tirto.id - Pada Minggu (28/3/2021) lalu, suami istri L dan YSM nekat melancarkan aksi teror di Gereja Katedral Makassar. Kepolisian setempat mengonfirmasi tak ada pihak lain yang terluka. Kendati demikian, Tim Analisis Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) memasukkan ledakan di Makassar dalam kategori 'daya rusak sedang'.
Apa yang terjadi di Makassar memperkuat laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebut gerakan terorisme di masa pandemi COVID-19 tak juga menyusut. Setidaknya, lembaga yang saat ini dipimpin oleh eks Kapolda Papua Boy Rafli Amar itu menyebut telah menangkap lebih dari 100 orang terduga teroris per Oktober tahun lalu. Dua bulan setelah, Polri yang saat itu masih dipimpin oleh Idham Azis mengatakan telah menangkap lebih banyak dari klaim BNPT.
“Sepanjang tahun 2020 Polri telah melakukan pencegahan aksi terorisme di wilayah Indonesia dengan menangkap sebanyak 228 tersangka yang terbaru,” kata Idham, 22 Desember 2020.
Menurut mahasiswa doktoral kajian terorisme di University of Queensland, Australia Liberty Adi, banyaknya kasus terorisme yang ditindak oleh BNPT dan Polri tidak relevan jika dikaitkan dengan COVID-19. Kendati baru terjadi bom bunuh diri di Makassar di tengah pandemi, namun pada 2018 juga terjadi hal serupa di gereja Surabaya dan efeknya jauh lebih besar.
“Kalau mau bicara jumlah, tahun-tahun sebelum 2020 juga banyak kasusnya,” kata Liberty saat dihubungi wartawan Tirto, Selasa (30/3/2021) sore.
Tapi Liberty tak menepis jika memang COVID-19 bisa memengaruhi psikologis seseorang untuk bisa melakukan hal-hal di luar akal sehat. Kata dia, seseorang yang memutuskan bergabung ke jaringan terorisme kerap didorong rasa frustrasi akut yang dialami selama hidup.
“Mayoritas pelaku berasal dari keluarga kurang harmonis, secara ekonomi kurang mapan, secara edukasi level pendidikannya cenderung rendah. Tentu ada kasus-kasus tertentu yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Namun,secara keseluruhan bisa dikatakan rata-rata seperti itu,” kata dia.
Situasi pandemi memperparah itu. Akhirnya orang-orang seperti ini “membutuhkan sebuah pelarian dan mencari solusi dari permasalahan hidup” yang sialnya sebagian “mencari pendekatannya ke agama”--dengan tafsir yang ekstrem.
Pembatasan sosial dan imbauan untuk tetap di rumah meningkatkan kemungkinan orang terpapar dengan doktrin ideologi teror lewat media sosial.
“Pelaku di Makassar cenderung muda. Mereka kan jadi JAD. JAD melalui online kajian-kajiannya dan promosi kegiatannya. Dan ketika masuk ke jaringan, salah satu JAD, kebanyakan pendekatannya media sosial. Ada kalanya offline juga, namun sebagian besar melalui online. Doktrinnya sudah kuat sekali,” kata dia.
Tren Penebar Teror Pasutri
Apa yang terjadi di Makassar juga membuka perbincangan lagi mengenai maraknya pelaku terorisme dengan identitas pasangan suami istri (pasutri). Sidney Jones, Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), menyebut di kalangan terorisme “pernikahan justru melahirkan teroris baru.”
Antropolog di bidang Islam dan gender Lies Marcoes menilai maraknya pelaku terorisme pasutri mulai muncul sejak alumni Afganistan kembali ke Indonesia. Di Afganistan, kata Lies, konsep jihad sangat ketat memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konsep ini kaum perempuan ditempatkan sebagai pendukung non-militer. Mereka tak dimobilisasi ke 'lapangan'.
“Orang-orang yang pulang dari Afganistan, mereka sendiri melihat perempuan yang ikut di dalam kelompok jihad dengan peran tradisionalnya: urusi dapur, urusi kesehatan, dan lain-lain,” kata Lies saat dihubungi wartawan Tirto, Senin sore. “Intinya harus melindungi rahim perempuan. Jihad mereka lewat rahimnya, memberi anak yang sebanyak-banyaknya. Terutama anak lelaki agar bisa ikut jihad.”
“Tren pasutri itu sudah terjadi sejak Nurdin M Top. Bedanya dalam era itu, awal 2003, perempuan hanya bersikap pasif. Dinikahi dan melindungi 'jihad' suaminya.”
Seiring berjalannya waktu, konstelasi politik internasional dan kebijakan antiteror di berbagai negara mendesak para jihadis untuk mengubah pandangan keagamaan mereka. Kata Lies, akhirnya para perempuan dibolehkan untuk menjadi jihadis di lapangan atas dasar kedaruratan.
“Mereka menyerap gagasan tentang perempuan boleh dan bisa ikut jihad. Rekognisi bahwa perempuan ikut jihad itu seperti naik pangkat. Apalagi mereka tidak disebut sebagai pengantin, tapi mereka sendiri adalah bidadari. Tadinya pengantin bidadari si lelaki, sekarang teologisnya menjadi bidadari itu sendiri. Terlepas dari perkawinannya,” kata dia.
“Yang belakangan dari kasus Surabaya, perempuan menjadi pelaku aktif. Istri ikut menyiapkan dirinya dan anak-anaknya mati dengan bom. Ada proses ideologisasi dari istri kepada anak. Artinya pasutri menjadi pelaku aktif, sama-sama punya cita-cita untuk jihad,” tambahnya.
Konvensi bahwa para perempuan hanya mengurusi dapur mulai dilanggar pada 2017, berdasarkan penelusuran yang Tirto lakukan pada 2019 lalu. Hal ini mulai bergeser ketika posisi ISIS di Mosul dan Raqqa, sempat menjadi ibu kota mereka, terdesak oleh tentara Irak maupun Pasukan Demokratik Suriah-Kurdi. Sejak saat itu muncul “lisensi bahwa sudah tiba saatnya pengikut perempuan angkat senjata.”
Atas dasar itu, Lies menganggap sangat keliru jika teroris perempuan divonis “hanya ikut-ikutan sang suami.” Kata dia, para perempuan itu sudah menjadi agen. “Mereka punya konsep jihad sendiri. Sudah tertanam ideologi jihadnya sendiri.”
Cara pandang seperti itu penting karena perspektif yang salah menghasilkan tawaran solusi yang keliru pula. Menurut dia, salah kaprah jika para istri jihadis ditangani hanya dengan diberi bantuan modal untuk usaha dan sebagainya. Kata Lies, cara pandang seperti itu sudah kuno dan tak menyelesaikan masalah.
“Problemnya ada di ideologi dan pemikiran mereka. Lakukan riset untuk mendekati si perempuan itu penting dan harus dilakukan. Kenapa? Karena mereka menghadapi setiap hari masalah yang ada. Kemiskinan, anak, keluarga, kesejahteraan, mereka yakin kalau Islam bisa mengatasi itu,” katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
