun pertahanan negara di wilayah Pulau Kalimantan sekaligus membantu mengamankan Ibu Kota Nusantara,” kata Prabowo dalam amanat yang dibacakan oleh Wakil KSAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita dalam upacara penetapan 500 anggota Komcad, dikutip dari Antara.

Prabowo menjelaskan bahwa Komcad menjadi bagian dari strategi pertahanan berlapis untuk menjaga Indonesia. Menurutnya, strategi berlapis sebagai bentuk perpaduan dalam taktik perang perang gerilya.

Prabowo berharap pasukan Komcad yang baru dilantik tersebut dapat segera beradaptasi dengan komponen militer dan teknologi modern untuk menjaga kedaulatan nasional.

“Pertahanan militer menghadapi agresi musuh yang memasuki wilayah perairan dan daratan melalui perang berlarut dengan kualitas terpadu dan taktik perang gerilya. Hal tersebut didukung dengan teknologi modern dengan melibatkan seluruh elemen kekuatan nasional termasuk komponen cadangan,” kata Prabowo.

Dalam naskah pidato, Prabowo mengingatkan agar pasukan Komcad tunduk pada aturan-aturan militer termasuk hukum pidana militer. Dia menegaskan bahwa Komcad hanya bisa dimobilisasi oleh Presiden RI dan dengan persetujuan DPR RI demi pertahanan negara.

Maka, saat bertugas atau darurat militer pasukan Komcad akan berstatus kombatan yang aktif memanggul senjata. Apabila di luar status perang atau sedang tidak dipanggil negara, anggota Komcad akan kembali menjadi warga biasa yang tunduk pada sistem pidana dan peradilan umum.

“Oleh karena itu, saudara harus bisa menempatkan diri dalam bersikap agar sesuai dengan ketentuan tersebut,” kata Prabowo.

Prabowo mengimbau kepada setiap pasukan Komcad untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri dengan menjalani pelatihan. Prabowo juga meminta anggota Komcad untuk bertanggung jawab dan menjaga nama baik institusi negara tersebut, baik saat bertugas atau kembali di masyarakat sipil.

“Junjung tinggi dan jaga nama baik komponen cadangan pertahanan negara,” katanya.

Atraksi keterampilan Komponen Cadangan 2023

Personel Komponen Cadangan melakukan atraksi keterampilan usai Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Tahun 2023 di Lapangan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (11/8/2023). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc.

Sementara itu, Wakil KSAD, Letjen TNI Tandyo Budi Revita, menjelaskan bahwa penempatan Komcad untuk menjaga IKN sebagai bentuk perwujudan Indonesia negara defensif aktif. Tandyo menegaskan bahwa negara memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kemampuan militer para warga sipil yang tergabung dalam Komcad tersebut.

Selain penempatan di IKN, pemerintah akan menempatkan 500 pasukan Komcad lainnya di wilayah Kalimantan lainnya. Dia menjelaskan bahwa penempatan ke seluruh penjuru Kalimantan sebagai bentuk implementasi atas strategi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

Dia menjelaskan bahwa penempatan Komcad tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1995, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

"Kita bangun sama-sama seluruh komponen, sehingga sistem pertahanan kita yang menganut Sishankamrata, ini bisa aplikatif, bisa memiliki deteran efek yang luar biasa, dan sewaktu-waktu kita tidak tahu ancaman itu datang, kita sudah siap," kata dia.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta pemerintah dan TNI bertanggung jawab terhadap persiapan pelatihan Komcad sebelum turun ke lapangan, misalnya menjaga IKN. Meski statusnya 'cadangan' namun harus selalu dioptimalkan dengan pelatihan dan penugasan.

"Agar mereka dipersiapkan dengan baik, dan tugas serta tanggung jawab mereka jelas, serta fungsi mereka agar terus dioptimalkan," kata Dave Laksono saat dihubungi Tirto, Jumat (20/9/2024).

Dave percaya bahwa tidak akan ada segregasi sosial antara pasukan Komcad yang bertugas dengan masyarakat lainnya. Hal itu dikarenakan posisi Komcad bukan sebagai pasukan utama.

"Saya yakin tidak, karena mereka bukan fungsi kekuatan utama, personil aktif tetap akan berfungsi sbagai pasukan utama yang dilengkapi dengan persenjataan dan peralatan yang dibutuhkan," katanya.

Efektifkah Komcad di IKN?

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyampaikan bahwa penempatan Komcad di IKN dan sejumlah wilayah IKN sebagai pertanda kesiapan negara dan TNI dalam melaksanakan pertahanan semesta.

Dia mengungkapkan bahwa IKN sebagai ibu kota baru tidak akan lepas dari ancaman isu asimetris seperti terorisme, sabotase, atau serangan siber.

"Dengan adanya Komcad, negara mampu menghadapi ancaman tersebut dengan lebih fleksibel dan efisien karena komcad dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan berlapis, bersama TNI dan aparat keamanan lainnya," kata Khairul Fahmi.

Khairul Fahmi menambahkan bahwa keberadaan Komcad menjadi paket hemat dalam proses pertahanan negara. Karena menurutnya, berbeda dengan upaya memperbanyak jumlah pasukan reguler TNI yang tentu akan membutuhkan anggaran lebih besar untuk gaji, logistik, dan infrastruktur pendukung.

Jokowi Prabowo

Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Sabtu (17/8/2024). tirto.id/Irfan Amin

"Melalui Komcad, negara hanya mengeluarkan anggaran untuk melatih dan mempersiapkan pasukan cadangan, namun tidak perlu membayar gaji atau operasional harian mereka selama tidak ada ancaman yang nyata," kata dia.

Wakil KSAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita mengungkapkan jika seluruh Komcad dibekali dengan ilmu militer dasar. Selain itu, seperti TNI, Komcad juga akan diarahkan pada fokus penugasan yang akan diberikan kepada mereka sehingga kemampuan dan kualitas akan meningkat fokus sesuai kebutuhan pertahanan negara.

"Itu merupakan latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan mereka, untuk nanti pada saat mobilisasi mereka siap dengan tugasnya masing-masing," kata Tandyo.

Baca juga artikel terkait KOMPONEN CADANGAN atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - News
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto