tirto.id - Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mencatat bahwa tingkat kepuasan kinerja presiden naik dalam survei Januari 2023. Ia mencatat bahwa angka tingkat kepuasan presiden dalam survei naik di angka 76,2 persen dari total 1.221 responden dalam survei 7-11 Januari 2023 dengan angka margin of error 2,9 persen.
"Secara umum pada Januari 2023 ini kita menemukan 76,2 persen responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja presiden," Kata Djayadi dalam rilis pers secara daring, Minggu (22/1/2/2023).
Secara terperinci, angka mereka yang sangat puas di 18,7 persen, cukup puas 57,5 persen, kurang puas 14,8 persen dan tidak puas 5,7 persen.
Total angka kepuasan publik kali ini mengalami kenaikan setelah turun pada survei 25-31 Agustus 2022 di angka 62,6 persen. Angka kali ini jauh lebih tinggi daripada survei sebelumnya 6-10 Oktober 2022 yang mencapai 67 persen.
Djayadi mencatat bahwa kenaikan angka kepuasan kinerja presiden tidak lepas dari perubahan persepsi di bidang politik dan ekonomi. Angka persepsi positif ekonomi berada di angka 27,1 persen. Meskipun publik masih mempersepsi ekonomi Indonesia buruk (35,6 persen) dalam survei Januari 2023, angka persepsi buruk kali ini lebih sedikit daripada survei sebelumnya yang mencapai 45,6 persen.
Hal senada juga terjadi di sektor penegakan hukum. Angka persepsi buruk dalam survei kali ini berada pada 32,6 persen atau lebih rendah dari persepsi baik dalam survei yang mencapai 27,6 persen. Namun, angka survei buruk kali ini lebih rendah daripada survei sebelumnya yang mencapai 42,9 persen.
Selain itu, survei LSI juga menemukan bahwa sejumlah etnis masih mempersepsi buruk kinerja pemerintahan Jokowi antara lain etnis Betawi (52,7 persen), Bugis (38,2 persen) dan Minang (31,9 persen). Sementara itu, etnis yang menganggap puas di 3 besar adalah Madura (90,1 persen), Jawa (76,7 persen) dan Batak (71,2 persen).
"Kemudian dari segi pekerjaan atau profesi, penilaian paling rendah diberikan oleh kalangan ibu rumah tangga. Ini nanti mungkin masih terkait dengan persepsi ekonomi dan bisa kita kaitkan juga dengan ketersediaan bahan pokok dan keterjangkauan harga bahan pokok dan BBM," jelas Djayadi.
Dalam survei yang sama, Djayadi memaparkan bahwa mayoritas publik masih menilai bahwa sayur mayur, sembako dan BBM cukup tersedia. Sayur mayur cukup tersedia di angka 59 persen, sembako 61 persen dan BBM 51 persen.
Sejumlah pihak juga menilai sayur mayur masih cukup terjangkau karena dipersepsi pada angka 54 persen. Namun, angka keterjangkauan harga pada sembako dan BBM mendapat sorotan. Total yang menyatakan sembako terjangkau (sangat dan cukup terjangkau) hanya 52 persen sementara mereka yang menyatakan tidak terjangkau (pendapat kurang dan sangat tidak terjangkau) mencapai 46 persen.
Sementara itu, dalam kasus BBM, total responden yang menyatakan BBM terjangkau (sangat dan cukup terjangkau) hanya 48 persen sementara mereka yang menyatakan tidak terjangkau (pendapat kurang dan sangat tidak terjangkau) mencapai 46 persen.
Selain itu, LSI juga mencatat bahwa kepuasan publik semakin tinggi ketika melihat angka pendapatan semakin naik. Hal ini merupakan anomali karena umumnya pendapatan semakin tinggi maka kepuasan semakin rendah.
Djayadi juga mencatat bahwa tingkat kepuasan kepada Presiden sedikit lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan. Ia juga mencatat Jakarta dan Banten sebagai daerah dengan kepuasan terendah.
"Kemudian wilayah dari segi wilayah di tingkat kepuasan paling rendah itu ada di Banten dan DKI dari segi persentase yang lainnya cenderung di atas 70%-an tingkat kepuasan kepada presiden," kata Djayadi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
