Menggunakan dan Memperebutkan Nahdlatul Ulama di Pilkada

tirto.id - Ida Fauziyah, Gus Yasin, Khofifah, dan Gus Ipul adalah kader NU yang bertarung di Pilgub Jateng dan Jatim 2018.

Bendi yang berhiaskan kain berwarna merah dan kuning itu melaju dengan berbaris. Dua orang, yang satu mengenakan kemeja merah dan yang satu lainnya memakai kemeja putih, duduk di bendi terdepan. Keduanya melambaikan tangan.

Dua orang itu adalah Ganjar Pranowo dan Taj Yasin. Pada hari itu, Selasa (9/10/2018), bendi membawanya pergi ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng). Kantor itu berada di Kota Semarang. Di sana, mereka mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018.

Pada hari berikutnya, kerumunan yang mirip terjadi di kantor KPU Jawa Timur (Jatim). Kantor itu bertempat di Kota Surabaya. Di sana, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendaftarkan diri sebagai cagub dan cawagub dalam Pilgub Jatim 2018.

Strategi Partai Calonkan Tokoh NU

Antara Semarang dan Surabaya terbentang jarak sekitar 300 km. Kedua peristiwa itu juga terpaut satu hari. Jarak dan waktu membuat keduanya tampak beda.

Namun, latar belakang Khofifah dan Taj Yasin menghubungkan kedua pilgub tersebut. Kedua orang itu adalah kader Nahdlatul Ulama (NU).

Khofifah merupakan pimpinan organisasi Muslimat NU. Pada 2016, perempuan yang saat ini menjabat Menteri Sosial tersebut dilantik menjadi Ketua Muslimat NU periode 2016-2021. Posisi ketua organisasi sayap NU yang berpusat pada pembinaan dan pemberdayaan perempuan ini juga telah dipegang Khofifah untuk tiga periode sebelumnya.

Sementara itu, Taj Yasin merupakan putra pimpinan pondok pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, KH Maimun Zubair. Kiai yang akrab dipanggil Mbah Mun itu adalah salah satu mustasyar – dewan penasihat organisasi – NU.

Selain Khofifah dan Taj Yasin, dua kader NU lainnya, Saifullah Yusuf dan Ida Fauziyah, turut pula memeriahkan Pilgub Jatim dan Jateng 2018.

Ibu Saifullah Yusuf adalah cucu KH Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang yang juga besan pendiri NU, KH Hasyim Asyari. Pada 2000-2010, Saifullah menjabat Ketua Umum (Ketum) Gerakan Pemuda Ansor. Dalam Pilgub Jatim 2018, Saifullah mencalonkan diri sebagai cagub didampingi Puti Guntur Sukarno yang menjadi cawagubnya.

Sedangkan Ida Fauziyah sempat menjabat ketua Fatayat NU. Organisasi yang meletakkan perhatian kepada pembinaan pemudi itu dipimpin Ida dari 2010 hingga 2015. Tiga tahun setelah purna dari jabatan ketua Fayatat NU, dia digandeng sebagai cawagub untuk mendampingi Sudirman Said, cagub dalam Pilgub Jateng 2018.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU DR. Rumadi Ahmad menyatakan wajar jika akhirnya partai politik melirik tokoh-tokoh NU untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Menurutnya, calon kepala daerah yang berasal dari NU lebih mudah membuka komunikasi dengan masyarakat.

“Itu salah satu strateginya untuk bisa masuk ke mayarakat NU. Kalau cuma dengan PKS saja, (Sudirman Said) bakal kesulitan,” ujar Rumadi, kepada Tirto.

Menurut Rumadi, selain di Jatim, NU juga mengakar kuat di Jateng. Hal itu muncul karena salah satu pendiri NU, Kiai Asnawi, berasal dari Kabupaten Kudus. Selain itu, Jateng juga memiliki pesantren terbanyak kedua setelah Jatim.

“Di mana ada pesantren, di sana tradisi NU-nya kuat di masyarakat,” ujar Rumadi kepada Tirto.

NU, Bertahan dari Sukarno ke Soeharto

Kiprah NU dan kadernya dalam semesta politik praktis di Indonesia bukan hal yang baru. Menteri Agama pertama sejak Indonesia merdeka adalah Wahid Hasyim. Dia merupakan putra KH Hasyim Asyari.

Syahdan, NU semakin intens dalam politik praktik di Indonesia setelah Muktamar NU di Palembang. Dalam muktamar yang berlangsung pada 1952 itu mereka memutuskan menjadi partai politik. Perolehan suara partai ini pun lumayan.

NU vis-à-vis Negara (1999) yang disusun Andree Feillard menyebut partai NU mendapat 18,4 persen suara pada Pemilu 1955. Angka itu menjadikan partai NU bercokol di urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi.

NU juga tidak bergeming kala situasi politik Indonesia guncang akibat peristiwa G30S serta pembunuhan massal yang berlangsung setelahnya. Pada Pemilu 1971, Partai NU mendapat 18,7 persen suara, angka yang tidak jauh berbeda dengan yang didapatkan pada Pemilu 1955. Hasil itu menempatkan NU sebagai partai dengan perolehan suara terbesar kedua, persis setelah Golkar (62,8 persen).

Namun, pemerintahan Soeharto punya cara lain untuk menekan partai politik, termasuk NU. Salah satu caranya dengan menyederhanakan partai-partai politik menjadi dua kelompok: golongan spiritual dan golongan nasionalis.

Hal itu terwujud pada 1973. Saat itu, NU bersama tiga partai golongan spiritual lainnya – Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti) – berfusi dalam satu partai yakni PPP. Lima tahun berikutnya, pada Pemilu 1977, PPP mendapat 29,2 persen suara nasional.

“Jumlah ketua wilayah PPP hampir rata-rata berasal dari unsur NU,” sebut Fachri Ali dan Iqbal Abdurrauf Saimima dalam makalah “Merosotnya Aliran Dalam Partai Persatuan Pembangunan” di Majalah Prisma (edisi Desember 1981) seraya menegaskan peran penting NU di PPP.

Namun kebersamaan itu tidak abadi. Sebelas tahun setelah berfusi dengan PPP, Muktamar NU pada 1984 di Situbondo memutuskan NU keluar dari partai berlambang Ka'bah. Tidak hanya itu, NU juga menyatakan diri tidak lagi menjadi partai politik dan meninggalkan ajang politik praktis. Keputusan itu dikenal dengan sebutan "Kembali ke Khittah 1926".

Mereka yang Bertahan Setelah Muktamar

Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil (2008) menyebutkan sikap Matori Abdul Djalil yang menyatakan keputusan Kembali ke Khittah 1926 tidak menghilangkan hak politik warga NU. Bahkan, menurutnya, keputusan itu menjadikan warga NU bebas memilih partai.

Pernyataan Matori pun terbukti. Kembali ke Khittah 1926 tidak menghentikan laju Matori yang memilih tetap di PPP. Begitu pula dengan Mbah Mun dan sejumlah tokoh NU lainnya yang bertahan menjadi anggota bahkan pimpinan PPP.

Melalui PPP pula, Mbah Mun menjadi anggota DPRD Rembang dan selama tiga periode menjadi anggota MPR. Bahkan Mbah Mun menjabat Ketua Majelis Syariah PPP sampai sekarang.

PPP bukan satu-satunya kanal politik warga NU. Sejumlah tokoh NU lainnya ada juga yang bergabung dengan Golkar dan PDI.

Perbedaan pilihan partai politik itu disebut Matori sebagai "cara mengentalkan naluri politik warga NU di semua lini". Namun, di sisi lain, hal itu juga membuat persinggungan antara warga NU semakin ketara.

“Setelah NU keluar dari PPP, persaingan baru muncul karena loyalitas para pemimpin NU, serta pengikut mereka, semakin terpisahkan oleh garis partai (Golkar, PPP, dan PDI),” sebut Donald J. Porter dalam Managing Politics and Islam in Indonesia (2004).

Setelah Soeharto lengser dan kebijakan penyederhanaan partai-partai tidak berlaku, naluri politik warga NU membuncah. Setelah melalui berbagai musayawarah, puncaknya pada 23 Juli 1998, warga NU mendeklarasikan pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kelak PPP, PKB, serta partai-partai yang dibentuk warga NU – Partai Kedaulatan Umat (PKU), Partai Nahdlatul Umat (PNU), dan Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) -- inilah yang turut meramaikan setiap gelaran pemilihan umum, termasuk pilkada 2018.

PPP dan PKB, Tampak Sama Tapi Berbeda

Ida, Saifullah, Khofifah, dan dan Taj Yasin memang kader NU. Namun, mereka menempuh jalan yang berlainan di Pilkada 2018.

Saifullah dan Ida mendapat dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan Taj Yasin dan Khofifah menjadi usungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Perbedaan partai politik pengusung itu dapat diterka dengan melihat karir politik masing-masing kandidat. Rekam jejak tersebut memerlihatkan bahwa Gus Ipul dan Ida tidak pernah bergabung dengan PPP. Begitu pula dengan Taj Yasin yang tidak pernah berlabuh di PKB.

Sementara itu, meski Khofifah menjadi anggota fraksi PKB di DPR periode 2009-2014, dia mengawali karir politiknya di PPP. Perempuan berumur 52 tahun itu menjadi anggota fraksi PPP di DPR dalam kurun tahun 1992-1997.

Sedangkan Taj Yasin tercatat sebagai anggota fraksi PPP di DPRD Jateng periode 2014-2019.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU, DR. Rumadi Ahmad menyatakan sebetulnya Taj Yasin termasuk yang mendukung Djan Faridz dalam konflik PPP.

Ada yang takut Taj Yasin tidak dapat restu dari Ketua Umum PPP Romahurmuzy. Namun, hal itu dapat disingkirkan karena sosok Mbah Mun sebagai tokoh senior PPP dan pimpinan pesantren yang alumninya tersebar di Jateng dan Jatim.

“Namun, sekarang masalahnya bukan lagi dia didukung PPP Romi atau PPP Djan Faridz karena [yang penting] dia dapat dukungan Mbah Mun yang merupakan tokoh penting PPP. Mbah Mun sangat dihormati di PPP,” ujar Rumadi kepada Tirto.

Di Pilgub Jateng dan Jatim 2018, PKB dan PPP tampak berpisah dengan memberikan dukungan kepada dua pasangan calon (paslon) yang berbeda.

Namun pola tersebut bukan rumus baku yang berlaku di setiap waktu dan wilayah. Misalnya dalam Pilgub Jabar 2018, PKB dan PPP berkoalisi mendukung paslon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.

Dalam Pilgub Jateng 2013, PKB dan PPP juga berkoalisi mendukung Hadi Prabowo dan Don Monardo.

Untuk Pilgub Jateng dan Jatim 2018, sikap organisasi dan kiai NU jelas tidak homogen. Ini pun bukan hal pertama terjadi. Salah satu contohnya adalah Pilgub DKI Jakarta 2017.

Mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta sekaligus Ketua Umum PPP, Djan Faridz, mendukung Ahok-Djarot. Pengurus PBNU Nusron Wahid juga menjadi tim pemenangan Ahok-Djarot. Namun, Ketua Pengurus Cabang (PC) NU Jakarta Utara, KH Ali Mahfudz, mendukung pasangan calon Anies-Sandi. Sikap serupa juga ditunjukkan PCNU wilayah kotamadya Jakarta lainnya.