Manuver Terbaru PKB, Bisakah Lahirkan Poros Ketiga di Pilpres?

tirto.id - PKB kembali bermanuver terkait calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid menyatakan pihaknya akan meminta mandat ulang kepada para kiai Nahdlatul Ulama (NU) perihal dukungan ke Jokowi bila ketua umumnya, yaitu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, tak dipilih sebagai cawapres oleh Jokowi.

Alasannya, kata Jazilul, keputusan PKB mengusung Cak Imin sebagai cawapres dan mendukung Jokowi sebagai capres selama ini berdasarkan mandat para kiai NU. “Kalau tidak dipilih nanti kami tanya lagi ke ulama. Kan mereka yang memberi mandat, masih mau terus ke Pak Jokowi atau ke yang lain,” kata Jazilul di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Manuver PKB ini merespons sikap Jokowi yang belum memutuskan nama cawapres meski pendaftaran capres-cawapres telah dibuka di KPU RI sejak 4 Agustus kemarin. Sikap PKB yang belum rela bila Cak Imin tidak dipilih sebagai cawapres Jokowi ini memunculkan spekulasi poros ketiga dengan menggandeng PAN dan PKS yang juga belum solid di koalisi oposisi.

Sejumlah ulama NU kembali berkumpul pada Sabtu malam (4/8/2018) dan sepakat tetap mendukung Cak Imin sebagai cawapres Jokowi. Pertemuan ini digelar setelah Cak Imin tetap “ngotot” ingin menjadi cawapres Jokowi.

Akan tetapi Wakil Sekjen PKB Daniel Johan mengaku tidak mengetahui ada elemen PKB yang terlibat dalam pertemuan di gedung PBNU, Sabtu malam (4/8/2018). Menurutnya, acara itu terlepas dari campur tangan PKB. Ia mengaku belum pernah mendengar Cak Imin akan mengundang para ulama soal masalah cawapres tersebut.

“Itu bukan acara PKB. Enggak ada hubungannya dengan keluar koalisi atau tidak,” kata Daniel pada Tirto, Minggu (5/8/2018).

Sampai saat ini, kata Daniel, pihaknya tidak pernah membahas soal keinginan keluar dari koalisi. Ia mengaku, PKB juga belum membahas skenario perihal nama Mahfud MD yang disebut-sebut akan dipilih sebagai cawapres Jokowi meski tidak direkomendasikan NU. Bahkan, kata Daniel, apabila nanti NU menolak, PKB sendiri belum bisa memastikan apakah akan menerima atau ikut menolak dan keluar dari koalisi.

Namun Daniel mengakui penentuan nama cawapres Jokowi sangatlah krusial. Ia tidak bisa memastikan bahwa 100 persen PKB berada dalam koalisi Jokowi bila Cak Imin tidak digandeng sebagai cawapresnya.

“Saya bilang enggak paham [apakah kami akan terus pada Jokowi jika cawapres bukan Cak Imin], tapi saya enggak kebayang untuk keluar koalisi,” kata Daniel.

Jokowi sendiri masih menutup rapat-rapat nama cawapres yang ia tunjuk. Langkah ini, kata Ketua DPP PKB lainnya, Abdul Fatah, bisa menjadi salah satu taktik mengunci partai koalisi. “Namun itu semua masih sebatas analisis,” kata Fatah kepada Tirto.

“Kami ada pertemuan internal hari ini. Kan biasa itu pertemuan. Kami lihat dulu nanti seperti apa,” kata Fatah saat ditanya soal langkah PKB apabila Jokowi mengumumkan nama cawapresnya pada hari penutupan pendaftaran.

Mungkinkah Ada Poros Ketiga?

Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan membentuk poros ketiga sangat mungkin bila PKB kecewa karena keinginan untuk mengusung Cak Imin sebagai cawapres tidak diakomodir Jokowi dan partai koalisi.

“Bisa saja partai-partai pendukung itu keluar dan membentuk poros baru. Kalau dia tunggu sampai tanggal 10 itu, dia mengunci semua partai itu. Dikasih kantong semua, tapi enggak ditetapkan juga. Pas akhirnya tanggal 10 enggak ada lagi orang bisa membuat poros baru,” kata Saleh pada Tirto.

Saleh menyatakan, hitung-hitungan politik poros ketiga masih sangat terbuka. PAN, kata Saleh, belum sepenuhnya mendorong Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

“PAN ini masih berkeinginan untuk mencari satu rumusan terbaik sebagaimana kami bisa meraih kemenangan,” kata Saleh. “Nanti tergantung hasil pembicaraan Rakernas PAN (5-6 Agustus 2018). Itu gunanya rakernas.”

Selain itu, Saleh ikut merespons soal nama Cak Imin-Gatot Nurmantyo yang muncul di publik menyusul manuver PKB. Menurut Saleh, pasangan itu bisa saja berhasil diusung poros ketiga, tapi kemungkinannya kecil. Menurut dia, jika PKB keluar dari koalisi Jokowi dan ingin bergabung dengan PKS dan PAN, maka hasilnya bisa berbeda. Namun, kata Saleh, bagi PAN nama Gatot bukan pilihan utama.

“Tentu PAN masih mengutamakan Pak Zulhas [Zulkifli Hasan] untuk bisa maju karena kami sudah memutuskan dari rapat sebelumnya. Itu dulu yang akan dinegosiasikan dengan partai-partai lain,” kata Saleh.

Saleh menilai, Gatot tidak mempunyai partai dan tentu saja pandangannya terhadap kepentingan partai dan negara serta ideologi politiknya dipertanyakan. Bagi PAN, tidak mudah untuk menerima Gatot sebagai salah satu kandidat capres ataupun cawapres.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera justru berharap tidak ada poros baru. Selama ini, kata dia, PKS dan Gerindra sudah sangat dekat. Ia tetap berharap Prabowo akan memilih kader PKS sebagai cawapresnya.

Akan tetapi, Mardani berkata, skenario bergabung dengan PKB bisa saja terjadi. Beberapa kader PKS memang ada yang bertugas untuk menjalin komunikasi dengan PKB soal Pilpres 2019. Tapi, kata Mardani, hasil terakhir komunikasi tersebut tak diketahuinya.

Mardani sependapat dengan Saleh soal sosok wacana Cak Imin-Gatot. Menurut dia, meski PKS dan PKB berkoalisi di Pilpres 2019, namun nama Gatot tetap tak didahulukan. Selama ini, kata Mardani, PKS tetap menginginkan kadernya menjadi cawapres atau capres di Pilpres 2019.

“Sampai saat ini, PKS masih tetap menginginkan kadernya menjadi capres/cawapres,” kata Mardani.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai, Jokowi sudah berhasil mengunci PKB dengan sempurna. Dengan tidak ditetapkannya cawapres sampai sekarang, PKB tidak mempunyai pilihan.

Ujang menilai, dukungan ulama NU – meski erat kaitan dengan PKB -- tentu tidak menentukan sikap PKB seutuhnya. Ia percaya PKB akan tetap berada di koalisi Jokowi sampai akhir.

“Hasrat menjadi cawapres Jokowi sudah meredup. Saya melihatnya begitu. Lagipula PKB tidak akan bisa menjual Cak Imin karena dia, kan, secara politik dulu pernah bermasalah ketika menjadi menteri,” kata Ujang.

Ujang meyakini poros ketiga tidak akan terbentuk di Pilpres 2019. Menurut dia, meski PAN, PKS, dan PKB membentuk poros tersendiri, namun kekuatan mereka tidak cukup kuat. Ujang memandang, tidak ada satu pun tokoh lain yang mampu bersaing dengan Prabowo dan Jokowi dalam bursa Pilpres 2019.

“Karena pada dasarnya semuanya membutuhkan kemenangan. Daripada mereka enggak dapat apa-apa, lebih baik tetap bertahan,” kata Ujang menambahkan.