Masuk tirto.id
tirto.id - Letnan Jenderal TNI sekaligus anak Try Sutrisno, Kunto Arief Wibowo, batal dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD (KSAD). Terkait keputusan itu, TNI bantah bahwa ada faktor politik yang terlibat di dalamnya.
Mulanya, putra Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 itu dimutasi bersama dengan 236 perwira tinggi (Pati) TNI lainnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 yang ditandatangani oleh Jenderal TNI Agus di Jakarta pada Selasa (29/4/2025).
Jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I yang ditinggalkan Letjen Kunto Arief kemudian diisi oleh oleh Laksamana Muda TNI Hersan yang mendapatkan promosi setelah sebelumnya mengisi posisi Panglima Komando Armada III.
Namun, satu hari usai SK mutasi diterbitkan, tepatnya pada Rabu (30/4/2025) kemudian terbit SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 yang memuat pembatalan mutasi terhadap Letjen Kunto. Pembatalan mutasi ini juga berlaku untuk Laksda TNI Hersan.
Keputusan pembatalan itu menyusul dugaan bahwa mutasi Letjen Kunto beraroma politis. Pasalnya, beberapa waktu belakangan beredar pendapat Try Sutrisno dan Forum Purnawirawan TNI terkait seruan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
TNI Bantah Mutasi Letjen Kunto Ada Faktor Politik
Menanggapi spekualsi yang beredar di masyarakat, Kapuspen TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, menyebut bahwa pembatalan mutasi dilakukan lantaran setelah dilakukan evaluasi, diketahui bahwa sejumlah tugas para Perwira Tinggi (Pati) yang bersangkutan pada jabatan sebelumnya masih belum rampung.
"Ada beberapa yang belum bisa bergeser sehingga dilakukan penangguhan melalui keputusan nomor 554 a dengan rangkaian lainnya," kata Kristomei dalam konferensi pers secara daring, Jumat (2/5/2025).
Kristomei juga memaparkan bahwa mutasi tersebut dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan hingga tiga bulan ke depan, sebab sejumlah pati TNI akan memasuki masa pensiun. Ia menegaskan bahwa pembatalan mutasi Letjen Kunto dan sejumlah pejabat lain tidak terjadi karena faktor politik.
"Perubahan ini hanya untuk mengakomodir, tapi Pak Kunto belum bisa bergeser karena harus menyelesaikan beberapa tugas. Bahwa mutasi ini tidak terkait dengan apapun di luar, tidak ada kaitannya. Ini hanya karena memang ada perencanaan (pergeseran pati pensiun)," ungkap Kristomei.
TNI Dinilai Mudah Goyah di Tengah Gejolak Politik
Pembatalan mutasi yang dibatalkan hanya satu hari usai keputusan mutasi diterbitkan dinilai oleh anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, sebagai cerminan bahwa TNI mudah goyah di tengah gejolak politik.
“Pergantian Letjen Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sabtu (3/5/2025).
Anggota TNI aktif, menurut TB Hasanuddin tidak boleh dengan mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik. Apabila terjadi, hal tersebut dapat menjadi contoh buruk bagi profesionalisme TNI. Keputusan mutasi di tubuh TNI harus didasarkan kebutuhan organisasi.
“Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” tutur dia.
TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa TNI adalah alat negara bukan alat politik. Maka itu, mutasi pejabat juga harus dilakukan karena pertimbangan objektif dan strategis untuk kebutuhan organisasi demi kepentingan negara bukan kepentingan politik.
"Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ungkap TB Hasanuddin.
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Elisabet Murni P
