Libur Panjang Lebaran & Potensi Corona: Apa yang Perlu Dilakukan?

tirto.id - Pemerintah resmi membolehkan masyarakat mudik lebaran pada Idulfitri 2022. Presiden Joko Widodo bahkan memberikan “stimulus” dengan memberikan cuti bersama agar masyarakat bisa mudik setelah dua tahun pandemi pemerintah memperketat syarat perjalanan demi menimalisir kasus COVID-19.

“Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada 2 dan 3 Mei 2022 dan juga menetapkan cuti bersama Idulfitri yaitu pada 29 April, 4, 5 dan 6 Mei 2022,” kata Jokowi mengumumkan secara daring, Selasa (6/4/2022).

Jokowi menegaskan cuti bersama tahun ini bisa digunakan untuk bersilaturahmi dengan orang tua, keluarga dan kerabat di kampung. Ia mengaku pemerintah akan mengeluarkan keputusan teknis lewat kementerian terkait.

Meski ada cuti bersama, Jokowi mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Ia meminta agar masyarakat tetap waspada, menerapkan protokol kesehatan dan ikut vaksinasi booster.

Di saat yang sama, Jokowi mengatakan, pemerintah memprediksi ada 85 juta orang mudik pada tahun ini. Ia sebut, 14 juta orang adalah pemudik dari Jabodetabek dengan rasio 47 persen dari total pemudik diperkirakan menggunakan kendaraan pribadi. Jokowi pun menjamin pemerintah akan memberikan pelayanan mudik yang baik.

“Tentunya pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar para pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan nyaman,” kata Jokowi.

Belajar dari Lebaran 2020 dan 2021

Sebagai catatan, mudik dalam dua tahun pandemi COVID-19 kerap kali memicu lonjakan kasus. Pada 2020, pemerintah menghapus cuti bersama demi mencegah penyebaran Corona. Akan tetapi, kasus tetap mengalami lonjakan. Pada 2020, lonjakan kasus harian mencapai 93 persen dengan angka kematian mingguan naik hingga 66 persen.

Hal yang sama terjadi pada lebaran 2021. Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito mengaku kasus COVID naik signifikan. Kenaikan kasus minggu keempat mencapai 112,22%. Angkanya sangat signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2020, sebesar 93,11%. Sementara perbandingan minggu ketiga, kenaikan 2021 berkisar di angka 50%. Sementara 2020 angkanya mencapai 80%.

“Kenaikan signifikan tahun ini [2021], terjadi karena kenaikan minggu keempat sangat signifikan. Dalam 1 minggu saja, terjadi kenaikan hampir 2 kali lipat. Hal ini menyebabkan perbedaan signifikan dari minggu sebelumnya,” kata Wiku saat memberi keterangan pers pada 17 Juni 2021.

Pembelajaran kedua, perbandingan signifikansi kenaikan kasus pada minggu keempat puasa, tahun 2020 masih lebih tinggi dari 2021. Contohnya, lonjakan kasus di Jawa Tengah dengan angka kenaikan tertinggi paska Idulfitri, pada 2020 mencapai 758% dan tahun 2021 mencapai 281,59%.

“Hal ini dapat terjadi karena pada tahun lalu [2020], Indonesia masih berada pada tahap awal penanganan pandemi. Kita masih menyesuaikan diri terhadap situasi, dalam melakukan penanganan COVID-19 yang tentunya masih serba terbatas dan memicu kenaikan ke lebih tinggi,” kata dia.

Kala itu, Wiku juga menilai perlu ada pelajaran karena Yogyakarta dan Jawa Barat menjadi kota dengan kasus tertinggi saat itu. Kedua provinsi masuk dengan Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari daerah tersebut menjadi tujuan mudik.

Pandemi Belum Berakhir & Muncul Varian Baru

Situasi pandemi masih belum berakhir apalagi setelah baru-baru ini muncul varian Omicron XE yang merupakan gabungan dari dua varian, yakni BA.1 dan BA.2. Namun pemerintah mengklaim tidak perlu khawatir.

“Karena rekombinasi virus bukan merupakan hal baru dan sudah banyak terjadi termasuk pada virus selain COVID. Terlebih lagi, ketakutan yang berlebihan pun akan berpengaruh pada imunitas tubuh menghadapi berbagai ancaman penularan penyakit di sekitar kita,” kata Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Graha BNPB, Selasa (5/4/2022) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku merujuk data awal penelitian mendapati kemampuan penularan Omicron XE sekitar 10% lebih tinggi dari Omicron BA.2. Akan tetapi, WHO sendiri menekankan perlunya penelitian lebih lanjut terkait temuan awal ini. Sejauh ini, menurut Kementerian Kesehatan, varian yang pertama kali muncul di Inggris ini belum ditemukan di Indonesia.

“Untuk itu, pemerintah selalu memantau dan menggunakan data terkini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam berbagai penyesuaian kebijakan,” kata Wiku.

Sementara itu, peneliti dari LaporCOVID, Amanda Tan mengatakan, lembaganya belum membahas lebih lanjut soal diperbolehkannya mudik ditambah dengan penambahan libur panjang akibat kebijakan cuti bersama. Akan tetapi, ia meminta kebijakan vaksin booster sebagai solusi mudik tetap harus diikuti dengan pelaksanaan testing yang ketat.

“Kebijakan vaksin booster itu baik untuk meningkatkan uptake vaksinasi, tapi kami juga melihat testing itu penting dilakukan walau mahal dan sulit dari segi logistik,” kata Amanda saat dihubungi reporter Tirto.

Amanda mengingatkan, tes penting untuk mengetahui kunci transmisi. Ia mengingatkan bahwa booster berfungsi untuk mengurangi rasa sakit, tetapi tidak bisa untuk menekan laju transmisi.

“Booster hanya bisa mengurangi kesakitan, tidak bisa mengurangi transmisi," kata Amanda.

Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, publik harus memanfaatkan momentum pembolehan mudik. Akan tetapi, masyarakat harus bisa melakukan penilaian mandiri tentang layak atau tidak untuk mudik tahun ini.

“Pandemi ini belum berakhir sehingga masing-masing individu harus mengukur diri, melakukan evaluasi diri, mengukur diri dengan namanya penilaian risiko mandiri," kata Dicky kepada reporter Tirto, Kamis (7/4/2022).

Evaluasi mandiri pun bisa dilakukan dalam sejumlah tahapan. Pertama, masyarakat menilai apakah sudah divaksin lengkap dua dosis atau sudah booster. Ia menyarankan warga yang mudik setidaknya sudah dua dosis.

Kedua, pemudik harus dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala demam atau batuk. Apabila memiliki gejala, Dicky menyarankan agar menunda mudik atau melakukan tes untuk mengetahui gejala penyakit berkaitan COVID atau tidak.

Ketiga, pemudik harus tidak ada kontak erat. Selain itu, pemudik dengan penyakit komorbid seperti hipertensi atau darah tinggi harus dalam kondisi penyakit terkendali. "Itu lolos silahkan, tapi juga pastikan kalau kita pergi dengan keluarga yang pergi dengan kita juga seperti itu, juga dinilai," kata Dicky.

Kemudian, Dicky menyarankan mudik dengan kendaraan pribadi agar mengetahui apakah sesama pemudik sudah divaksin atau tidak. Pemudik dengan ibu hamil, lansia maupun penderita komorbid lebih disarankan untuk mudik dengan kendaraan pribadi untuk mencegah tertular.

“Kalau tidak private kendaraannya atau sendiri, ini akan berisiko karena akan ada potensi paparan interaksi dengan orang lain," kata Dicky.

Dicky juga menyarankan agar pemudik jarak jauh menggunakan pesawat. Hal tersebut harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan dari awal berangkat dan selama perjalanan. Ia menyarankan agar penggunaan fasilitas umum seminimal mungkin.

Selain itu, fasilitas umum yang digunakan disarankan di tempat yang tidak terlalu ramai atau dengan sirkulasi udara baik. Pemudik pun disarankan untuk menggunakan fasilitas umum secara cepat untuk mencegah penularan. Ia mencontohkan penggunaan toilet umum.

Hal tersebut juga berlaku pada saat makan. Pemudik sebaiknya makan di tempat yang tidak terlalu ramai dengan rombongan yang sama dan disertai penerapan protokol kesehatan. Masyarakat juga disarankan minim transaksi dengan tangan. Ia menyarankan setiap transaksi dengan penerapan contactless.

Begitu tiba di lokasi mudik pun sebaiknya pemudik tetap melakukan monitoring mandiri. Pemudik menyarankan keluarga yang dituju sudah divaksin lengkap. Selain itu, pemudik harus ada penilaian mandiri apakah sehat atau tidak setelah tiba di tempat tujuan.

“Kita harus mengingat bahwa ketika di tujuan kita mudik kita harus pastikan orang tua kita, keluarga kita yang dituju sudah divaksin 2 dosis atau booster termasuk ketika datang itu ya sebaiknya jangan langsung ketemu keluarga apalagi orangtua sudah lanjut. Sebaiknya tetap ada jarak," kata Dicky.

Dicky juga menilai, pemerintah harus turut serta dalam membantu penanganan COVID. Ia mencontohkan, pemerintah memfasilitasi pelayanan vaksinasi bila ada warga yang belum vaksin lengkap di lokasi mudik.

“Sehingga pas arus balik jauh lebih aman, jauh lebih kecil resikonya," kata Dicky.

Di saat yang sama, pemerintah juga harus menguatkan pengetesan. Ia mengingatkan bahwa pengetesan tetap harus dilakukan kepada pemudik untuk mengetahui apakah ada penularan kasus yang naik di atas 1 atau tidak.

Ia pun meminta pemerintah dan publik untuk tidak terlena saat ini dengan penurunan kasus COVID. Publik harus tetap waspada meski kasus menurun. Ia mengingatkan masih ada warga, bahkan mencapai 20 juta lebih warga Indonesia termasuk anak umur di bawah 5 tahun yang belum bisa divaksin, belum memiliki kekebalan tubuh dari penyakit COVID-19.

“Artinya potensi lonjakan ada dan tentu tidak sebesar sebelumnya, tetapi akan berbeda di tiap daerah oleh karena itu selain kedisiplinan, kesiapan pemerintah untuk fasilitas kesehatan, fasilitas rujukannya itu menjadi tetap penting, bahkan setidaknya 2 minggu pasca arus balik nanti,” kata Dicky.