tirto.id - Kementerian Pertahanan meminta Provost Marshall dan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menghentikan kegiatan yang mencatut nama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Pasalnya, Kementerian Pertahanan tidak pernah menjalin kerjasama dengan mereka.
Di media sosial Provost Marshall dan LAI membuka rekrutmen petugas pengawal Menteri Pertahanan dan misi PBB di seluruh indonesia. Mereka mengklaim sudah mendapat izin dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
"Kalau masih melakukan itu, akan kami tindak tegas," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Totok Sugiharto di Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Totok, yang saat ini sedang menunaikan ibadah umrah di Arab Saudi, menegaskan bahwa kegiatan Provost Marshall tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan Kementerian Pertahanan.
Ia mengklarifikasi bahwa Direktorat Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan tidak pernah mengadakan kerjasama dengan Provost Marshall maupun LAI.
Kementerian Pertahanan juga tidak pernah membuat nota kesepahaman yang diklaim Provost Marshall tertuang dalam surat Nomor B/1732/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Dukungan dan Partisipasi Bela Negara.
"Kementerian Pertahanan sudah melakukan penyelidikan di lapangan, ternyata surat yang diakui Provost Marshall palsu," kata Totok.
Dia mengimbau masyarakat berhati-hati dan mewaspadai setiap informasi dan kegiatan yang berkaitan dengan Provost Marshall dan LSM LAI.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
