Menuju konten utama

DPRD DKI Terima Aduan Warga Soal Pungli dari Kelurahan di Jakbar

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ima Mahdiah mendapat keluhan dari warga Jakbar mengenai pelayanan birokrasi yang berpotensi pungli di kelurahan.

DPRD DKI Terima Aduan Warga Soal Pungli dari Kelurahan di Jakbar
Ilustrasi suap. FOTO/IStockphoto.

tirto.id - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ima Mahdiah mengakui ada aduan dan keluhan dari masyarakat usai berkeliling Jakarta hampir dua minggu.

Kendati, Ima masih berfokus untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga di daerah pemilihannya yaitu Dapil 10 Jakarta Barat.

Ia mengaku mendapat keluhan dari warga di Jakarta Barat mengenai pelayanan birokrasi yang tak sesuai dan berpotensi terdapat pungutan liar (pungli) di tataran kelurahan.

"Lebih ke kesra sih dan itu masalah birokrasi. Jadi warga banyak ngadu. Kalau dulu katanya beda. Mereka datang ke kelurahan, kalau dulu mau dikasih duit saja 'mohon maaf kita sebagai pelayan masyarakat memang sudah tugas kami', cuma sekarang sudah mulai pungli lagi. Ini warga sendiri yang bilang ke saya," kata Ima saat ditemui di ruangannya di lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/9/2019) malam.

Tak hanya masalah birokrasi dan pungli, Ima mengklaim juga mendapat banyak aduan dan keluhan mengenai Kartu Jakarta Lansia (KJL) yang banyak belum tersedia secara penuh.

"Jadi mereka sudah daftar dari setahun tapi belum diterima. Padahal saya lihat kasihan. Seperti dia tinggal sendiri, anaknya ada tapi pindah di kontrakan sebelah. Dia hidupnya sendiri sampai nyuci saja sambil seperti tiduran gitu," katanya.

Untuk sementara, kata Ima, warga yang membutuhkan akan diberi bantuan dengan menggunakan aplikasi JANGKAU milik Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau BTP.

"Akhirnya kemarin kita bantu pakai aplikasi jangkau. Kita kasih kursi roda. Jadi sambil kartu Jakarta lansianya berjalan, kursi roda juga kita bantu," katanya.

Setelah menerima aspirasi dan keluhan warga, Ima mengatakan akan bawa segala masalah dalam rapat internal fraksi maupun ke rapat komisi nantinya.

"Sebelum kita masuk ke APBD, kita akan usulkan beberapa kegiatan-kegiatan. Bukan kegiatan sih tapi lebih ke aspirasi masyarakat yang lebih perlu kita masukan ke anggaran. Tapi misalkan sisanya itu ya kita kirim ke fraksi atau langsung ke SKPD," katanya.

Baca juga artikel terkait KASUS PUNGLI atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri