tirto.id - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, meminta permasalahan dugaan bantuan sosial beras yang ditempel dengan logo pasangan Prabowo-Gibran ditangani Bawaslu. Ia menilai Bawaslu bisa memutuskan apakah hal tersebut termasuk pelanggaran atau bukan.
"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye ada beras bansos, ada gambar itu, saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran apa tidak," kata Ma’ruf di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Pernyataan Ma’ruf Amin mengacu pada temuan bantuan sosial beras dari Bulog dengan stiker Prabowo-Gibran. Pihak Bulog mengaku tidak bisa mengatur ketika beras yang berstatus stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sudah dibeli, tetapi memastikan mereka tidak memasang atribut politik.
“Setelah beras dibeli oleh masyarakat, Bulog tidak dapat mengatur apa yang akan dilakukan masyakat atas beras itu. Dari Bulog tidak ada atribut politik apa pun,” kata Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi kepada reporter Tirto, Kamis (25/1/2024).
Bayu menegaskan, beras SPHP sangat mudah didapatkan karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke retail modern. Hal ini, menurutnya, dilakukan agar masyarakat mudah mengakses beras tersebut sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif.
“Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP,” ujarnya.
Di saat yang sama, Ma’ruf Amin juga menanggapi soal beredarnya pose dua jari dari dalam rangkaian mobil Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Ma’ruf meminta permasalahan tersebut juga ditangani Bawaslu.
"Termasuk itu juga nanti urusan Bawaslu aja saya kira," tutur Ma’ruf.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Irfan Teguh Pribadi
