tirto.id - Pemerintah membuka 19.210 lowongan CPNS di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rinciannya terdiri dari 1.684 CPNS untuk MA dan 17.962 kursi CPNS di Kemenkumham.
Formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari Penjaga Pembaga Pemasayarakatan (Lapas) hingga analis Keimigrasian. “Kuota untuk penjaga Lapas mencapai empat belas ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai komputer,” ujar Asman.
Kuota CPNS untuk Kemenkumham sebanyak 17.962 kursi, 14.000 di antaranya untuk jabatan penjaga lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian. Untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Bahasa Asing.
Sementara, formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra putri lulusan terbaik (cumlaude) dan putra putri Papua dan Papua Barat.
“Untuk lulusan cumlaude kuotanya sebanyak 468 orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang,” jelas Asman pada konperensi pers di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (11/7/2017) siang, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Jabatan di MA dan Kemenkumham menjadi prioritas mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut, dan banyaknya PNS yang memasuki batas usia pensiun.
Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 1 – 31 Agustus. Satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi.
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan Seleksi kompetensi bidang (SKB).
Menteri Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.
Setelah selesai ujian, perserta akan langsung mengetahui nilainya, sehingga jangan percaya pada oknum atau calo yang menawarkan jasa untuk meloloskan tes seleksi CPNS.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
