tirto.id - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengkritik adanya penurunan sistem pengaduan warga yang diproses di Jakarta Smart City (JSC) milik Pemprov DKI Jakarta.
Ia menilai bahwa pengaduan warga tidak direspon dengan cepat oleh Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) meski sudah masuk ke JSC. Hal tersebut, menurut Basri, membikin warga Jakarta lebih banyak melapor dan mengeluh ke DPRD DKI Jakarta ketimbang ke Pemprov DKI.
"Kalau logika terbaliknya, lebih gampang mengadu di situ [JSC] dari pada ke DPRD, tapi kenapa masih banyak warga yang ngadu ke DPRD. Kan zaman sudah modern segala pengaduan bisa tertangani, sistem tidak perlu manual," kata Basri saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).
"Manual ditempuh karena apa, karena sistem yang lambat," tegasnya.
Basri membandingkan sistem pengaduan saat Pemprov DKI di bawah Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, beserta jajarannya yang lebih cepat merespon aduan warga. Ia mengaku bahwa saat ini baik Fraksi Golkar, Fraksi PDI-P, hingga Fraksi PSI sehari-hari menerima banyak aduan masyarakat dengan berbagai macam keluhan.
"Aduan itu terkait dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan pemilihan RW, difabel, saluran, macam-macam. Sehingga kami berpikir jangan-jangan dulu zamannya Ahok yang dibanggakan masyarakat karena begitu cepatnya respon pemerintah," katanya.
Basri mendesak agar Gubernur Anies Baswedan segera mengevaluasi kinerja SKPD serta lebih menggiatkan respon bagi pengaduan warga. Ia menilai bahwa Anies perlu menginstropeksi kinerjanya beserta SKPD dalam melayani rakyat.
"Cek lah JSC itu. Jalan benar atau enggak. Kalau semuanya benar, enggak mungkin pengaduan masyarakat ke DPRD. Logikanya kan begitu, apalagi sekarang mau bulan depan kemungkinan sudah musim hujan jangan sudah banjir baru teriak-teriak. Harusnya semua terkonsep dengan rapi. Ibu kota loh," tuturnya.
Editor: Hendra Friana
