tirto.id - Terkait kasus penghinaan Pancasila oleh anggota militer Australia, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne telah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia dan menindak tegas pelaku kasus penghinaan Pancasila oleh anggota militer Australia.
"Menhan Australia sudah mengirimkan surat kepada saya pagi ini yang mengungkapkan permohonan maaf karena terjadinya insiden itu," ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Menurut Ryamizard, otoritas militer Australia sudah memberikan tindakan tegas terhadap anggota Angkatan Pertahanan Australia yang terlibat kasus pelecehan Pancasila.
“Australia sudah tegas terhadap anggota yang melecehkan Pancasila itu. Komandan yang memimpin sekolah bahasa angkatan bersenjata di pangkalan militer, Perth itu sudah diskors," ujar Ryamizard.
Selain mengirimkan surat permohonan maaf, menurut dia, Marise Payne juga telah menelepon dirinya secara langsung pada Kamis siang, dan kembali mengungkapkan penyesalannya atas kasus pelecehan Pancasila yang melibatkan anggota Angkatan Pertahanan Australia tersebut.
"Menhan Australia juga menyampaikan akan mengusut kasus ini sampai tuntas dan tegas dalam menindaklanjuti kejadian ini," jelasnya.
Ryamizard mengatakan pihaknya telah menerima permintaan maaf itu dan menghormati sikap Australia tersebut.
Sementara itu, seorang oknum perwira pertama Australia, yang menyajikan materi pembelajaran mengandung pelecehan terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga telah dikenakan sanksi administratif, kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.
Menurut dia, saat ini penyelidikan tentang kasus pelecehan lambang negara ini masih berlangung dan telah memasuki tahap akhir. Menhan Australia Marise Payne juga telah berkomitmen untuk melakuan penyelidikan hingga tuntas, kata Ryamizard.
Selain itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) sejak pertengahan Desember 2016.
Kapuspen TNI, Mayjen TNI Wuryanto, menuturkan kerja sama ditangguhkan karena ada beberapa masalah teknis yang perlu dibahas terkait hal tersebut.
Menurut dia, dengan adanya penangguhan ini latihan militer bersama dan pertukaran perwira antara Indonesia dengan Australia saat ini dihentikan.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yakin TNI memiliki pertimbangan matang ketika mengambil kebijakan menangguhkan kerja sama militernya dengan Australia dan mendukung sikap pemerintah untuk mengedepankan kepentingan nasional.
"Kami tunggu keterangan lebih rinci dari pihak TNI. Dalam hal ini, DPR RI melalui Komisi 1 akan meminta keterangan secara resmi kepada TNI soal penangguhan kerja sama militer dengan Australia," katanya di Jakarta, hari ini.
Fadli Zon mengatakan harus ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia untuk meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah Australia.
Hal itu, menurut dia, terkait ditemukannya materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth, yang bermuatan negatif tentang TNI serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila jika terbukti benar.
Fadli menegaskan langkah itu penting dilakukan pemerintah Indonesia agar terbangun "mutual trust" dalam hubungan kerja sama Indonesia-Australia.
Hubungan bilateral yang baik tidak hanya didasarkan unsur saling menguntungkan namun juga kesetaraan dan saling percaya.
"Namun saya juga berharap kerja sama militer Indonesia dan Australia dapat kembali berjalan baik," katanya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai hubungan kerja sama kedua negara memang strategis dan harus stabil karena secara geografis kedua negara berdekatan.
Dia menilai letak geografis yang berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerja sama kuat, seperti melawan terorisme, perdagangan manusia, keamanan maritim, dan ancaman keamanan kawasan lainnya.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
