Masuk tirto.id
tirto.id - Pekerja perempuan di Palembang menyoroti tempat penitipan anak atau daycare yang mengkhawatirkan. Kasus kekerasan terhadap anak di Yogyakarta menimbulkan keresahan bagi kalangan pekerja wanita.
Hal itu diungkapkan Puji, salah seorang perwakilan pekerja perempuan dalam sarasehan organisasi buruh dengan perangkat daerah di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (1/5/2026). Acara ini dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho.
Puji mengungkapkan, kasus salah satu daycare di Yogyakarta memicu para pekerja perempuan perantau menjadi bimbang menitipkan anaknya di tempat penitipan anak. Pekerja tidak dapat fokus bekerja karena selalu memikirkan bagaimana nasib anaknya di daycare.
"Kasus di Yogyakarta sangat ironis, kejadian itu membuat kami khawatir," ungkap Puji.
Agar kejadian itu tidak terulang sekaligus memberi kenyamanan pekerja, para buruh mendesak pemerintah menciptakan ekosistem kerja yang memberikan kemudahan bagi pekerja perempuan. Keberadaan fasilitas penitipan anak di lingkungan kerja menjadi solusi untuk memberikan rasa aman dan tenang bagi para ibu pekerja.
Menurut dia, diperlukan peran pemerintah dalam mendorong agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dalam dunia kerja. Beberapa perusahaan BUMN dinilai sudah melakukan kebijakan ini sehingga harapannya para ibu tidak lagi takut meninggalkan anak.
"Di kota-kota besar seperti di Jakarta sudah ada tempat khusus, ada playgroup di tempat kerja. Jika fasilitas ini diperluas di Palembang otomatis kami lebih tenang bekerja," kata Puji.
Ketua DPD KSPSI Sumsel Cecep Wahyudin, menambahkan banyak pekerja di Sumsel tidak mendapat kesempatan yang sama dalam mencari pekerjaan. Padahal kondisi ini seharusnya menjadi perhatian bersama untuk menurunkan angka pengangguran yang ada.
"Banyak pekerja dibawa dari luar (luar Sumsel). Jadi kita lihat kalau pekerjanya lulusan fresh graduate, SMA, kalau sama ngapain dibawa dari luar," kata Cecep.
Cecep juga meminta agar pemerintah daerah melibatkan organisasi buruh dalam proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pekerja.
"Kami ingin kebijakan gubernur dan Disnaker pro buruh," kata Cecep.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, menilai keberadaan daycare harus menjadi perhatian serius agar dapat memberikan rasa aman bagi anak maupun orang tua. Menurutnya, keberadaan fasilitas daycare harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, terutama terkait legalitas dan standar operasional.
"Penitipan anak harus dikontrol. Harus dicek dulu tempat daycare sudah berizin atau belum," kata Deru.
Terkait banyaknya pekerja luar di Sumsel, Deru mengaku pemerintah daerah telah berupaya mendorong terserapnya tenaga kerja lokal ke berbagai sektor. Setiap tahunnya, pemda bersama organisasi buruh selalu membahas seluruh permasalahan tenaga kerja.
Meski demikian, Deru menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya tenaga kerja dari luar, termasuk asing, selama memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan industri.
"Untuk transfer knowledges, skill-skill tertentu, industri akan mendatangkan para ahli, kita tidak bisa menolaknya. Tapi, pekerja kita minta untuk belajar sehingga pada saat transisi bisa diisi pekerja lokal," tutup Deru.
