tirto.id - Sejumlah walikota di Provinsi DKI Jakarta akan diganti dalam waktu dekat. Rencana ini mendapat respons dari politisi di DPRD DKI Jakarta.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif salah satu yang menanggapi ihwal ini, dan berharap tak ada pergantian pejabat hingga Oktober 2017. Meski demikian, ia mengungkapkan ada tiga calon yang akan memaparkan visi-misi dan diwawancarai oleh DPRD pada Senin (10/7/2017) mendatang terkait rencana pergantian beberapa walikota.
Ia mengatakan dua nama calon telah masuk di DPRD 19 Juni lalu sementara satu calon lainnya baru akan diterima hari Senin nanti. Kendati demikian, ia belum dapat menyebut siapa dan walikota mana saja yang akan diganti.
“Namanya belum bisa saya umumkan nanti setelah kita pertimbangkan baru kita umumkan. Ada dua sampai tiga nama. Wilayahnya juga belum bisa kami umumkan,” ungkap Syarif saat dihubungi Tirto, Sabtu (8/7/2017).
Ia mengemukakan, proses seleksi calon walikota tidak dilakukan oleh DPRD melainkan oleh Pemprov DKI yang dipimpin oleh Gubernur Djarot Saiful Hidayat. DPRD hanya bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah terkait ketiga calon yang ada.
Proses tersebut, jelas Syarif, hanya memakan waktu kurang lebih dua hari. Ketiga calon akan memaparkan visi-misi dan melakukan tanya jawab di Komisi A. Hasilnya akan disampaikan dalam rapat pimpinan yang dilakukan sehari setelahnya (Selasa, 11/7).
“Bukan wawancara ya, karena itu sendiri sudah ada di eksekutif. Kita hanya minta paparan. Nanti hasilnya kita masukkan ke pemerintah orang ini bagaimana itu bagaimana dan sebagainya. keputusan ada di Pemprov. Rapim ya Selasa siang."
Kendati dua nama telah masuk sejak Juni, menurutnya, proses tersebut baru bisa dilakukan setelah Pemprov berkonsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono di Kementerian Dalam Negeri.
Selain walikota, pejabat lainnya di eselon II, III dan IV juga akan segera mengalami perombakan baik rotasi, mutasi. “Berapa orang eselon III dan IV Ada sekitar 240 orang yang diganti. Tapi kami belum dapat detailnya. Kalau kadis kami belum dapat laporan yang akurat tapi kita minta ke gubernur untuk tidak mengganti tunggu saja sampai selesai Oktober," ujar Syarif.
Politikus Fraksi Partai Gerindra ini juga mengatakan kemungkinan besar pejabat baru tersebut akan diganti setelah Anies-Sandi menjabat gubernur. Hal itu berkaitan dengan dugaan afiliasi politik para pejabat di lingkungan Pemda pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
“Oh iya pasti dong. Tapi tidak bisa kita lakukan sekarang. Karena kita akan evaluasi dan kasih tahu kepada gubernur terpilih. Banyak justru menurut saya yang akan diganti. 80 persen malah. nanti tracking dulu. setelah Oktober baru diganti," ujarnya.
Diwawancarai secara terpisah pengamat perkotaan Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, menilai bahwa kebijakan merombak jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kurang tepat apalagi di penghujung masa jabatan Djarot sebagai gubernur. Ia mengatakan, harusnya Djarot memaksimalkan potensi yang ada saat ini untuk menyelesaikan program-program yang telah dirancang sejak era Joko Widodo.
“Ini kan ada periode Jokowi dua tahun lebih, lalu Ahok dua tahun lebih dan Djarot empat bulan kan, nah selesai kan aja apa yang belum. Lalu melakukan analisa dan evaluasi selama lima tahun ini apa kemajuan yang sudah dicapai. Apa hambatannya nah itu nanti disampaikan ke Anies-Sandi dalam bentuk memori jabatan,” katanya.
Menurutnya, pergantian pejabat bukan semata persoalan manajemen melainkan juga politik. Ia mencontohkan misalnya, beberapa kepala dinas atau direksi pada masa kepemimpinan Ahok-Djarot bisa jadi diangkat berdasarkan kedekatan pribadi atau atau kepentingan politik. Maka jika pergantian dilakukan di masa sekarang, ia membacanya sebagai cara Ahok-Djarot menyembunyikan kepentingannya selama menjabat.
"Saya kira ini ada hal-hal yang mau dihindari Djarot barang kali. Karena kemarin pengangkatan jabatan di BUMD maupun lingkungan Pemda ada barang kali agenda sendiri antara Ahok-Djarot dengan mereka yang diangkat. Kemudian dengan berbagai instansi, bisa jadi terkait pengadaan barang dan sebagainya."
Sebelumnya pada 5 Juli 2017, Djarot Saiful Hidayat sudah memberikan sinyal mengenai rencana pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Namun dia tidak merinci jabatan apa saja yang akan diganti. “Makanya kita evaluasi terus ini. Kalau memungkinkan juga kita akan ganti. Semuanya eselon 2, 3, 4, termasuk mengisi jabatan-jabatan lowong," katanya di Balai Kota Jakarta.
Baca Juga: Djarot Akan Rombak Beberapa Pejabat Pemprov DKI Jakarta
Penulis: Hendra Friana
Editor: Jay Akbar
